WARTASOFIFI.ID – Tantangan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi momok serius di kawasan Asia Tenggara. Dalam forum bergengsi ASEAN Ministers of Education Roundtable, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, menyerukan aksi kolektif negara-negara ASEAN untuk menghapus kesenjangan akses pendidikan dan menuntaskan permasalahan anak tidak bersekolah.
Pertemuan tingkat tinggi yang digagas oleh Pemerintah Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 ini tak hanya menjadi ajang diplomasi simbolik. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyusun Joint Ministerial Statement yang akan menjadi komitmen bersama dalam mempercepat penanganan anak tidak sekolah yang dalam terminologi global dikenal sebagai Out-of-School Children and Youth (OOSCY).
“Situasi global, di mana lebih dari 250 juta anak dan remaja tercatat tidak bersekolah menurut data UNESCO 2024, adalah sinyal darurat bagi dunia pendidikan kita. Kita tidak bisa diam,” tegas Abdul Mu’ti dalam pernyataan tertulis yang diterima InfoPublik, dikutip dari laman Menpan.go.id, Jumat (20/6).
Dalam forum tersebut, Mu’ti memaparkan sejumlah strategi nyata yang telah dan sedang dijalankan Indonesia dalam menurunkan angka ATS. Salah satu pendekatan utama adalah penguatan data berbasis sosial-ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dapat menjangkau siswa yang paling membutuhkan.
“Program Indonesia Pintar telah membantu lebih dari 18,8 juta siswa pada tahun 2024 untuk tetap bisa mengakses pendidikan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Kementerian juga memperkenalkan inovasi teknologi melalui peluncuran aplikasi “Rumah Pendidikan”—sebuah platform super yang dirancang untuk menjembatani pembelajaran daring dan luring, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Selain digitalisasi, Indonesia juga mendorong revitalisasi sekolah-sekolah, memperkuat jalur pendidikan nonformal, serta mengembangkan Sekolah Rakyat berbasis komunitas sebagai solusi inklusif dan fleksibel bagi anak-anak yang selama ini tersisih dari sistem pendidikan formal.
“Kami tidak hanya mengejar angka statistik, tapi juga memastikan anak-anak di pedalaman, anak-anak pekerja, hingga mereka yang terdampak pernikahan dini tetap memiliki ruang belajar yang aman dan bermartabat,” tegas Mu’ti.
Mu’ti menegaskan bahwa persoalan ATS di Asia Tenggara tidak dapat diselesaikan secara terpisah-pisah. Diperlukan pendekatan kolektif lintas negara yang melibatkan berbagai sektor dan dukungan teknologi untuk menciptakan sistem pendidikan masa depan yang inklusif dan adaptif.
“Tidak cukup dengan retorika. Kita butuh data yang kuat, jalur pembelajaran yang fleksibel, dan investasi nyata pada pengembangan guru serta kurikulum yang relevan,” ujarnya.
Indonesia mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk terbuka dalam berbagi praktik terbaik, mendorong inovasi lintas batas, serta memperkuat kerja sama regional dalam sektor pendidikan.
Upaya Indonesia yang meliputi perluasan sekolah inklusif, program pendidikan kesetaraan, hingga penyelenggaraan pendidikan jarak jauh untuk anak-anak Indonesia di luar negeri merupakan kontribusi nyata menuju tercapainya ASEAN Vision 2045 untuk membentuk masyarakat yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing tinggi.
Menutup pernyataannya, Abdul Mu’ti menekankan bahwa misi menghapuskan ATS bukan semata urusan kebijakan, tetapi merupakan amanah moral yang harus dipikul bersama oleh seluruh bangsa-bangsa di Asia Tenggara.
“Tak ada anak yang tertinggal bukan hanya tanggung jawab kebijakan, tapi juga tanggung jawab moral kita bersama sebagai bangsa-bangsa di ASEAN,” pungkasnya. (red)
