WARTASOFIFI.ID – Seratus hari masa pemerintahan Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe disambut dengan apresiasi dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh muda, pelaku usaha, serta birokrat menilai langkah-langkah awal pasangan ini telah menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih progresif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Konsistensi ini menuai apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Malut yang menyebut capaian 100 hari ini sebagai tonggak penting dalam membangun fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Fokus utama pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan layanan publik dinilai sebagai langkah strategis yang akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Maluku Utara.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Malut, Sofyan Mu Sangaji, menyatakan bahwa pemerintahan Sherly–Sarbin telah memberikan bukti nyata di masa awal kepemimpinannya.
Menurutnya, program-program prioritas yang digulirkan selama 100 hari pertama tidak sekadar simbolik, tetapi menunjukkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terukur, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal.
HIPMI mencatat peningkatan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 68 kilometer di Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai.
Selain itu, 12 pelabuhan rakyat di berbagai titik wilayah kepulauan juga telah direhabilitasi dan difungsikan kembali, memperkuat konektivitas dan membuka akses ekonomi antarwilayah yang sebelumnya terisolasi.
“Peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan dan pelabuhan tidak hanya mempercepat pergerakan orang dan barang, tapi juga membuka peluang investasi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau,” jelas Sofyan, melalui rilis tertulisnya, Sabtu (31/5).
Di sektor ekonomi kerakyatan, Sofyan menilai program “UMKM Naik Kelas” menjadi salah satu inisiatif paling relevan dengan kebutuhan pelaku usaha lokal.
Program ini telah menjangkau lebih dari 1.500 pelaku UMKM, menyediakan pelatihan usaha, pendampingan legalitas, serta akses permodalan.
Menurutnya, infrastruktur tidak hanya berbentuk fisik, melainkan menjadi sarana untuk memajukan perekonomian masyarakat dari bawah.
Dukungan terhadap sektor pendidikan juga menjadi fokus utama. Pemprov Malut tercatat telah menyalurkan bantuan sarana pembelajaran ke 200 sekolah terpencil dan memasang akses internet di 35 sekolah di daerah kepulauan.
Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal.
Sofyan menegaskan bahwa HIPMI siap menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan wirausaha baru di Malut, seraya menilai bahwa kerja kolaboratif antara sektor publik dan swasta sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.
Dari ranah legislatif, apresiasi juga datang dari anggota DPRD Provinsi Malut, Aksandri Kitong. Politikus muda dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai 100 hari kerja Sherly–Sarbin telah mencerminkan tekad untuk melakukan reformasi birokrasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Apresiasi 100 hari kerja Sherly–Sarbin. Saya yakini dengan terobosan-terobosan baru yang terafiliasi pada pemikiran-pemikiran cerdas dan bersih, pemimpin seperti ini akan membawa Maluku Utara pada kejayaan dan kemakmuran,” kata Aksandri.
Ia mengakui bahwa perubahan di awal pemerintahan tentu menghadapi resistensi, terutama karena publik masih terbiasa dengan pola pemerintahan lama.
Namun menurutnya, gesekan tersebut wajar dalam fase transisi menuju sistem yang lebih sehat.
Ia juga mengkritisi rendahnya serapan anggaran, namun melihatnya sebagai konsekuensi dari upaya pembenahan struktur yang sedang berjalan.
Lebih jauh, Aksandri menyoroti potensi besar dari sektor pertambangan sebagai sumber PAD.
Ia mendorong penguatan regulasi melalui perda pertambangan dan kolaborasi DPRD agar Maluku Utara dapat memaksimalkan pendapatan dari kekayaan alam yang dimilikinya.
Dari internal birokrasi, dukungan disampaikan oleh Sekretaris DPM-PTSP Malut, Fitriawati Abdul Mutalib. Mantan Kepala BPKAD era Plt Gubernur Al Yasin Ali itu menyatakan bahwa perubahan yang sedang berlangsung menunjukkan arah baru yang lebih baik.
“Masya Allah Gubernur yang amanah. Setuju, Gubernur Sherly dan Pak Sarbin membawa perubahan drastis,” tulis Fitriawati melalui pesan singkat WhatsApp kepada Wartasofifi.id baru-baru ini.
Capaian 100 hari kerja juga mencakup program-program strategis lainnya. Di bidang kesehatan, Pemprov menjalin kerja sama dengan BPJS melalui skema UHC Prioritas. Mulai 10 Juni, warga cukup menunjukkan NIK untuk mendapatkan layanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia.
Selain itu, pembangunan rumah sakit baru di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur telah dimulai sebagai bagian dari pemerataan fasilitas layanan kesehatan.
Dalam aspek sosial, pemerintah melakukan intervensi cepat terhadap lonjakan harga lewat operasi pasar di beberapa kabupaten/kota, serta menyalurkan subsidi mudik sebesar 50 persen kepada penumpang di 20 trayek laut.
Selain itu, Pemprov juga memberikan bantuan uang saku sebesar Rp 1 juta kepada 1.076 jamaah haji dan mencarter pesawat menuju embarkasi Makassar.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemprov menggelar pameran bursa kerja yang diikuti lebih dari 12.000 pencari kerja dan menyediakan 3.244 lowongan dari 21 perusahaan. Peluang magang ke Jepang juga mulai dibuka.
Untuk sektor perikanan, program industrialisasi kampung nelayan modern dijalankan di Dufa-dufa, termasuk pengadaan cold storage, pabrik es, bibit rumput laut, dan alat tangkap senilai Rp 50 miliar.
Program pembangunan 700 unit rumah layak huni juga dimulai, termasuk renovasi dapur sehat dan penyediaan air bersih.
Di sisi birokrasi, sebanyak 1.394 PPPK baru telah diangkat untuk mengisi pos pelayanan publik, disertai penerapan sistem presensi biometrik berbasis palm vein untuk memastikan kedisiplinan ASN.
Kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti Polda Malut, Kodam XV/Pattimura, dan Kejati juga dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menjamin pendampingan hukum dalam pelaksanaan program strategis.
Capaian dalam 100 hari pertama memang belum bisa menjawab seluruh tantangan Malut, namun langkah-langkah awal tersebut telah menunjukkan arah perubahan yang nyata.
Fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi rakyat menjadi fondasi penting untuk mewujudkan transformasi jangka panjang.
Apresiasi dari pengusaha, legislator, dan birokrat menunjukkan bahwa pendekatan kepemimpinan Sherly–Sarbin telah membangun persepsi positif dan harapan baru di tengah masyarakat.
Tugas besar selanjutnya adalah menjaga momentum ini tetap hidup dan berkembang, agar Maluku Utara dapat bergerak lebih maju, menyeluruh, dan berdaya saing. (red)
