Sang Negosiator Ulung

Kepala Bappeda Malut Muhammad Sarmin Soleman Adam menceritakan bagaimana kerja keras Gubernur Sherly Tjoanda melampaui batas-batas tata kelola pemerintahan yang lazim, menempatkan pembangunan Malut tidak berhenti pada barisan rencana di atas kertas, melainkan sebagai ikhtiar yang bergerak senyap menyusuri lorong-lorong kekuasaan di tingkat pusat. Dari satu pintu kementerian ke pintu lainnya, langkah itu dirawat dengan ketekunan yang nyaris tanpa jeda, seolah merawat nyala harapan yang tak boleh padam, menjadikan komunikasi bukan hanya secara formal, tetapi jembatan hidup yang merentangkan kepentingan daerah hingga ke pusat pengambilan kebijakan.

“Ibu Gubernur ibarat tak pernah kehabisan akal dan langkah dalam merawat komunikasi dengan pemerintah pusat, dari satu pintu kementerian ke pintu lainnya ia hadir dengan ketekunan yang nyaris tak mengenal jeda,” tuturnya kepada WARTASOFIFI.ID di ruang kerjanya baru-baru ini, menegaskan intensitas dan konsistensi Gubernur Sherly dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.

Gagasan tersebut menjadi pintu awal untuk menelusuri arah pembangunan Malut hari ini, sebuah strategi yang tidak hanya bertumpu pada perencanaan teknokratis, tetapi bergerak melalui komunikasi langsung dengan pusat pengambilan kebijakan. Setiap langkah ke kementerian bertransformasi menjadi ruang perjuangan yang menghidupkan kembali harapan daerah, tempat gagasan disuarakan dan kebutuhan nyata yang lama terpinggirkan diperjuangkan Sherly agar menemukan jalannya dalam arus kebijakan nasional.

“Setiap ruang yang terbuka tidak sekadar dilewati, melainkan dimanfaatkan sebagai panggung untuk menyuarakan gagasan, berdialog, dan menanamkan urgensi pembangunan Maluku Utara di hadapan para pengambil kebijakan,” lanjutnya, menegaskan kualitas komunikasi yang dibangun oleh Gubernur Sherly.

Sarmin turut hadir langsung dalam sejumlah pertemuan strategis tersebut, menyaksikan bagaimana forum-forum di tingkat pusat menjadi ruang terbuka bagi penyampaian persoalan daerah yang selama ini menumpuk dalam diam. Dalam setiap kesempatan, berbagai isu krusial seperti keterbatasan infrastruktur, ketimpangan akses antarwilayah, hingga belum meratanya kesejahteraan masyarakat Malut mengemuka sebagai agenda yang tak bisa lagi ditunda, seolah menjadi simpul-simpul masalah yang menunggu untuk diurai melalui kebijakan yang lebih berpihak dan terarah di bawah kepemimpinan Sherly-Sarbin.

“Saya menyaksikan secara langsung bagaimana persoalan Maluku Utara diurai dengan terang, mulai dari simpul-simpul infrastruktur yang terputus hingga dampaknya terhadap denyut kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya, merujuk pengalaman mendampingi Sang Gubernur.

Dalam keterbatasan ruang fiskal daerah, pendekatan tersebut menjadi sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Malut pada akhirnya dituntut untuk tidak hanya menunggu, melainkan aktif memastikan kehadirannya di ruang-ruang pengambilan keputusan nasional, tempat arah kebijakan dan alokasi sumber daya ditentukan. Di titik inilah, Sarmin memandang langkah yang ditempuh Gubernur Sherly Tjoanda bukan hanya sebagai gerak semata, tetapi juga sebagai keberanian politik yang mengandung konsekuensi dalam tata kelola pemerintahan.

“Di tengah ruang fiskal yang sempit, langkah ini mencerminkan keberanian seorang pemimpin yang tidak sekadar bertahan, tetapi memilih menembus batas dengan melahirkan terobosan,” tegasnya, menilai strategi yang ditempuh.

