WARTASOFIFI.ID – Komitmen Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, terhadap pembangunan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat patut mendapat apresiasi. Dalam setiap kebijakan yang diambil, Gubernur tak hanya menekankan aspek pembangunan fisik, tetapi juga menyuarakan kebutuhan vital masyarakat, salah satunya pasokan listrik yang merata dan andal.
Ketika melakukan audensi dengan pihak PT. PLN wilayah Maluku dan Malut di ruang rapat Sekda, Selasa (19/8), Gubernur Sherly menekankan urgensi listrik sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan listrik yang stabil diyakini menjadi faktor utama dalam menggerakkan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik di Malut.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan fakta yang selama ini menjadi tantangan bagi Malut. Ia mengungkapkan, ada 78 desa yang hingga saat ini belum tersentuh aliran listrik.
Dari jumlah tersebut, terdapat 14 desa yang menjadi prioritas awal, ditambah bonus 1 desa Kumo, dan 20 desa dengan tambahan anggaran dari kementerian. Dengan demikian, pada 2025 diproyeksikan 35 desa akan teraliri listrik.
“Sisanya 43 Desa, dan akan kita berkoordinasi sehingga pada 2026 sudah bisa teraliri listrik, minimal 12 jam,” ungkapnya.
Kondisi listrik di Malut memang beragam. Selain desa-desa yang belum teraliri, terdapat 66 desa yang saat ini menikmati listrik selama 12 jam dan 2 desa lainnya hanya 6 jam.
Gubernur Sherly memandang kondisi ini sebagai tantangan sekaligus peluang untuk mempercepat pemerataan. Dari 66 desa yang menyala 12 jam, 9 desa direncanakan akan menyala penuh 24 jam pada 2025, sementara sisanya 57 desa menjadi pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya secara kolaboratif.
“Dari 57 Desa ini pasti ada Desa-Desa di Pulau Obi Halsel. Olehnya itu, diminta kepada pihak PT. PLN agar dapat berkoordinasi dengan PT. Harita/ OST, sehingga bisa teraliri listrik seperti yang dilakukan juga oleh PT. IWIP untuk masyarakat disekitar lingkar tambang,” pintahnya.
Tidak hanya soal desa, perhatian Gubernur Sherly juga tertuju pada sektor pendidikan. Tahun ini, Pemprov Malut mendapatkan revitalisasi 51 sekolah dari bantuan pusat.
Dari jumlah tersebut, pihak provinsi akan mendata sekolah mana yang belum teraliri listrik, termasuk sekolah rakyat dan sekolah garuda, agar program pendidikan berjalan lancar dan merata.
Lebih jauh, Gubernur menjelaskan tantangan teknis di beberapa wilayah. Di Halut, lampu sering padam karena gangguan mesin.
Untuk itu, pada September ini akan ada penyewaan mesin baru berkapasitas 8 MW, dan pada Desember kapasitas tambahan 30 MW diharapkan beroperasi sehingga pasokan listrik kembali normal.
“Jika 30 MW sudah beroperasi maka, mesin 8 MW yang disewa ini akan diberikan ke Morotai, sehingga bisa terpenuhi juga kebutuhan listrik di Morotai,” jelasnya.
Di wilayah Halbar, saat ini kapasitas listrik masih 2 MW. Namun, akan ada suplai tambahan dari Halut sebesar 30 MW yang akan memperkuat jaringan listrik di daerah tersebut.
Taliabu juga akan mendapatkan mesin sewa 5 MW pada September untuk mendukung kebutuhan rumah sakit, sementara Sula menyiapkan tambahan 10 MW yang rampung pada 2027.
Morotai dijadwalkan akan menerima tambahan 10 MW pada 2028, sedangkan Sofifi akan mendapatkan 2×3 MW tambahan segera, dan 10 MW pada 2027.
“Sofifi dan Sanana akan ada penambahan pada 2027,” ucap Gubernur.
Selain pembangunan fisik, Gubernur juga menekankan pentingnya pendataan dan pemetaan rumah warga yang belum teraliri listrik. Dinas ESDM dan instansi terkait diminta memperbarui data agar solusi kelistrikan dapat diterapkan merata ke seluruh masyarakat Malut.
Usai pertemuan, General Manager unit induk wilayah PT. PLN (Persero) wilayah Maluku dan Malut, Noer Suratmoko, menjelaskan bahwa Gubernur juga menekankan agar listrik yang saat ini menyala 12 dan 6 jam bisa ditingkatkan.
Hal ini berkaitan dengan aktivitas mahasiswa di Kampus UT yang memerlukan listrik untuk kuliah jarak jauh, sehingga pendidikan di masyarakat bisa meningkat.
