Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, memimpin apel perdana di halaman kantor gubernur pada 10 Maret 2025, setelah ia dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025. WARTASOFIFI.ID/Rais Dero
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, mengawali tahun 2026 dengan agenda padat. Pada 1 Januari 2026, di kediamannya di Puncak Gosale Sofifi, ia memaparkan sejumlah agenda strategis yang akan dijalankan pada bulan pertama tahun ini, salah satunya apel perdana yang dijadwalkan pada 5 Januari dan dipimpinnya secara langsung. Apel ini menjadi simbol langkah awal kepemimpinan Sherly dalam membangun pemerintahan yang disiplin, profesional, dan dekat dengan masyarakat.
“Yang pertama, di Januari kita memulai kegiatan perdana. Tanggal 5 Januari adalah apel perdana yang dipimpin langsung oleh saya,” ujarnya, kepada awak media.
Selain itu, Sherly juga mengumumkan keterlibatan Malut dalam agenda nasional, yakni Natal Nasional yang diagendakan di Jailolo, Halbar, yang akan disiarkan secara daring dari sepuluh titik di seluruh Indonesia. “Secara nasional, Pak Presiden akan memimpin Natal Nasional di Jakarta. Ada 10 titik yang akan mengikuti secara daring, dan salah satunya adalah Maluku Utara dengan lokasi di Jailolo,” jelasnya. Selanjutnya, pada 6 Januari, Sherly akan melaksanakan proyek pemutakhiran data desil masyarakat bersama DPR RI di Tedeng, Halmahera Barat, dengan kehadiran Ketua BPS. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat di desil 1 hingga 5 dapat menerima bantuan perumahan, BLTS, beasiswa, PKH, dan program sosial lainnya secara tepat sasaran.
Agenda penting lainnya adalah penandatanganan MoU bersama Kajati pada 7 Januari untuk sosialisasi KUHP baru, serta peresmian lembaga pelatihan vokasi di Sofifi dengan kehadiran Menteri Tenaga Kerja dan dukungan ekskavator dari United Tractors. Sherly juga menegaskan fokus peningkatan kualitas pendidikan. “Pendidikan sudah gratis, sekarang kualitasnya kita tingkatkan. Kami bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Microsoft, Ivers, dan Sampoerna Foundation,” ujarnya. Sherly menargetkan indeks kualitas sumber daya manusia meningkat dari angka 48 menuju 80 selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sarbin.
Berdasarkan catatan WARTASOFIFI.ID, Sherly Tjoanda pertama kali memimpin apel pada Senin, 10 Maret 2025, di halaman Kantor Gubernur Malut. Beberapa poin penting yang disampaikannya kala itu mendapat perhatian media, dan kini mulai terbukti nyata. Apabila besok, Senin 5 Januari 2026, ia kembali memimpin apel perdana seperti yang dijanjikan, maka Gubernur Sherly tercatat hanya dua kali memimpin apel secara langsung, pertama pada 10 Maret 2025 dan kedua pada 5 Januari 2026. Hal ini menunjukkan bahwa janji-janji Sherly bukan sekadar ucapan, melainkan dibuktikan melalui tindakan nyata.
Pada apel 10 Maret tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurutnya belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat, karena sebagian besar anggaran selama ini tidak digunakan secara proporsional dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok terbatas, padahal seharusnya 1,3 juta masyarakat Malut merasakan manfaatnya. “Semua anggaran yang saya buka isinya angin semua. Coba kita tempatkan yang proporsional. Bukan hanya untuk 3 ribu orang yang ada di sini, ada 1,3 juta masyarakat Maluku Utara yang harus menikmati APBD,” tegasnya, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola keuangan daerah harus dijalankan secara transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sherly Tjoanda menegaskan bahwa reformasi pemerintahan yang dijalankannya tidak didorong oleh politik balas dendam, melainkan fokus pada kepemimpinan yang inklusif dan berpihak kepada seluruh warga Malut. Ia menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan, dengan prinsip kebersamaan yang tercermin dalam semboyan daerah, “Marimoi Ngone Futuru”, yang menegaskan bahwa kekuatan provinsi terletak pada kerja sama dan sinergi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Tidak ada politik balas dendam, tidak ada, karena saya adalah Gubernur untuk semua. Sesuai dengan semboyan Maluku Utara, ‘Marimoi Ngone Futuru’, bersama kita kuat,” ujarnya.
Kepemimpinan Sherly Tjoanda menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang berbasis profesionalisme, meritokrasi, dan prinsip good governance. Ia juga memperingatkan agar tidak ada praktik jual beli jabatan, proyek, atau anggaran, menegaskan bahwa kewenangan pemerintah tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun untuk kepentingan pribadi.
“Jangan percaya kepada siapapun, siapapun yang mengatasnamakan saya dan Pak Sarbin, menjualbelikan jabatan, proyek, atau anggaran, karena saya tidak akan memberikan kewenangan kepada siapapun,” tegasnya.
Sherly Tjoanda menegaskan bahwa siapa pun yang telah mengeluarkan uang untuk mendapatkan jabatan atau proyek harus menanggung risiko sendiri, karena pemerintah tidak memiliki utang budi kepada pihak manapun. Ia menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap proses pengangkatan jabatan maupun penetapan proyek, agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat maupun merusak citra pemerintahan. “Kalau nanti Bapak Ibu sudah terlanjur keluar ratusan juta, katanya karena dia bilang Ibu bilang, itu bodohnya kalian sendiri. Itu menjadi biaya kalian sendiri. Saya tidak punya utang budi dengan kalian, karena saya sudah bilang di apel perdana ini,” tambahnya menegaskan, bahwa hal ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan Sherly berorientasi pada profesionalisme dan aturan yang jelas, bukan atas dasar kedekatan pribadi atau keuntungan individu.
Selain itu, Sherly juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba membawa titipan atau rekomendasi dengan alasan kedekatan dengannya, karena hal itu tidak akan diterima dan akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pihak yang bersangkutan. “Jadi jangan tanya lagi, ‘Ibu, katanya si ini ada titip ini, katanya si ini ada bawa ini.’ Jangan ditanya lagi! Kalau ditanya, akan ada seribu pertanyaan. Kalimatnya adalah siapapun,” ucapnya. Hal ini, kata Sherly untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan, sekaligus membangun budaya meritokrasi di lingkungan Pemprov Malut.
Menyadari bahwa membangun pemerintahan yang kuat tidak dapat dilakukan seorang diri, Sherly menekankan pentingnya menyeleksi putra-putri terbaik di lingkungan Pemprov Malut untuk mengisi posisi strategis. “Saya dan Pak Sarbin bukan manusia super. Kami membutuhkan putra-putri terbaik di lingkungan Pemprov Maluku Utara,” ujarnya. Seleksi ini menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Di tengah fokusnya pada reformasi birokrasi, Sherly juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang terbatas dan menekankan pemanfaatan anggaran secara maksimal. “Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sedikit ini, cuma setelah dipotong-potong sisa Rp2,9 triliun. Kita harus memanfaatkan setiap rupiahnya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat,” ungkapnya. Dengan komitmen menjalankan meritokrasi, good governance, dan efisiensi anggaran, Sherly optimistis Pemprov Malut akan lebih profesional, transparan, dan mampu menghadirkan hasil nyata bagi seluruh masyarakat. (red)