Seiring berjalannya waktu, upaya yang ditempuh melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat mulai memperlihatkan jejak-jejak awal hasilnya. Berbagai agenda pembangunan yang sebelumnya hanya berada pada tataran usulan, perlahan mulai menemukan bentuknya dalam program dan proyek strategis yang berjalan di lapangan, menjadi penanda bahwa ikhtiar yang dijalankan tidak berhenti pada ruang wacana, melainkan bergerak menuju realisasi yang lebih konkret.

“Buah dari ikhtiar itu kini mulai tampak, terwujud dalam sejumlah proyek strategis yang perlahan mengubah wajah pembangunan di Maluku Utara,” kata Sarmin, merujuk capaian yang mulai terlihat.

Upaya diplomasi pembangunan yang dijalankan tidak berhenti pada jalur eksekutif semata, melainkan bergerak meluas hingga merambah ranah legislatif di tingkat nasional. Dalam lanskap politik yang sarat kepentingan, setiap komunikasi dibangun sebagai ikhtiar untuk menjaga agar agenda pembangunan Malut tetap berada dalam radar pembahasan nasional, sekaligus memastikan bahwa suara daerah tidak larut di tengah derasnya arus prioritas pusat yang begitu dinamis dan kompetitif.

“Tidak hanya berhenti di lingkar kementerian, gubernur juga merajut komunikasi hingga ke parlemen, menjangkau berbagai komisi di DPR RI demi memastikan suara Maluku Utara tidak tenggelam,” jelasnya, menggambarkan perluasan jalur perjuangan.

Dalam catatan WARTASOFIFI.ID menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mulai memperlihatkan respons yang nyata di lapangan. Sejumlah proyek strategis yang kini berjalan di Malut menjadi bukti bahwa komunikasi intensif dengan pemerintah pusat perlahan membuka ruang akses terhadap sumber pembiayaan nasional, sekaligus menandai adanya pergeseran perhatian terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang selama ini tertahan oleh berbagai keterbatasan. Meski demikian, masih terdapat tantangan untuk memastikan hasilnya benar-benar menjawab ketimpangan yang ada.

Upaya memperluas ruang komunikasi tidak berhenti pada lingkup kementerian semata, melainkan turut merambah jalur politik di parlemen sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih merata. Gubernur Sherly secara aktif membangun jejaring komunikasi dengan DPR RI, menyambangi berbagai komisi untuk memastikan agenda pembangunan daerah memperoleh tempat dalam prioritas pembahasan nasional, sehingga kepentingan Malut tidak terpinggirkan dalam dinamika kebijakan pusat yang terus bergerak.

Gambaran yang lebih luas menunjukkan menguatnya arus komunikasi antara Pemprov Malut dan pemerintah pusat, yang sejak awal kepemimpinan Sherly Tjoanda terus dirajut tanpa jeda sebagai jejaring yang hidup dan berlapis. Arus itu kian terasa pada April 2026, ketika rangkaian kunjungan anggota DPR RI ke Malut yang telah mengalir sejak 2025 hingga awal 2026, sebelumnya juga hadir sejumlah menteri dalam kabinet Prabowo yang datang silih berganti, seolah menandai bahwa Malut mulai menempati ruang perhatian yang lebih serius dalam peta besar pembangunan nasional di bawah kepemimpinannya. Maka dalam lanskap tersebut, sebutan “Sang Negosiator Ulung” menurut pihak redaksi WARTASOFIFI.ID layak dan patut disematkan kepada sang gubernur sebagai penggambaran atas peran aktifnya dalam merajut komunikasi lintas kekuasaan tersebut.

