WartaSofifi.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional terkait penyediaan rumah murah dan sanitasi layak bagi masyarakat melalui Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rakor Pokja PKP).
Acara yang berlangsung di Aula Penginapan Yusmar, Sofifi, pada Kamis, 21 November 2024, dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Asrul Gailea, yang juga mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat, dalam mencapai target pembangunan perumahan yang layak huni.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Maluku Utara, yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Gubernur Maluku Utara, Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sambutannya, Asrul menekankan bahwa penyediaan rumah layak huni dan sanitasi yang memadai merupakan hak dasar setiap warga negara dan sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.
“Aspek pembangunan perumahan dan sanitasi bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif bagi perekonomian daerah. Program ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mengatasi ketimpangan sosial,” ujar Asrul.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menargetkan pembangunan atau renovasi 40 rumah per desa atau kelurahan setiap tahunnya. Program ini bertujuan untuk membangun 3 juta rumah pada tahun kedua pelaksanaannya.
“Target ini bukan sekadar angka, tetapi lebih kepada harapan untuk meningkatkan keadilan sosial dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap perumahan yang layak dan sanitasi yang memadai,” lanjut Asrul.
Tantangan geografis Maluku Utara yang terdiri dari berbagai pulau dengan distribusi penduduk yang tersebar, serta terbatasnya infrastruktur, menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program ini.
Oleh karena itu, Rakor ini menjadi ruang penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat, mengidentifikasi daerah-daerah prioritas, serta memastikan bahwa program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Asrul juga menekankan peran penting Dinas Perkim Maluku Utara dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program, mulai dari pengalokasian anggaran yang memadai hingga penyediaan data kebutuhan masyarakat yang akurat.
Dinas Perkim, lanjutnya, harus menjadi penggerak utama dalam mendukung pembangunan perumahan dan sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Melalui forum ini, Asrul berharap seluruh peserta dapat menyusun langkah-langkah konkret dan solusi inovatif, termasuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan kawasan permukiman yang lebih baik.
Sebagai penutup, Asrul mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan Rakor ini, terutama Dinas Perkim Maluku Utara yang telah mengorganisir acara ini dengan baik.
Ia juga berharap hasil dari Rakor ini dapat menghasilkan kebijakan dan rencana strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Maluku Utara.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Asrul resmi membuka Rakor Pokja PKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, dan berharap acara ini membawa dampak positif bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik di Maluku Utara. (red)
