WARTASOFIFI.ID – Tepat pada 30 Mei 2025, Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menapaki hari ke-100 kepemimpinan mereka.
Masa yang relatif singkat ini seringkali menjadi panggung simbolis untuk menunjukkan arah kebijakan, konsistensi visi, dan kapasitas eksekusi seorang kepala daerah.
Bagi pasangan Sherly–Sarbin, 100 hari pertama bukan hanya deretan janji, tetapi juga rentetan langkah nyata yang mulai mengubah wajah pelayanan publik di wilayah kepulauan ini.
Periode singkat ini kerap dianggap sekadar simbolik. Tapi di tangan Sherly–Sarbin, 100 hari menjelma menjadi dasar utama untuk meletakkan pondasi perubahan.
Mereka tak menunggu angin politik bertiup. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, keduanya langsung menjalani masa retreat di Akademi Militer Magelang, bukan hanya sebagai bentuk pembinaan kepemimpinan, tetapi ruang refleksi sebelum melangkah jauh ke tengah belantara persoalan Maluku Utara.
Dari sanalah, Mereka mulai menyusun kerangka pembangunan lima tahun ke depan yang diklaim berpihak pada pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Sherly bergerak cepat. Ia terbang ke Jakarta, bertemu sejumlah menteri, menjajaki peluang dan mengetuk pintu anggaran pusat.
Hasilnya konkret, dua proyek rumah sakit masing-masing di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan dibangun pada tahun ini.
Pencapaian ini mengindikasikan kemampuan lobi dan jaringan pusat-daerah yang dijalankan secara efektif.
Gubernur menyadari bahwa pembangunan Maluku Utara tak bisa hanya mengandalkan APBD provinsi semata.
Tak hanya menggantungkan harapan pada pusat, Sherly tahu, langkah besar juga harus dimulai dari dalam.
Pada 6 Maret, di podium ruang paripurna DPRD Malut, di Sofifi, ia menyampaikan pidato kerja perdananya.
Di sana ia menyatakan dua komitmen awal yang menjadi sorotan publik, yakni pendidikan gratis dan kesehatan gratis.
Kebijakan ini bukan sekadar jargon. Pemprov Malut mencabut seluruh pungutan uang komite bagi SMA, SMK, dan SLB negeri.
Total Rp34 miliar dialokasikan untuk program BOSDA. Sekitar Rp6,1 miliar telah dicairkan, menandai dimulainya reformasi biaya pendidikan tingkat menengah.
Sherly menegaskan bahwa sekolah yang masih memungut uang komite akan ditindak. Ia membuka jalur pelaporan publik agar pungutan liar tak lagi menjadi momok.
Tak hanya sekolah negeri, mulai Juli, sekolah swasta dan madrasah juga akan menerima BOSDA. Pendidikan adalah hak, bukan beban, begitu pesan yang ditegaskannya.
Di sektor kesehatan, Pemprov mengambil langkah berani dengan mendorong realisasi Universal Health Coverage (UHC).
Penandatanganan MoU dengan BPJS Kesehatan dilakukan pada 23 Mei, membuka jalan bagi setiap warga Maluku Utara untuk mendapat layanan kesehatan tanpa biaya di seluruh fasilitas kesehatan Indonesia hanya dengan NIK.
Skema ini akan diterapkan bertahap mulai 1 Juni, dan secara penuh pada 10 Juni 2025. Dengan UHC, masyarakat tak lagi terbatas pada RSUD atau puskesmas setempat, melainkan dapat mengakses rumah sakit terbaik di mana saja. Ini adalah revolusi diam-diam dalam sistem kesehatan Maluku Utara.
Dalam jangka pendek, Sherly menyadari pentingnya pencegahan penyakit. Pemerintah daerah memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis lewat program Kemenkes di berbagai puskesmas.
Fokusnya pada penyakit-penyakit non-menular seperti diabetes dan jantung yang prevalensinya tinggi di Maluku Utara.
Sherly bahkan memetakan data kesehatan wilayah sebagai dasar perencanaan pelayanan jangka panjang.
Ia sadar bahwa kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tapi soal bagaimana membangun sistem deteksi dan antisipasi dini.
Di sektor infrastruktur, usulan besar sedang dikawal Sherly ke Kementerian PUPR, yaitu pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp8 triliun.
Angka ini mencerminkan betapa besarnya kesenjangan konektivitas antarpulau di Maluku Utara, dan betapa seriusnya pemprov memperjuangkannya.
Tak hanya pada jalur darat dan jembatan penghubung, sektor kelautan juga mulai disentuh.
Sherly meluncurkan Kampung Nelayan Modern di Kelurahan Dufa-dufa, Kota Ternate.
Di sana, 175 unit kapal nelayan diserahkan, lengkap dengan alat tangkap dan pendingin hasil laut (cold storage).
Bantuan senilai Rp50 miliar ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga investasi produktif agar nelayan bisa naik kelas, bukan hanya menangkap ikan, tapi mampu menjaga kualitas dan menjual hasil tangkapan dengan nilai tambah.
