Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. WARTASOFIFI.ID/Rais Dero
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, berbicara tentang kompleksitas persoalan Indonesia dan keinginannya untuk mengubah pola pikir masyarakat. Gagasannya menarik perhatian ketika nama Sherly mulai muncul dalam survei elektabilitas calon presiden menjelang Pilpres 2029.
“Menjadi gubernur saja, saya merasa bahwa ternyata permasalahan di sebuah daerah itu sangat banyak dan sangat kompleks, apalagi sebuah negara,” ungkap Sherly, dalam potongan video yang beredar di TikTok dan dilansir WARTASOFIFI.ID pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Sikap tersebut menggambarkan pandangan Sherly tentang besarnya tanggung jawab seorang kepala daerah. Persoalan pemerintahan mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pengelolaan keuangan, hingga pelayanan publik. Pada tingkat negara, kompleksitas kebijakan melibatkan cakupan wilayah yang lebih luas, beragam kepentingan masyarakat, serta koordinasi antarlembaga.
Dia juga membicarakan kritik masyarakat yang ramai disampaikan melalui media sosial. Dia mengakui kritik sebagai bagian dari hak publik dalam kehidupan demokrasi. “Saya membaca media sosial, begitu banyak kritikan yang diberikan kepada pemerintah, which is itu sah, itu hak semua,” jelas Sherly.
Kritik publik dapat muncul dari pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan, melihat pembangunan, atau merasakan dampak suatu kebijakan. Substansi kritik dan data pendukungnya menjadi bagian penting untuk menilai persoalan yang disampaikan sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah.
Kemudian menyampaikan gagasan tentang perubahan cara berpikir masyarakat, terutama dengan mendorong setiap individu bertanya mengenai kontribusinya untuk Indonesia. “Menurut saya, saya bisa mengubah satu hal. Saya ingin mengubah kerangka berpikir setiap individu masyarakat Indonesia dengan mulai bertanya, ‘Apa yang bisa saya lakukan untuk Indonesia lebih baik?” papar Sherly.
Tiga kutipan tersebut berbicara tentang tanggung jawab pemerintahan, kebebasan menyampaikan kritik, dan kontribusi individu. Tidak ada penyebutan langsung mengenai pencalonan presiden dalam tiga kutipan itu. Menghubungkannya dengan Pilpres 2029 perlu ditempatkan sebagai konteks politik, bukan kepastian tentang rencana Sherly.
Nama Sherly masuk dalam survei elektabilitas calon presiden yang dirilis Parameter Politik Indonesia (PPI) pada Oktober 2026. Dalam simulasi terbuka yang dilaporkan, Sherly memperoleh elektabilitas 1,1 persen.
Survei tersebut mencatat Presiden Prabowo Subianto memperoleh 31,6 persen, disusul Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan 11,4 persen dan Anies Baswedan dengan 10,1 persen. Berikutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh 6,9 persen, Ganjar Pranowo 4,4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 2,3 persen, dan Mahfud MD 1,7 persen.
Sebanyak 25,5 persen responden belum menentukan pilihan atau menjawab tidak tahu. Angka tersebut memperlihatkan masih adanya kelompok responden yang belum menyebutkan tokoh pilihannya dalam simulasi survei itu.
Pengumpulan data dilakukan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen.
Simulasi terbuka mencatat nama yang disebut responden ketika ditanya mengenai tokoh yang akan dipilih jika pemilihan presiden berlangsung saat survei dilakukan. Elektabilitas 1,1 persen menunjukkan dukungan spontan yang tercatat dalam pengumpulan data, bukan kepastian pencalonan ataupun hasil Pilpres 2029.
Pembicaraan mengenai kemungkinan Sherly masuk dalam percakapan politik nasional juga mengingatkan pada momen ketika Presiden Prabowo Subianto menyebut namanya dalam agenda peluncuran proyek hilirisasi dan komersialisasi baterai kendaraan listrik di Halmahera Tengah, Kamis, 8 Oktober 2026.
Ketika Sherly mendapat sambutan tepuk tangan dari para tamu undangan, Prabowo menanggapi suasana tersebut dengan kelakar yang menyinggung pemilihan umum. “Kok tepuk tangannya paling keras? Pemilu masih lama,” kelakar Prabowo,
dalam momen yang diberitakan sejumlah media, termasuk detikcom.
Ucapan itu menjadi perhatian karena Prabowo secara langsung mengaitkan sambutan meriah untuk Sherly dengan pemilu yang masih jauh. Meski demikian, ucapan tersebut disampaikan dalam suasana bercanda dan tidak dapat dipastikan sebagai dukungan politik ataupun sinyal pencalonan Sherly pada Pilpres 2029.
Agenda di Halmahera Tengah itu berkaitan dengan pengembangan industri hilirisasi, termasuk proyek baterai kendaraan listrik. Pemerintah mengumumkan 11 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar Rp 180 triliun. Empat proyek memasuki tahap komersialisasi, sedangkan tujuh proyek lainnya memulai pembangunan.
Momen tersebut memperlihatkan bagaimana nama Sherly muncul dalam percakapan publik di luar urusan pemerintahan daerah. Akan tetapi, kelakar seorang presiden, hasil survei elektabilitas, dan pernyataan langsung seorang tokoh merupakan tiga hal berbeda yang tidak dapat disamakan sebagai bukti pencalonan.
