WARTASOFIFI.ID – Kepedulian terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah terluar dan terisolasi kembali menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Aksandri Kitong.
Politisi muda yang duduk di Komisi II DPRD Maluku Utara itu menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti akses jalan, air bersih, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan.
“Kami baru melakukan reses, karena baru satu kali melakukan reses. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat sudah disampaikan melalui paripurna pada masa sidang pertama kemarin, penutupan masa sidang dan pembukaannya. Pada saat itu sudah disampaikan dan dipastikan program-program yang terakomodir di dalam reses itu, kami menyampaikan juga ke pihak Bappeda agar supaya dapat diakomodir di dalam APBD 2026,” kata Aksandri.
Hal itu disampaikan Aksandri saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai bagaimana sikap DPRD jika aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses ternyata tidak diakomodasi dalam program pemerintah daerah.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat, ia sangat memahami bahwa kemampuan fiskal daerah terbatas, dan karena itu tidak semua kebutuhan bisa langsung terjawab lewat satu tahun anggaran.
“Pastinya, aspirasi-aspirasi ini tentunya, dengan kondisi keuangan yang ada, tidak mungkin semua ter-cover. Seperti saya di Halmahera Utara, seperti jalan Galela–Loloda, yang kita membutuhkan biaya sekitar 200 miliar. Tidak mungkin dicover di APBD secara langsung,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran.
Ia menekankan pentingnya membangun koordinasi lintas pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke pusat, guna memperjuangkan anggaran tambahan yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur secara bertahap.
“Tentunya langkah-langkah yang kita lakukan harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat, agar supaya bagaimana apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini soal infrastruktur, bisa ter-cover, bisa diakomodir, sehingga ke depan tidak ada keluhan soal jalan, khususnya bagi saya di Halmahera Utara,” tegasnya.
Aksandri juga menambahkan bahwa perjuangannya untuk mendorong pembangunan infrastruktur bukan sekadar tugas formal sebagai anggota legislatif, melainkan panggilan moral sebagai putra daerah yang menyaksikan langsung bagaimana warga di wilayah-wilayah terpencil masih menghadapi kesulitan dasar, terutama akses jalan.
“Saya juga tentunya ingin berjuang untuk hal ini, karena memang masyarakat membutuhkan infrastruktur jalan yang ada. Karena memang kami sangat membutuhkan infrastruktur jalan tersebut,”pungkasnya. (red)
