WARTASOFIFI.ID – Wagub Malut, Sarbin Sehe, menyampaikan kritik tajam kepada jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada apel gabungan di halaman kantor Gubernur Malut, Sofifi, Senin (22/9). Dalam arahannya, Sarbin menegaskan banyak OPD lamban, tidak tanggap, dan bahkan abai terhadap tugas pokok dalam mengelola anggaran daerah.
“Dalam kesempatan yang baik ini, pertama kami ingin sampaikan dan mengulangi lagi kepada pimpinan OPD agar mempercepat pelaksanaan anggaran. Saat ini masih banyak keluhan yang masuk, banyak informasi yang kita peroleh,” ujarnya.
Sarbin menyoroti buruknya koordinasi OPD dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurutnya, keluhan datang dari berbagai pihak ketiga yang kesulitan menemui pejabat teknis, bahkan terhambat komunikasi.
“Pimpinan OPD dan PPK, pimpinan OPD agar mengevaluasi lagi, berkoordinasi lagi dengan seluruh PPK, agar mempercepat pelaksanaan. Banyak pihak ketiga yang mengeluh, PPK-nya sulit ditemui, sulit berkomunikasi, lebih banyak menunda waktu, dan seterusnya,” tegasnya.
Menurutnya, sejumlah keluhan terus bermunculan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga rekanan pemerintah. Masalah yang berulang, mulai dari sulitnya koordinasi hingga penundaan pekerjaan, menjadi bukti nyata bahwa OPD belum bekerja secara maksimal. Ia menegaskan pentingnya pimpinan OPD segera menuntaskan berbagai hambatan birokrasi.
“Kami berharap kepada pimpinan OPD agar menjadikan hal ini perhatian khusus. Ayo kita memperlancar, mempercepat pelaksanaan anggaran, terutama pelaksanaan anggaran fisik,” kata Sarbin.
Sarbin mengungkapkan dirinya kerap menerima berbagai keluhan langsung dari masyarakat maupun pihak ketiga. Keluhan itu disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp.
Menurut Sarbin, sebagian besar aduan terkait lambannya kinerja PPK dan OPD yang berimbas pada pelaksanaan kegiatan. Jadwal pekerjaan sering berubah, bahkan janji pertemuan dengan PPK kerap sulit terealisasi.
“Banyak yang berkeluh kesah, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp. Masih banyak keluh kesah yang saya sampaikan tadi: jadwalnya banyak berubah, janjian dengan PPK sulit, waktunya berubah-ubah, sudah ada jadwal pekerjaan ternyata harus ditunda lagi, dan seterusnya,” ungkapnya.
Orang nomor dua di Malut ini menegaskan, kondisi seperti ini tidak bisa terus dibiarkan karena berpotensi memperlambat pembangunan daerah dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sarbin juga tidak menutup mata terhadap keluhan yang masuk langsung kepadanya. Aduan tersebut datang baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp.
Dia menjelaskan, mayoritas keluhan berkaitan dengan tidak konsistennya jadwal kerja yang sudah ditentukan. Banyak kegiatan yang seharusnya berjalan justru terhambat karena perubahan mendadak.
“Banyak yang berkeluh kesah, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp. Masih banyak keluh kesah yang saya sampaikan tadi, jadwalnya banyak berubah, janjian dengan PPK sulit, waktunya berubah-ubah, sudah ada jadwal pekerjaan ternyata harus ditunda lagi, dan seterusnya,” ungkapnya.
Sarbin menegaskan bahwa keluhan tersebut harus menjadi perhatian serius pimpinan OPD, sebab masalah yang berulang tidak hanya menghambat pelaksanaan program, tetapi juga merusak citra pemerintahan di mata publik.
Sarbin mengingatkan bahwa semangat pelayanan publik harus benar-benar dijalankan oleh setiap OPD. Menurutnya, keberadaan OPD bukan sekadar formalitas birokrasi atau tempat menjalankan rutinitas administrasi, melainkan sebuah instrumen penting yang langsung bersentuhan dengan masyarakat maupun pelaku kerja di lapangan.
