APBD 2025 jadi Fokus Utama

107
Ketua DPRD Malut, Ikbal Ruray, bersama tiga Wakil Ketua DPRD, yaitu Kuntu Daud, Husni Bopeng, dan Husni Salim, bertemu Pj Gubernur Samsuddin Abdul Kadir. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk evaluasi program pemerintahan akhir tahun 2024 serta percepatan pembahasan dan finalisasi APBD 2025 (Foto: Biro Adpim)

WartaSofifi.id – Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Ikbal Ruray, bersama tiga Wakil Ketua DPRD, yaitu Kuntu Daud, Husni Bopeng, dan Husni Salim, mengadakan pertemuan dengan Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, di kediaman Ex Crisant Ternate pada Kamis (28/11/2024).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk evaluasi program pemerintahan akhir tahun 2024 serta percepatan pembahasan dan finalisasi APBD 2025.

Ketua DPRD meminta pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan DPRD untuk memastikan dokumen APBD 2025 dapat ditetapkan tepat waktu.

Pj Gubernur Samsuddin Abdul Kadir menyetujui usulan tersebut dan menginstruksikan Pj Sekretaris Provinsi (Sekprov) Abubakar Abdullah untuk segera mengatur jadwal rapat bersama DPRD.

“Kita harus memastikan program pemerintah di akhir tahun 2024 dapat berjalan lancar, dan APBD 2025 selesai sesuai jadwal,” tegas Samsuddin.

Dalam pembahasan ini, DPRD juga menyoroti pentingnya penuntasan proyek infrastruktur strategis yang belum rampung, khususnya proyek jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Selain itu, agenda ini juga membahas langkah-langkah untuk memperkuat pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

Ikbal Ruray menyampaikan bahwa DPRD akan terus mendorong pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Plt Sekretaris DPRD Erva Konoras, Kepala Bappeda Sarmin S. Adam, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Rahwan K. Suamba. Kehadiran mereka diharapkan dapat membantu mempercepat proses koordinasi teknis antara instansi terkait.

Dengan koordinasi yang baik, pemerintah provinsi dan DPRD Maluku Utara optimis dapat menyelesaikan agenda pembangunan strategis di penghujung tahun, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk menghadapi tantangan pada tahun anggaran 2025. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat Maluku Utara. (red)