Wagub Malut, Sarbin Sehe, memimpin rapat terbatas bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kantor Gubernur Malut, Sofifi, Selasa (11/11). Dalam pertemuan tersebut, dua isu utama menjadi fokus pembahasan, yakni peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan evaluasi realisasi anggaran fisik dan pengadaan di masing-masing OPD.
Rapat yang berlangsung tertutup itu menjadi bagian dari upaya Pemprov Malut untuk mempercepat capaian indikator kinerja pemerintah daerah, terutama dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian program strategis menjelang akhir tahun anggaran 2025.
“Yang pertama, evaluasi terhadap MCP. MCP kita masih dalam posisi merah di angka 72 persen saat ini. Kita berharap ini bisa sesuai target Ibu Gubernur dan bisa naik ke zona hijau,” kata Sarbin usai rapat, seraya menegaskan komitmen percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan di seluruh instansi.
Menurut Sarbin, target untuk mencapai zona hijau bukan perkara mudah. Namun, ia menekankan pentingnya kerja kolektif dan keseriusan setiap pimpinan OPD dalam merespons evaluasi KPK.
“Zona hijau itu berat, karena kita harus melewati dulu zona kuning. Karena itu tadi kita rapat bersama seluruh pimpinan OPD. Mudah-mudahan minggu ini bisa efektif dan kita dorong dari angka 72 persen agar segera berubah,” ujarnya.
Selain soal MCP, rapat juga menyoroti aspek realisasi anggaran fisik yang masih terhambat di sejumlah OPD. Sarbin menyebut, dari hasil evaluasi sementara, beberapa instansi belum melaporkan progres secara lengkap.
“Terkait pelaksanaan anggaran, kita ceklis tadi tapi belum semua OPD. Karena itu, kita akan jadwalkan kembali rapat evaluasi, terutama di bagian konstruksi dan pengadaan,” jelasnya.
Wagub menegaskan, keseimbangan antara progres fisik dan realisasi pembayaran menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas anggaran daerah.
“Kita ketahui nanti kalau progres masing-masing konstruksi kita hubungkan dengan realisasi anggaran. Tidak mungkin fisiknya 60 persen tapi pembayarannya 80 persen, kan tidak mungkin,” tandasnya.
Berdasarkan laporan OPD, rata-rata program fisik saat ini berada di kisaran 40 hingga 58 persen. Sarbin menilai capaian tersebut masih realistis untuk dikejar hingga akhir tahun, meski ia tak menutup mata terhadap kendala cuaca dan curah hujan yang berpotensi menghambat pekerjaan di lapangan.
“Program fisik rata-rata di posisi 40 sampai 58 persen. Kita optimis kalau Desember bisa selesai. Tapi kalau baru 40 persen, itu yang masih kita khawatirkan karena faktor cuaca,” ujarnya.
Sarbin juga menegaskan, Pemprov Malut tidak ingin menimbulkan beban utang proyek baru. Karena itu, penyelesaian pekerjaan harus dilakukan sesuai rencana dan dana yang tersedia.
“Sebetulnya kalau hutang itu kan karena tidak ada uang tapi pekerjaan selesai. Sekarang ini uang ada, makanya kita harap pekerjaan diselesaikan supaya tidak terjadi hutang. Kalau pun nanti ada adendum, itu harus memperhatikan tahun anggaran,” tegasnya.
Sarbin menambahkan, Gubernur Malut Sherly Tjoanda juga terus melakukan pemantauan terhadap seluruh OPD, termasuk terhadap kontraktor pelaksana kegiatan.
“Evaluasi terus kita lakukan oleh Ibu Gubernur. Untuk pihak ketiga belum semua, tapi di instansi Dikjar sudah kita panggil kemarin. Kita berharap itu jadi efek dominan untuk mendorong percepatan pekerjaan di lapangan,” jelasnya.
Wagub menegaskan, pihak ketiga yang memenangkan tender harus menunjukkan tanggung jawab dalam penyelesaian proyek.
“Yang pihak ketiga kemarin kita tekankan bahwa Anda memenangkan lelang dalam kegiatan ini, jadi pertanggungjawabannya harus lebih cepat lagi. Minimal jangan sampai tidak selesai,” katanya tegas.
Dari hasil laporan OPD teknis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat sebagian besar progres berada di angka 40 hingga 58 persen. Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikjar) melaporkan progres beragam antara 38 hingga 52 persen, tergantung jenis kegiatan.
“Kalau di Dikjar itu dibagi dua, ada rehabilitasi dan pembangunan baru. Untuk rehap hampir semuanya selesai, sementara bangun baru ada yang 48 persen, 52 persen, bahkan masih 38 persen,” rinci Sarbin.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi lanjutan akan digelar dalam tiga hari ke depan, dengan agenda bergiliran bagi setiap OPD untuk memaparkan capaian dan kendala.
“Semua program sudah jalan, tinggal dilaporkan. Besok bergiliran dijadwalkan Kamis, Jumat, dan Sabtu,” ujarnya.
Khusus untuk PUPR, Sarbin mengatakan instansi tersebut telah dua kali dipanggil dan akan dijadwalkan kembali untuk pertemuan ketiga.
“Besok (hari ini, red) PUPR karena sudah dua kali dipanggil. Ini untuk ketiga kalinya. Karena kegiatan di PUPR kita lakukan pendampingan dengan APH Kejati, jadwalnya besok seharusnya di Sofifi, tapi digeser ke Ternate. Jadi besok saya menyesuaikan setelah upacara Hari Kesehatan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Pemprov Malut ingin memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan selesai tanpa hambatan berarti.
“Kita ingin memastikan betul bahwa pekerjaan itu berjalan dengan baik. Kalau sanksi normatif ya putus kontrak, tapi saya tidak melihat itu sebagai solusi. Solusinya bagaimana pekerjaan itu selesai,” tandasnya. (red)