Karena itu, ia menilai sangat keliru apabila OPD justru berubah menjadi penghambat, memperlambat, atau bahkan menyulitkan pelaksanaan program yang sudah dirancang pemerintah daerah. Baginya, seorang ASN hanya akan benar-benar bernilai ketika mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, jelas, dan tidak berbelit-belit bagi pihak yang membutuhkan.
“Kami berharap pimpinan OPD bisa berkomunikasi lagi, mengajak lagi teman-teman yang ditugaskan PPK. Jadikan diri kita untuk melayani, fungsi ASN itu di situ, yaitu melayani,” tegasnya.
Sarbin kembali menyoroti pola kerja OPD yang dianggap tidak efisien. Ia menilai masih banyak pimpinan OPD yang terjebak dalam kebiasaan lama, yakni memindahkan rapat koordinasi ke hotel dengan berbagai dalih teknis.
Padahal, menurutnya, alasan tersebut tidak logis karena fasilitas kantor sebenarnya sudah cukup memadai untuk menyelesaikan agenda-agenda penting pemerintahan.
Sarbin menegaskan bahwa orientasi utama OPD adalah efektivitas dan akuntabilitas kerja, bukan sekadar kenyamanan semu yang ditawarkan tempat mewah.
Ia mengingatkan, pembahasan program maupun dokumen penting tidak membutuhkan suasana hotel, melainkan komitmen dan keseriusan aparatur di ruang kerja mereka sendiri. Dengan cara itu, kinerja bisa lebih terukur, biaya bisa ditekan, dan fokus pelayanan publik tidak teralihkan.
“Yang kedua, kepada pimpinan OPD kami berharap rapat-rapat koordinasi yang bisa diselesaikan di ruangan, ayo dikerjakan di ruangan. Sekaligus pembahasan anggaran 2026, menyusun laporan, menyusun dokumen, atau apa pun itu, pekerjaannya diselesaikan di ruangan, tidak harus dibawa ke hotel-hotel lagi,” katanya.
Sarbin mengingatkan, bila rapat memang benar-benar membutuhkan ruang hotel, fasilitas di Sofifi sebenarnya sudah tersedia dan layak dimanfaatkan. Menurutnya, tidak ada alasan bagi OPD untuk memindahkan kegiatan ke luar Sofifi hanya demi alasan teknis atau kenyamanan semata, sebab hotel di Sofifi sudah cukup mendukung kebutuhan tersebut.
“Kemudian, kalau digeser ke hotel, hotel di Sofifi sini sudah ada. Bisa digunakan hotel di Sofifi,” tambahnya.
Situasi ini, lanjut Sarbin, semakin memperlihatkan adanya pola kerja yang tidak sehat di tubuh birokrasi Pemprov Malut. Ia menyayangkan sikap para pimpinan OPD yang terkesan lebih nyaman berada di Ternate ketimbang menjalankan tanggung jawab di Sofifi.
Kebiasaan ini, menurutnya, bukan hanya melemahkan fungsi pemerintahan di ibu kota provinsi, tetapi juga menimbulkan citra buruk di mata publik. Bagaimana mungkin roda pemerintahan bisa berjalan maksimal jika para pemimpinnya sendiri lebih banyak berada di luar Sofifi.
Sarbin juga menilai, alasan jaringan tidak lebih dari bentuk pembenaran untuk menutupi rendahnya komitmen aparatur. Ia menekankan bahwa jika Dinas Infokom benar-benar bekerja serius, persoalan teknis seperti kualitas jaringan bisa diatasi dengan cepat melalui koordinasi bersama pihak penyedia layanan. Namun, karena masalah ini dibiarkan berlarut-larut, dalih tersebut akhirnya terus dipakai oleh pimpinan OPD, seolah menjadi alasan abadi untuk menghindari kewajiban hadir di Sofifi.
