WARTASOFIFI.ID – Di banyak daerah, kemiskinan adalah peristiwa yang rentan. Ia tak menjerit, tak berdarah, dan karenanya sering luput dari tatapan pejabat. Tapi di Malut, kemiskinan mulai bicara. Bukan karena rakyat menggugat, melainkan karena pemerintah mulai mendengar. Dan di tengah pusaran itu, berdirilah seorang gubernur perempuan bernama Sherly Tjoanda, menempuh jalan yang jarang dipilih, yakni dengan menyiapkan anggaran bagi dua titik paling rentan dalam hidup manusia. Yaitu pada saat seseorang miskin meninggal dan ketika ia hendak menikah.
Pemerintahan, dalam tafsir Sherly, bukan sekadar lembaga pengelola anggaran dan pelaksana proyek. Pemerintahan, bila hendak bermakna, harus hadir dengan wajah yang bisa disentuh, dengan tangan yang mengusap luka, dan dengan mata yang mampu menatap rakyat sambil berkata, “Kami ada untuk kalian.”
Dari situ lahir gagasan bantuan sosial untuk warga miskin yang meninggal dan menikah. Sebuah intervensi yang nilainya mungkin tak monumental, namun maknanya bisa sangat inovatif, sebab Pemprov Malut menjangkau titik-titik yang selama ini diabaikan oleh birokrasi.
Selain itu, di tengah arus politik pada era ini, jarang ada pemimpin yang memilih menunduk untuk mendengar bisikan rakyat yang tak bersuara. Namun di Malut, hadir satu nama yang mengubah cara memimpin menjadi cara merawat. Sherly Tjoanda, Gubernur yang tidak sibuk menyusun jargon, tapi menyiapkan sistem yang menyentuh luka paling dalam dari rakyatnya.
Kepemimpinan Sherly tidak dibentuk oleh panggung. Ia dibentuk oleh empati. Ia tidak berkeliling menabur slogan, tapi membangun jalur distribusi bansos yang tak tersumbat birokrasi. Ia tahu, bantuan bukanlah belas kasihan, melainkan hak rakyat yang harus ditegakkan dengan sistem yang adil dan cepat.
Sementara itu, di Malut, Sherly Tjoanda hadir bukan untuk memimpin dari balik meja kerja saja, melainkan untuk menyentuh dari dekat. Ia tidak sekadar menandatangani kebijakan, tetapi memaknai setiap tanda tangan sebagai tanggung jawab terhadap mereka yang tercecer dari perhatian pemerintahan.
Kepemimpinannya ditenun dari kepekaan. Ia tidak sibuk menyusun slogan tetapi menyusun sistem distribusi bantuan yang mampu menyentuh luka paling tersembunyi dari masyarakat Malut. Di zaman ketika program sosial kerap tersendat karena birokrasi, Sherly memilih jalur cepat yang tak berbelit.
Zen Kasim, Plt Kepala Dinas Sosial Malut, adalah suara dari denyut program ini. Ia tahu bahwa kerja mereka bukan sekadar distribusi bantuan, melainkan bagian dari gerakan kemanusiaan yang ditanamkan oleh pucuk pimpinan daerah.
“Bansos yang kita respon itu ada yang langsung diusulkan ke dinas, ada yang langsung ke Ibu Gub dan Pak Wagun, kita langsung respon,” ujar Zen Kasim saat diwawancarai di ruang kerjanya Senin 23 Juni.
Respons itu tidak berhenti di meja rapat. Ketika Guraping diterjang angin puting beliung, ketika Bacan tergenang banjir, dan ketika Togasa terpapar cuaca ekstrem, bantuan sudah bergerak lebih dulu daripada sorotan kamera. Itu bukan keajaiban. Itu hasil dari sistem yang disiapkan oleh kepemimpinan Sherly Tjoanda.
“Untuk bulan Juni, bansos yang sudah kita berikan seperti masyarakat terdampak puting beliung di Guraping. Kemudian yang paling terbaru Halsel punya korban banjir, kita drop lagi bantuan ke Bacan. Nah sekarang tinggal di Gane Timur. Besok tim dari Dinsos akan meninjau langsung korban angin puting beliung di Togasa,” jelas Zen.
Tak ada waktu menunggu rapat koordinasi ketika air sudah merendam dapur warga. Ketika banjir melanda Kota Ternate, Sherly tak menunggu laporan naik ke meja. Ia langsung mengerahkan bantuan.
“Banjir kemarin saya langsung turun di Kota Ternate. Tidak ada korban, namun ada delapan kepala keluarga yang nantinya akan diusulkan oleh pihak kelurahan,” katanya.
Namun perhatian Sherly tidak berhenti pada bencana. Ia menengok pada kelompok yang selama ini berada di tepi sistem. Lansia dan disabilitas. Mereka yang kebutuhan dasarnya sering diabaikan. Dalam kebijakannya, bantuan bukan sekadar paket sembako tetapi alat bantu seperti kursi roda yang dapat mengubah hidup seseorang.