Sebelum survei elektabilitas tersebut dirilis, Indikator Politik Indonesia memublikasikan hasil survei kepuasan terhadap pemerintahan Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe pada 2026. Survei yang dilakukan pada 13-23 Februari 2026 itu melibatkan 820 responden dari seluruh kabupaten/kota di Malut, dengan margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Tingkat kepuasan terhadap Sherly tercatat 85,1 persen, terdiri atas 41,5 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 43,6 persen cukup puas. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap Sarbin mencapai 77,9 persen.
Angka tersebut menggambarkan penilaian responden terhadap kinerja pemerintahan daerah pada periode survei. Data kepuasan tidak sama dengan elektabilitas calon presiden karena pertanyaan dan indikator yang diukur berbeda.
Sherly dan Sarbin dilantik untuk memimpin Malut pada periode 2025-2030. Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geografis dan kebutuhan pelayanan publik beragam.
Pada September 2026, Pemprov Malut memperoleh peringkat pertama nasional dalam Anugerah Layanan Investasi 2026 untuk kategori pemerintah provinsi. Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja pelayanan investasi dan percepatan pelaksanaan berusaha.
Pemprov Malut juga meraih dua penghargaan peringkat kedua dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan tersebut mencakup kategori akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Pemerintah provinsi juga mengumumkan insentif fiskal sebesar Rp 1,5 miliar untuk penguatan sektor kesehatan, disertai tambahan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya. Penghargaan dan insentif tersebut merupakan capaian yang diumumkan pemerintah, sedangkan dampak program tetap perlu dinilai melalui pelaksanaan dan hasilnya di lapangan.
Pada bidang keuangan, Malut kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Sebelumnya, Malut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian untuk laporan keuangan 2022, 2023, dan 2024.
Opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. Opini tersebut tidak dengan sendirinya menjadi penilaian menyeluruh terhadap efektivitas seluruh program, kualitas pelayanan, ataupun dampak pembangunan terhadap masyarakat.
Dalam laporan realisasi yang dipublikasikan pada September 2026, PAD Malut tercatat Rp 1,201 triliun atau 103,04 persen dari target APBD induk sebesar Rp 1,165 triliun. Sementara itu, dalam laporan peringatan HUT ke-27 Malut pada 12 Oktober 2026, pemerintah menyampaikan realisasi PAD tahun berjalan telah mencapai Rp 1,6 triliun.
Kedua angka tersebut perlu dilihat berdasarkan tanggal pelaporan, perubahan target anggaran, serta basis perhitungan yang digunakan. Tanpa rincian periode dan komponen penerimaan yang sama, angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Di sektor pendidikan, Pemprov Malut melaporkan revitalisasi 68 sekolah menggunakan APBD dengan anggaran Rp 53 miliar. Melalui APBN, sebanyak 75 sekolah mendapat program revitalisasi dengan total anggaran Rp 92 miliar.
Program tersebut mencakup sarana pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Pemerintah juga mengumumkan rencana pengadaan 600 unit komputer per tahun hingga 2029 untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
Program pendidikan lainnya mencakup pengembangan sekolah terbuka di wilayah kepulauan, perluasan beasiswa, serta rencana dukungan pendidikan untuk mahasiswa. Pemerintah menyampaikan target beasiswa bagi 1.000 mahasiswa di perguruan tinggi lokal dan rencana kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi nasional.
Di bidang infrastruktur, pemerintah provinsi melaporkan pembangunan jalan daerah sepanjang sekitar 150 kilometer selama 2025-2026 dan target tambahan 150 kilometer pada 2027. Program tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat konektivitas antardaerah, termasuk melalui jaringan jalan Trans Kie Raha.
Capaian pembangunan jalan perlu dilihat berdasarkan lokasi, paket pekerjaan, tahun anggaran, dan progres fisik masing-masing. Panjang jalan yang dilaporkan dalam program tidak otomatis menunjukkan seluruh ruas telah selesai dan dapat dimanfaatkan secara penuh.
Pada sektor pertanian, pemerintah melaporkan pengembangan 12 proyek strategis, termasuk pengembangan padi di Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai, serta optimalisasi lahan di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Hasil program tersebut dapat dinilai lebih lanjut melalui data produksi, pendapatan petani, dan keberlanjutan kegiatan pertanian.
Dalam peringatan HUT ke-27 Malut pada 12 Oktober 2026, pemerintah turut mengumumkan alokasi sekitar Rp 300 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk penyelesaian kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) yang berjalan dan sebelumnya.
Pemprov Malut juga menyampaikan alokasi Rp 250 miliar pada 2027 untuk penyelesaian DBH seluruh 10 kabupaten/kota.
Berbagai penghargaan dan program itu menjadi bagian dari rekam kerja pemerintahan Sherly-Sarbin. Sementara itu, kemunculan nama Sherly dalam survei elektabilitas Pilpres 2029 menunjukkan tingkat dukungan yang tercatat pada periode pengumpulan data, sedangkan kelakar Prabowo menjadi bagian dari momen publik yang menarik perhatian. (red)
WARTASOFIFI.ID memandang berita sebagai amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