“Seluruh penyampaian dan usulan Gubernur itu akan kita lakukan, namun secara bertahap, karena itu juga menjadi tujuan dari PT. PLN untuk mensuplay listrik di daerah Malut,” jelas Noer.
Pertemuan itu juga menjadi ajang perkenalan antara Gubernur dan jajaran PLN dari wilayah Maluku, Malut, serta GM Pembangunan Papua dan Maluku. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan berbagai pertanyaan terkait peningkatan jam operasional listrik yang masih terbatas, serta kapan rumah-rumah yang belum memiliki listrik bisa segera tersambung.
“Jadi, tadi langsung dengan Bu Gub, yah. Ibu Gub menyampaikan atau mempertanyakan terkait kelistrikan yang ada di Maluku Utara ini, terkait dengan peningkatan jam operasional yang masih 6 jam dan 12 jam. Ini beliau minta ditingkatkan, kemudian bagi rumah yang belum punya listrik, kapan dilistriki,” ujarnya.
PLN menegaskan akan menindaklanjuti masukan tersebut. Desa Kumo menjadi prioritas utama, dan pembangkit yang ada akan dioptimalkan sehingga listrik dapat segera menyala.
“Di Desa Kumo (Tobelo, red), beliau juga minta prioritas agar segera dilistriki. Kami akan segera atur dengan mengoptimalkan dan memaksimalkan pembangkit kita. Yang bisa kita geser, kita akan geser ke Kumo supaya bisa berjalan,” tambahnya.
Koordinasi dengan pengelola kawasan tambang juga menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat penyalaan listrik. Wilayah sekitar IWIP dan Harita diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk memperkuat pasokan listrik.
“Ini juga terkait di sekitaran IWIP sama Harita, yah. Dan itu kita diminta kerja sama dengan pengelola di kawasan tersebut. Kira-kira itu poin-poin yang dibicarakan,” paparnya.
Dengan total sekitar 69 lokasi yang akan teraliri listrik secara bertahap, PLN menegaskan keterbatasan pembangkit bukan menjadi hambatan, karena perencanaan strategis memungkinkan redistribusi daya sesuai kebutuhan.
“Jumlahnya banyak, sekitar 69 lokasi. Itu akan kita nyalakan secara bertahap, karena ini kita kan perlu waktu, jadi kita lakukan secara bertahap,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan teknis, PLN siap memanfaatkan potensi lahan dan kerja sama dengan pemilik kawasan untuk meningkatkan operasi. Harapan Gubernur agar seluruh kawasan terang dalam waktu dekat menjadi fokus utama.
“Di situ ada potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan operasi. Harapan Ibu Gub seperti itu, sehingga kita dapat bekerja sama dengan pemilik kawasan itu. Sehingga, secara langsung kawasan itu sudah terang,” katanya.
Tidak hanya itu, Gubernur Sherly memiliki roadmap jelas terkait pengembangan listrik, termasuk kawasan tambang, rumah sakit, dan kawasan perikanan yang akan disuplai listrik. PLN menyatakan kesiapannya mendukung seluruh rencana tersebut.
“Tentunya kami sangat bersyukur dengan adanya rapat ini, karena Ibu Gubernur juga memiliki road map terkait pengembangan listrik di Maluku Utara. Misalnya, di sekitar wilayah tambang oleh PT IWIP di Halteng, PT Harita di Obi Halsel, PT ANTAM di Haltim, serta rumah sakit baru di Taliabu, dan beberapa kawasan perikanan yang akan disuplai aliran listrik,” terang Noer.
Noer menjelaskan bahwa PLN memahami pentingnya listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Pihaknya bertekad untuk terus mendukung berbagai program Gubernur Sherly Tjoanda, termasuk upaya meningkatkan pasokan listrik di desa-desa terpencil dan wilayah yang masih mengalami keterbatasan daya.
“Intinya, kami (PT PLN) siap membantu dan suport apa yang menjadi kebutuhan listrik di Maluku Utara,” tandasnya.
Noer menjelaskan bahwa Gubernur Sherly Tjoanda, menyambut baik langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PT PLN untuk memperluas pasokan listrik di wilayah terpencil.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan PLN agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat listrik secara merata, khususnya di desa-desa yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan listrik.
Dalam konteks ini, Gubernur juga menekankan bahwa master plan pengembangan wilayah yang telah disusun menjadi panduan utama dalam memastikan setiap proyek kelistrikan berjalan sesuai rencana, efektif, dan tepat sasaran. Kejelasan arah dan koordinasi yang solid antara berbagai pihak dinilai sangat menentukan keberhasilan program tersebut.
“Tanggapan Ibu Gub, beliau sangat senang karena kita mau koordinasi terkait kelistrikan di Maluku Utara ini. Karena beliau juga punya master plan untuk pengembangan Malut ini,” ungkap Noer. (red)