“Bantuan yang kita berikan bukan cuma bansos, tetapi alat bantu seperti kursi roda. Ada beberapa yang kita bantu ke perorangan, ke keluarga, karena sasarannya ke disabilitas dan lanjut usia yang perlu dibantu,” ujarnya.
Kerja lintas sektor pun diperkuat. Melalui kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Biro Kesra, Sherly memastikan bahwa penanganan untuk warga sakit tak tersendat.
“Sudah sekitar 13 orang kita tangani. Yang sekarang ada di rumah sakit, kita tindak lanjuti dari kerja sama antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Biro Kesra,” jelas Zen.
Bahkan untuk kasus berat seperti tumor, jantung, hingga kista, pasien langsung dirujuk ke Makassar. Tak ada drama birokrasi. Tak ada penundaan administratif. Semuanya berjalan karena Sherly menjamin bahwa sistem yang dibangunnya bekerja nyata di lapangan.
“Dua pasien sudah kita rujuk ke Makassar, satu pasien tumor dan satu pasien jantung. Sehari dua ini kita juga akan rujuk satu pasien kista yang kemarin Ibu Gub lihat langsung,” ungkap Zen.
Sherly juga datang langsung ke rumah warga dan rumah sakit. Bukan untuk difoto, tapi untuk memastikan jalannya penanganan. Ia bukan pemimpin yang memantau dari layar, tapi hadir di lorong-lorong rumah sakit, berdiri di sisi pasien.
“Kemarin saya ke rumah sakit, melihat langsung perkembangan dan tindakan medis. Alhamdulillah sudah berjalan bagus. Tinggal dari Dinas Kesehatan mengajukan ke Dinsos untuk dirujuk,” katanya.
Dan perhatian Sherly bukan hanya untuk yang sakit atau terdampak bencana. Ia juga menyentuh sisi kehidupan yang sering terpinggirkan dari perencanaan pemerintah. Warga miskin yang hendak menikah atau kehilangan anggota keluarga. Ia membuat program bantuan untuk dua fase hidup yang emosional. Pernikahan dan kematian. Dan mengemasnya menjadi kebijakan sosial.
“Program unggulan Ibu Gub tahun ini melalui Dinsos. Kita akan intervensi masyarakat tidak mampu. Kalau ada masyarakat yang meninggal dan menikah, kita akan berikan bantuan,” jelasnya.
Nominal yang diberikan mungkin tidak mengubah dunia, tetapi cukup untuk memberi kelegaan. Lima juta rupiah untuk yang menikah dan dua setengah juta rupiah untuk yang meninggal. Bantuan ini bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tapi bentuk kecil dari keadilan sosial yang nyata.
“Untuk orang yang tidak mampu, kita berikan santunan. Yang meninggal dua setengah juta rupiah, yang menikah lima juta rupiah. Kita akan berikan,”tambah Zen.
Persyaratannya ringan. Tak ada tumpukan dokumen atau antrean tak berujung. Surat dari kepala desa, bukti identitas miskin, surat dari KUA, dan rekening bank. Semua diproses cepat.
“Misalnya ada yang mau menikah, dia ajukan surat dari kepala desa dan KUA. Mudah saja persyaratannya. Sekaligus lampirkan rekening supaya kita proses,” ungkapnya.
Dan demi menjaga martabat warga, Sherly memilih sistem langsung transfer. Bantuan masuk ke rekening masing-masing. Tidak ada amplop. Tidak ada pamer kamera.
“Kami tidak perlu ke Taliabu, ke Halsel, ke pulau-pulau. Karena bantuan dari Ibu Gubernur langsung ke rekening penerima,” tegasnya.
Program ini masih menunggu pengesahan dalam bentuk SK Gubernur. Tapi arah kebijakan sudah disiapkan. Call center dibuka, tim verifikasi dibentuk, dan anggaran dua miliar rupiah telah dialokasikan dari APBD Pemprov Malut.
“Kalau dekat bisa diserahkan langsung. Kalau jauh kita transfer. Yang penting persyaratannya lengkap. Kita juga siapkan call center,” ujar Zen.
“Anggaran dua miliar itu untuk membiayai masyarakat yang meninggal dan menikah. Ini bentuk perhatian Ibu Gubernur. Terutama bagi masyarakat tidak mampu di Malut,” tambahnya.
Bantuan pun diklasifikasi berdasarkan kategori sosial. Fokus utama diberikan kepada kelompok dua hingga lima. Mereka yang jika tak dibantu akan jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ekstrem.
“Yang kita bantu itu kelompok masyarakat di kategori dua, tiga, empat, dan lima. Untuk kategori lima, itu harus kita bantu. Kalau tidak, dia akan jatuh ke titik paling miskin,” tutupnya. (red)