“Ada Dinas Infokom, koordinasi lagi dengan pihak terkait. Karena hampir semua pimpinan OPD beralasan jaringan tidak bagus di Sofifi. Dari tahun Nabi Adam sampai hari ini, selalu saja dipersoalkan jaringan. Kita harus selesaikan jaringan,” semprot Sarbin.
Sarbin menuding sebagian besar pimpinan OPD lebih memilih bekerja di Ternate dengan alasan klasik soal jaringan internet. Menurutnya, dalih tersebut tak bisa terus dijadikan tameng untuk meninggalkan tanggung jawab di Sofifi.
“Karena itu, Dinas Infokom koordinasi betul-betul, apakah jaringan di Sofifi ini memang tidak bagus, karena hampir sebagian besar pimpinan OPD kerja di Ternate, itu alasannya jaringan,” jelasnya.
Sarbin kemudian memperluas sorotannya pada aspek pengawasan internal di Pemprov Malut. Ia menilai lembaga teknis seperti BKD dan Inspektorat tidak menunjukkan kinerja yang memadai, khususnya terkait audit dan evaluasi pelaksanaan program penting daerah.
Menurutnya, kelambanan dalam menyajikan hasil pemeriksaan hanya akan memperpanjang masalah dan memperburuk kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Wagub menegaskan bahwa audit terhadap rekrutmen PPPK maupun temuan-temuan dari lembaga pengawas eksternal seperti BPK seharusnya segera ditindaklanjuti.
Keterlambatan dalam menyelesaikan laporan tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan opini negatif yang bisa merugikan pemerintah daerah secara menyeluruh. Karena itu, ia mendesak kedua OPD tersebut untuk lebih proaktif dan bertanggung jawab.
“Yang berikut lagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman BKD dan Inspektorat, hasil audit terhadap pelaksanaan rekrutmen PPPK dan pejabat-pejabat terkait sampai hari ini belum ada hasil,” katanya.
Sarbin menekankan pentingnya peran Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah. Ia menilai, lambannya penyelesaian laporan audit membuat banyak persoalan menumpuk dan berpotensi menimbulkan kegaduhan baru.
Karena itu, ia mendorong agar lembaga ini tidak bekerja setengah hati, melainkan menunjukkan sikap proaktif dalam setiap tahapan pemeriksaan.
“Mempercepat hasilnya, teman-teman Inspektorat, kami berharap proaktif. Termasuk pelaksanaan anggaran yang diminta untuk diaudit, kami berharap hasilnya cepat disampaikan, termasuk hasil audit BPK 2024,” tegasnya.
Wagub Sarbin menegaskan bahwa dampak buruk dari kinerja OPD tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga langsung menyasar dirinya sebagai pejabat publik. Ia menilai, lemahnya penyelesaian masalah oleh OPD membuat keresahan masyarakat kian memuncak.
“Hampir setiap saat saya didemo, Bapak Ibu sekalian. Rumah dinas begitu, kalau saya datang di rumah dinas di Crysant, satu jam, dua jam kemudian saya sudah didemo,” ungkapnya.
Sarbin menuturkan, gelombang aksi yang sering diarahkan kepadanya tidak muncul tanpa sebab. Ia menegaskan, keresahan publik sesungguhnya lahir dari ketidakmampuan OPD menuntaskan persoalan yang menjadi sorotan utama masyarakat. Karena masalah itu tak kunjung selesai, dampaknya justru harus ia tanggung langsung di lapangan.
Menurutnya, ada dua isu besar yang paling sering menjadi pemicu aksi protes. Persoalan tambang yang penuh polemik serta pergantian pejabat yang tersandung temuan menjadi titik rawan yang terus memicu ketidakpuasan publik.