Dalam berbagai forum resmi, Gubernur Sherly juga menyampaikan kebutuhan pembangunan secara lebih terbuka dan terarah, dengan salah satu fokus utama pada percepatan pembangunan Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang hingga kini masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dasar. Untuk mendukung agenda tersebut, usulan anggaran sebesar Rp 686 miliar diajukan guna membiayai pembangunan berbagai fasilitas strategis, mulai dari stadion, pasar higienis, terminal, hingga peningkatan layanan kesehatan.

Namun persoalan Sofifi tidak berhenti pada keterbatasan fisik semata. Status administratifnya yang masih berada di bawah Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu penghambat dalam mengakses berbagai program kementerian, sehingga berimplikasi pada lambatnya realisasi pembangunan, terutama yang berkaitan dengan fasilitas publik dan layanan dasar yang semestinya menjadi penopang utama sebuah ibu kota provinsi.

Paradoks pembangunan di Malut juga kian nyata. Di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebagai salah satu yang tertinggi secara nasional pada 2025, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya bergerak seiring. Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer, ditambah keterbatasan konektivitas antarwilayah, membuat arus distribusi hasil produksi tidak berjalan efisien, sehingga manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan masyarakat terbawah.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Gubernur Sherly mengajukan kebutuhan anggaran infrastruktur sebesar 2,9 triliun sebagai bagian dari ikhtiar mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah yang selama ini masih menghadapi ketimpangan konektivitas. Fokus utama diarahkan pada pembangunan jalan serta penguatan jaringan antarwilayah, termasuk ruas-ruas strategis yang menghubungkan kawasan industri di Halmahera, yang dipandang memiliki posisi vital dalam mendorong efisiensi logistik, menurunkan biaya distribusi, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas dan kompetitif bagi masyarakat di daerah.

Selain penguatan infrastruktur darat, skema peningkatan konektivitas juga dirancang melalui pembangunan pelabuhan penyeberangan di sejumlah pulau yang menjadi simpul penting mobilitas antarwilayah, serta peningkatan frekuensi layanan Tol Laut sebagai jalur distribusi utama di wilayah kepulauan. Rangkaian langkah ini diharapkan tidak hanya memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga secara bertahap mampu mengurangi disparitas harga antarwilayah serta memperkuat integrasi ekonomi di tengah karakter geografis Malut yang terpisah-pisah oleh lautan.

Pada sisi lain, tekanan fiskal menjadi tantangan serius yang tidak dapat diabaikan dalam perjalanan pembangunan daerah. Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai triliunan rupiah memberi dampak langsung terhadap kemampuan pembiayaan program-program prioritas daerah, sehingga ruang fiskal menjadi semakin terbatas dalam merespons berbagai kebutuhan pembangunan. Dalam kondisi yang sama, Pemprov Malut juga harus menghadapi tuntutan penanganan bencana yang datang silih berganti, mulai dari banjir hingga gempa bumi, yang semuanya membutuhkan alokasi anggaran tambahan secara cepat dan terukur.

Dalam keseluruhan konteks tersebut, arah pembangunan Malut tampak tidak hanya ditentukan oleh kerangka perencanaan teknokratis semata, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi politik yang efektif dan berkelanjutan dengan pemerintah pusat. Pendekatan yang aktif ini menjadi salah satu upaya strategis untuk menutup kesenjangan antara besarnya potensi ekonomi daerah dengan realitas kesejahteraan masyarakat yang masih belum sepenuhnya merata di lapangan.

Namun demikian, di balik geliat angka-angka pertumbuhan yang tampak menjulang, masih terhampar pekerjaan rumah yang belum terselesaikan berupa jaringan konektivitas yang belum sepenuhnya terjalin, ketimpangan wilayah yang masih membayang, serta ruang fiskal yang kerap menyempit di tengah kebutuhan yang terus meluas. Tanpa langkah percepatan yang konsisten dan dukungan berkelanjutan dari pusat, laju ekonomi yang terlihat gagah di atas kertas dikhawatirkan hanya menjadi deretan angka semu yang jauh dari denyut kehidupan masyarakat di lapisan paling bawah. (red)