WartaSofifi.id – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Utara, Yudhitya Wahab, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing daerah.
Dalam wawancara pada Sabtu dini hari, 14 September 2024, ia menjelaskan bahwa peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Maluku Utara harus didorong oleh kebijakan yang terencana dengan baik dan didukung oleh prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah.
“Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi tahun 2020-2024,” ungkap Yudhitya.
Menurutnya, mengenali potensi wilayah serta potensi unggulan daerah merupakan langkah penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Ini bukan hanya untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga untuk membangun kekuatan perekonomian yang mantap dan berkelanjutan.
Dalam dokumen RPJMD, terdapat beberapa indikator dan kebijakan utama yang akan menjadi fokus untuk mendorong daya saing daerah. Beberapa di antaranya meliputi:
1. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan per Kapita: Menganalisis pengeluaran ini dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat di luar kebutuhan pokok, yang pada akhirnya berpengaruh pada daya beli dan stabilitas ekonomi.
2. Nilai Tukar Petani (NTP): Upaya peningkatan NTP menjadi prioritas, mengingat sektor pertanian adalah salah satu pilar ekonomi daerah. NTP yang tinggi mencerminkan kesejahteraan petani yang lebih baik.
3. Produktivitas Total Daerah (PTD): Peningkatan produktivitas daerah menjadi salah satu tujuan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Fasilitas Akomodasi dan Restoran: Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas akomodasi serta restoran menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan dan investasi di sektor pariwisata.
5. Konektivitas Wilayah: Memperbaiki infrastruktur jalan dan transportasi antarwilayah untuk mendukung mobilitas dan distribusi barang dan jasa.
6. Pasokan Listrik dan Air: Ketersediaan listrik dan air yang memadai menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan industri dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
7. Indeks Demokrasi: Meningkatkan indeks demokrasi melalui partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang transparan akan berkontribusi pada stabilitas politik yang dibutuhkan untuk iklim investasi yang baik.
8. Akses Pendidikan Berkualitas dan Kualitas Tenaga Kerja: Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja dan mendorong produktivitas daerah.
Selain arah kebijakan yang disebutkan, Yudhitya juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan keamanan untuk menarik investasi, termasuk menurunkan angka kriminalitas. Infrastruktur perbankan juga harus diperbaiki untuk memudahkan akses keuangan bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Untuk benar-benar meningkatkan daya saing, kita juga harus mengatasi tantangan pengangguran dan kemiskinan,” tegasnya.
Penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Maluku Utara dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dengan strategi yang tepat, Provinsi Maluku Utara diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. (red)