“Demo dua hal: soal tambang dan soal pejabat diganti karena temuan-temuan. Kami berharap pimpinan OPD serius menyelesaikan temuan. Apabila belum diselesaikan, agar segera diselesaikan,” katanya.
Sarbin kembali melontarkan peringatan keras kepada para pimpinan OPD. Ia menegaskan, persoalan hukum tidak boleh dianggap sepele, karena dampaknya langsung menyangkut citra pemerintah di mata publik.
Menurutnya, masih ada sejumlah temuan yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Kondisi ini, kata Sarbin, berpotensi menyeret instansi pemerintah ke dalam masalah serius jika aparat penegak hukum turun tangan.
“Jangan tunggu lagi penegak hukum datang di kantor. Ada informasi yang kami terima masih ada lagi. Nanti pimpinan OPD, kantor kita lagi gagal lagi. Aparat penegak hukum terserah mau datang auditor, mau datang ambil dokumen, mau datang apa, tapi opini publiknya tidak bagus,” tegasnya.
Sebelum menutup arahannya, Wagub Sarbin mengingatkan jajaran OPD agar tidak hanya fokus pada urusan administrasi dan penyelesaian temuan, tetapi juga turut menyukseskan peringatan HUT Provinsi. Menurutnya, momentum tersebut penting untuk menunjukkan wajah positif daerah sekaligus menggerakkan partisipasi masyarakat.
Ia berharap, seluruh panitia dan OPD yang terlibat harus benar-benar mengoordinasikan persiapan kegiatan. Dengan demikian, perayaan sebulan penuh di Sofifi dapat berjalan meriah dan memberi kesan mendalam bagi masyarakat Malut.
Sarbin menekankan bahwa kesuksesan perayaan HUT Provinsi ke-26 bukan hanya tanggung jawab panitia, tetapi juga seluruh pimpinan OPD. Ia meminta agar setiap kegiatan direncanakan dengan matang, terkoordinasi dengan baik, dan melibatkan masyarakat secara luas agar semarak ulang tahun provinsi terasa merata di seluruh Sofifi.
“Bapak Ibu sekalian, karena itu pimpinan OPD sekali lagi kami berharap lebih serius lagi. Dan yang paling terakhir, saya sampaikan panitia yang ditugaskan untuk Hari Ulang Tahun Provinsi, kami berharap koordinasikan pelaksanaannya, sehingga semarak satu bulan, dari 1 Oktober sampai 30 Oktober, kita ramaikan Sofifi dengan kegiatan-kegiatan,” katanya.
Sarbin mengingatkan bahwa setiap kegiatan resmi OPD sebaiknya memanfaatkan momentum HUT Provinsi sebagai bagian dari perayaan. Ia menekankan agar pesan peringatan ulang tahun ini terlihat jelas, termasuk melalui penempatan spanduk dan materi publik lainnya, sehingga masyarakat dapat merasakan semaraknya perayaan di seluruh Sofifi.
“Sebelum kegiatan dilakukan pada tanggal 1-30 Oktober, kami berharap semarak ulang tahun, pimpinan OPD melaksanakan kegiatan. Di spanduk-spanduk ada dalam rangka ulang tahun provinsi,” ujarnya.
Sarbin kembali menegaskan, bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi OPD untuk mengabaikan perayaan HUT Provinsi. Pimpinan OPD diminta kreatif menyiasati kegiatan yang sudah ada agar tetap bisa menampilkan nuansa ulang tahun provinsi.
Menurutnya, penting memastikan seluruh kegiatan selama periode 1-30 Oktober dapat menonjolkan semangat perayaan, meski tanpa tambahan biaya khusus. Dengan begitu, momentum HUT dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan tetap memberi makna bagi pemerintahan daerah.
“Karena ulang tahun provinsi tidak ada anggaran khusus untuk itu, kami berharap seluruh kegiatan kita tanggal 1 Oktober sampai 30 Oktober juga ikut dibunyikan sebagai kegiatan dalam rangka HUT provinsi,” tururnya. (red)
