WARTASOFIFI.ID – Forum Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara yang digelar di Bela Hotel, Ternate pada 25 April 2025, menjadi ajang strategis bagi para pimpinan daerah se-Maluku Utara untuk mendiskusikan arah pembangunan jangka panjang. Kegiatan ini adalah bagian dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara.
Forum ini turut menghadirkan sejumlah narasumber penting yang memberikan wawasan mendalam terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan ekonomi. Di antaranya adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni, Direktur Utama PT Sucofindo, Jobitriananda Hasjim, serta Direktur Pendapatan Daerah, Teguh Narutomo.
Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku Utara dan Kepala Bappeda dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, yang memberikan kontribusi penting terhadap diskusi dan rencana aksi ke depan.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya pertemuan ini sebagai forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan provinsi yang lebih baik di masa depan.
“Tujuan dari pertemuan ini merupakan forum penting untuk kita mendiskusikan arah pembangunan ke depan di Provinsi Maluku Utara,” ujar Gubernur.
Ia juga menekankan perlunya kejujuran dalam melihat permasalahan yang ada di tingkat kabupaten/kota.
Menurutnya, untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal, setiap daerah perlu fokus pada apa yang benar-benar dapat diwujudkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus jujur untuk melihat masalah yang dihadapi di kabupaten/kota masing-masing, terkait apa yang benar-benar diwujudkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Gubernur Sherly.
Dalam forum ini, Gubernur Sherly Tjoanda juga mengungkapkan salah satu masalah besar yang sedang dihadapi oleh hampir semua daerah di Maluku Utara, yakni defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyebutkan, “Persoalan yang mendesak saat ini ialah defisit APBD dihampir 10 kabupaten/kota termasuk juga di Provinsi Maluku Utara.”
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor utama yang menyebabkan defisit APBD tersebut.
Berdasarkan paparan dari Menteri Dalam Negeri, Maluku Utara dan 10 kabupaten/kota di provinsi ini tergolong memiliki PAD yang sangat rendah.
“Sesuai dengan paparan dari Menteri Dalam Negeri bahwa PAD Provinsi Maluku Utara dan 10 Kabupaten/Kota tergolong rendah. Provinsi Maluku Utara sendiri APBD fiskalnya rendah, nomor 7 paling bawah setelah 6 provinsi di Papua,” ungkapnya.
Gubernur Sherly Tjoanda menyebutkan bahwa pada tahun 2025, PAD Provinsi Maluku Utara diperkirakan hanya mencapai 25%, yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Untuk tahun 2025, PAD Provinsi Maluku Utara 25%. Hal ini disebabkan karena kita masih bergantung dari dana transfer pusat,” jelasnya.
Tidak hanya provinsi, 10 kabupaten/kota di Maluku Utara pun mengalami permasalahan serupa, dengan PAD yang jauh di bawah target.
“Begitu juga dengan 10 Kabupaten/kota di Malut, PAD-nya lebih rendah lagi. Sula 2%, Taliabu-Morotai 9-10%, sementara Halteng sepertinya tertinggi 20%, Halsel 15%, sisanya semua tergantung dana transfer daerah,” ujar Gubernur.
Namun, ada harapan bagi daerah-daerah penghasil tambang seperti Halmahera Tengah (Halteng), Halmahera Selatan (Halsel), dan Halmahera Timur (Haltim), yang masih memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) cukup besar.
“Khusus untuk daerah yang memiliki tambang seperti Halteng, Halsel, dan Haltim, masih ada Dana Bagi Hasil (DBH) kurang lebih 1 Triliun,” tambah Sherly.
Sherly Tjoanda juga menyampaikan kekhawatiran terkait tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang mendesak, seperti jalan dan jembatan, yang hingga kini masih sangat minim.
“Apalagi kebutuhan mendesak infrastruktur dasar jalan dan jembatan masih banyak dibandingkan dengan kondisi PAD fiskalnya semakin sedikit,” ujar Gubernur.
Di tengah keterbatasan anggaran, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, termasuk melalui optimasi penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Kami mengundang Dirjen Keuangan Daerah untuk membantu Provinsi Maluku Utara dalam rangka mengoptimalkan PAD sekaligus membranding para OPD agar bisa menggunakan SIPD lebih optimal,” ungkap Sherly.
Selain itu, Gubernur Sherly juga menekankan perlunya peningkatan belanja modal untuk menyelesaikan lebih banyak proyek infrastruktur dasar yang masih tertunda.
“Saat ini belanja modal kita rata-rata 15%, sisanya 60-70% belanja pegawai, jasa, dan barang. Oleh karena itu, saya berharap agar ke depan belanja modal lebih ditingkatkan sehingga infrastruktur dasar lebih banyak yang bisa diselesaikan,” kata Sherly.
Gubernur juga mengingatkan 10 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) untuk segera menuntaskannya. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan zonasi yang jelas, yang akan menarik investasi.
“Dengan adanya RT/RW yang jelas, akan membuat daya tarik bagi investasi ke depan,” ungkapnya.
Forum Kepala Daerah yang berlangsung produktif ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di Maluku Utara.
Gubernur Sherly Tjoanda optimis, dengan upaya kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan dari pemerintah pusat, berbagai tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan defisit APBD dan rendahnya PAD, dapat diatasi secara bersama-sama.
Dengan langkah konkret untuk meningkatkan PAD, optimalisasi belanja modal, dan penyelesaian Perkada, Maluku Utara diharapkan dapat bangkit dan berkembang menuju masa depan yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. (red)
