WARTASOFIFI.ID – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan meluncurkan kebijakan pendidikan gratis, terjangkau, dan berkualitas bagi siswa SMA, SMK, dan SLB. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggara (BOSP) dan Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2025, yang dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Gamalama Ballroom, Hotel Bela, Sabtu (22/3/2025).
Turut hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Karo Hukum, Kepala BPMP, Kepala Balai Guru Penggerak, para Kepala Cabang Dinas Kabupaten/Kota, serta 419 Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.
Dalam pidatonya, Gubernur Sherly Laos menekankan bahwa pendidikan gratis menjadi salah satu prioritas utama dalam program kerja 100 hari kepemimpinan Sherly-Sarbin.
“Selama ini, banyak orang tua yang terbebani dengan uang komite. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara hadir dengan solusi nyata: menghapus beban tersebut dan menggantinya dengan bantuan melalui dana BOSDA,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa BOSDA akan menjadi skema pendanaan tambahan yang memungkinkan sekolah tetap beroperasi dengan baik tanpa membebani masyarakat.
Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan, sehingga semua anak memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Sherly juga menekankan bahwa mulai tahun 2025, penggunaan dana BOS akan dikelola melalui sistem digital.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar digunakan secara efektif dan efisien. Sistem digital ini akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana pendidikan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan semua sekolah untuk memperbarui data secara berkala, termasuk jumlah siswa, jurusan, serta data tenaga pengajar.
Data yang akurat menjadi kunci dalam perencanaan kebijakan pendidikan, termasuk peningkatan akreditasi sekolah dan pengembangan infrastruktur pendidikan.
Gubernur Sherly Laos juga menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.
“APBD adalah hak rakyat. Kita semua yang berada di pemerintahan bukan pemilik anggaran, tetapi hanya pengelola. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam pengelolaan APBD, alokasi untuk biaya operasional pemerintah seharusnya tidak lebih dari 20-30 persen, sehingga sebagian besar anggaran dapat langsung digunakan untuk pembiayaan program pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Sebagai bagian dari modernisasi sistem pendidikan, Sherly juga mengungkapkan rencananya untuk memasang jaringan internet Starlink di SMA, SMK, dan SLB di seluruh Maluku Utara.
“Dengan Starlink, kita bisa memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil memiliki akses internet yang stabil. Ini akan sangat membantu dalam proses pembelajaran serta mempermudah komunikasi dan pelaporan data antara sekolah dan Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung dunia pendidikan, baik dalam hal akses informasi maupun peningkatan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah.
Sebagai penutup, Gubernur Sherly Laos menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
“Kita semua harus bekerja bersama dan bersinergi. Jika sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah dapat berkolaborasi dengan baik, saya yakin kita bisa menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing di Maluku Utara,” pungkasnya. (red)
Sumber : Biro Adpim Malut