Masih dari laut, Sherly menyusun pemetaan potensi perikanan Maluku Utara. Terdapat 41 cold storage yang tersebar di wilayah itu.
Namun banyak yang tak aktif. Pemprov Malut tengah menilai ulang fungsi, kapasitas, dan rencana revitalisasi.
Di sektor perumahan, sekitar 700 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibangun dan direhab. Proyek ini menyasar masyarakat miskin, dengan tambahan dapur sehat dan fasilitas air bersih. Ini adalah wujud nyata pendekatan inklusif dalam pembangunan.
Pemprov juga menyiapkan lahan 8 hektare untuk mendirikan Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo.
Dengan dana Rp200 miliar dari Kementerian Sosial, proyek ini akan dibangun di dua titik dan menjadi model pendidikan alternatif berbasis karakter dan keterampilan.
Untuk mendukung program jangka menengah, Sherly mulai membenahi birokrasi. Sebanyak 1.394 orang diangkat sebagai PPPK, terdiri atas 1.214 tenaga teknis dan 180 guru.
Mereka diharapkan mengisi kekosongan dan memperkuat pelayanan publik yang selama ini tersendat.
Namun reformasi tak cukup hanya dengan rekrutmen. Maka, pada Mei 2025, Sherly mengeluarkan kebijakan unik, yaitu absensi berbasis palm vein.
Teknologi biometrik yang membaca pola pembuluh darah telapak tangan. Sistem ini diyakini menghindari manipulasi dan memperkuat budaya disiplin ASN.
“Pelayanan publik tidak bisa kita tawarkan setengah-setengah. ASN harus disiplin, harus hadir, harus melayani,” kata Sherly saat meluncurkan sistem ini di Kantor Gubernur.
Tak lupa, kepemimpinan Sherly–Sarbin juga memperhatikan tanggap darurat dan bantuan sosial. Saat angin puting beliung melanda Desa Guraping, Tidore Kepulauan, bantuan langsung disalurkan. Pendekatan cepat dan humanis menjadi wajah baru birokrasi Pemprov.
Lebih jauh, program pasar murah selama Ramadhan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Begitu juga dengan bantuan mudik untuk warga yang ingin pulang kampung saat Idulfitri 2025.
Dan untuk pertama kalinya, jamaah haji asal Maluku Utara menerima uang saku Rp1 juta dari APBD.
Sherly mengatakan, penghormatan terhadap ibadah warga juga menjadi prioritas dalam program kemasyarakatan.
Dalam bidang keuangan, Pemprov Malut mulai melakukan pembayaran bertahap atas utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota.
Langkah ini memberi sinyal kuat terhadap perbaikan tata kelola dan keuangan daerah yang transparan.
Untuk memastikan semua program berjalan dengan aman dan bersih, Pemprov menggandeng Polda Malut dalam Nota Kesepahaman tentang pengamanan dan pendampingan program pemerintah. Ini menegaskan komitmen pada prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kolaborasi adalah kekuatan. Dalam kebersamaan, kita temukan jalan untuk menjaga negeri Moloku Kie Raha, membangun kepercayaan, dan menghadirkan keadilan,” ucap Sherly di hadapan Forkopimda saat penandatanganan nota kesepahaman itu.
Lebih dari sekadar kerja-kerja teknokratis, gaya kepemimpinan Sherly dan Sarbin menonjol karena pendekatan langsung.
Mereka turun ke lapangan, mendengar keluhan warga, dan meresponsnya dengan tindakan, bukan hanya retorika.
Tentu, 100 hari tidak menyelesaikan semuanya. Tapi publik dapat menilai bahwa kepemimpinan Sherly–Sarbin dibangun di atas niat serius, rencana jelas, dan kerja nyata.
Dalam dunia politik yang sering hanya dihiasi janji, 100 hari ini memberi harapan bahwa di Maluku Utara, kata “pemerintahan” dan “kepercayaan” masih bisa berjalan beriringan.
Sherly-Sarbin berkomitmen, masa ini sebagai fase “menata dasar”. Berikutnya, akan masuk ke fase eksekusi dan perluasan program prioritas, dengan fokus pada infrastrusktur, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pembangunan lainnya.
Waktu akan menjadi hakim utama. Tapi dalam 100 hari ini, arah perubahan sudah mulai terlihat. Dan untuk warga Maluku Utara, itu adalah kabar yang layak dirayakan.
100 hari Sherly–Sarbin bukan hanya simbol kerja cepat. Ini adalah landasan strategis untuk 5 tahun masa bakti yang lebih luas.
Dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga tata kelola ASN, semua ditata dengan prinsip dasar, yakni hadirnya pemerintah untuk masyarakat.
Di tengah tantangan fiskal, geografis, dan keterbatasan SDM, Sherly dan Sarbin menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat tidak selalu menunggu waktu panjang.
Dalam 100 hari, mereka menyalakan obor perubahan. Tinggal bagaimana api ini dijaga agar terus menyala, hingga menerangi Maluku Utara ke masa depan yang lebih baik. (red)
