WARTASOFIFI.ID — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memastikan bahwa pendidikan menengah di provinsi ini kini benar-benar gratis. Dalam sambutannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Malut 2026 yang digelar di Ternate, Kamis (24/4), Sherly mengumumkan bahwa peluncuran resmi program pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri akan dilakukan pada 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
“Dan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya dengan cepat mengimplementasikan program prioritas dari saya dan Pak Sarbin,” ujar Gubernur Sherly.
Gubernur menegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku pada April 2025 untuk sekolah negeri, dan akan diperluas ke sekolah swasta dan madrasah mulai Juli 2025.
“Kita akan melaunching secara resmi pada Hari Pendidikan nanti, tanggal 2 Mei. Jadi bulan April ini yang gratis hanya negeri, tapi di bulan tujuh nanti yang swasta dan madrasah juga gratis,” katanya.
“Jadi tidak mempengaruhi ketika pendaftaran tahun ajaran baru. Mau swasta, mau negeri, mulai bulan 7 semuanya sudah gratis,” sambungnya.
Sebelumnya, Pemprov Malut melalui program 100 Hari Kerja Sherly–Sarbin telah merilis kebijakan penghapusan uang komite bagi seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB negeri.
Langkah ini menjadi jawaban konkret atas tantangan akses pendidikan, di mana data BPS 2023 menunjukkan sekitar 21,62% penduduk usia 16–18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah, salah satu alasannya adalah beban biaya.
“Pendidikan harus menjadi hak, bukan beban. Kami ingin memastikan setiap anak Maluku Utara bisa menyelesaikan 12 tahun wajib belajar tanpa terkendala ekonomi,” ujar Gubernur Sherly dalam pernyataan sebelumnya.
Adapun mekanisme pembiayaan dilakukan melalui sistem langsung (LS), di mana sekolah mengajukan SPJ dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, lalu dana ditransfer langsung ke rekening sekolah. Sekolah juga dibekali bimbingan teknis agar tertib dalam pelaporan, karena kini dibiayai oleh BOS Pusat dan BOSDA Pemprov.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Abubakar Abdullah, yang menyampaikan bahwa Hardiknas 2025 menjadi momentum penting dalam membangkitkan kesadaran baru dalam dunia pendidikan Malut.
“Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, momentum Hardiknas selain untuk memeriahkan dan merefleksikan perkembangan, juga adalah momentum penting bagi kami untuk mendorong penyadaran diri, membangkitkan satu kesadaran baru di dunia pendidikan di Maluku Utara,” katanya dalam konferensi pers di Sofifi, Rabu (23/4).
Ia menyebut program ini sebagai bagian dari transformasi cepat yang diusung oleh kepemimpinan Gubernur Sherly dan Wakil Gubernur Sarbin.
“Mengapa ini penting kami tegaskan, oleh karena dalam fase kepemimpinan sekarang ini melalui Gubernur dan Wakil Gubernur ada satu harapan, ada satu agenda besar perubahan di dunia pendidikan kita yang mau kita adaptasi dia dengan cukup cepat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abubakar menyampaikan bahwa pendidikan gratis dan penghapusan uang komite adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan.
“Apa yang disebut pendidikan gratis, pendidikan bebas komite, tak lain adalah karena konstitusi negara kita. Setiap anak bangsa memiliki hak yang sama dan tidak terbebani untuk mendapatkan pendidikan secara baik dan paripurna,” tegasnya.
“Setiap anak bangsa memiliki hak yang sama dan tidak terbebani untuk mendapatkan pendidikan yang baik dari pemerintah,” tambahnya. (red)
