WARTASOFIFI.ID – Pemprov Malut terus mengakselerasi agenda reformasi birokrasi dengan menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDN) aparatur sebagai salah satu prioritas utama. Gubernur Sherly Tjoanda menempatkan penguatan kapasitas ASN sebagai fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi dinamika digitalisasi layanan publik.
Sebagai realisasi dari kebijakan strategis tersebut, pada Jumat, 1 Agustus 2025, Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, memimpin rapat terbatas bersama sejumlah kepala OPD yang terlibat langsung dalam pengembangan kapasitas ASN.
Pertemuan yang berlangsung di rumah jabatan Gubernur (eks Crisan) ini dihadiri oleh Kepala BPSDM, Karo Administrasi Pimpinan, Karo Hukum, Biro Organisasi, Sekretaris BKD, serta Sekretaris Bappeda.
Upaya ini menjadi bagian integral dari visi Gubernur Sherly dalam membangun pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Tidak hanya berhenti pada pelatihan, proses peningkatan kapasitas ini juga diarahkan untuk menciptakan sistem merit yang kuat serta budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
“SDM aparatur saat ini akan dilakukan pemetaan digital oleh para ASN, sehingga nantinya bisa diketahui seberapa banyak ASN yang sudah mengikuti pelatihan apa saja,” ujar Samsuddin.
Inisiatif pemetaan digital tersebut dirancang sebagai fondasi awal dalam memahami secara menyeluruh kondisi riil pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemprov Malut.
Melalui pendekatan berbasis data ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas tidak dilakukan secara sporadis, melainkan terstruktur dan terukur.
Proses digitalisasi data pelatihan ini juga dinilai penting untuk mengintegrasikan informasi lintas instansi, serta menjadi acuan dalam merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan.
Gagasan ini sesuai dengan arah kebijakan nasional mengenai big data ASN, yang menekankan pentingnya penyelarasan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi.
Pertemuan ini mengindikasikan babak baru dalam manajemen ASN di Pemprov Malut, di mana penguatan SDM bukan sekadar program tahunan, tetapi bagian dari transformasi jangka panjang yang berbasis data, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik yang makin kompleks.
“Setelah memperoleh data secara keseluruhan, maka sesuai dengan arahan gubernur dimintakan kepada BPSDM untuk menyusun peta pelatihan apa saja yang harus diberikan kepada SDM Provinsi Malut untuk ditingkatkan kapasitasnya,” imbuhnya.
Gagasan peta pelatihan ini merupakan strategi jangka menengah yang akan menjadi panduan teknis dalam mengalokasikan anggaran pelatihan secara efektif dan berbasis kebutuhan.
Dengan adanya peta tersebut, Pemprov Malut dapat lebih fokus pada pelatihan yang berorientasi pada kinerja, inovasi pelayanan publik, serta penguasaan teknologi digital.
Lebih dari itu, peta pelatihan juga menjadi instrumen akuntabilitas, di mana efektivitas pelatihan ASN bisa diukur dari kesesuaian antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan pelatihan yang diterima. Hal ini membuka ruang bagi penguatan sistem merit dan pengembangan karier berbasis prestasi.
Ke depan, Pemprov Malut berkomitmen untuk tidak hanya menyiapkan ASN yang terlatih, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, keterbukaan, dan profesionalisme.
Dalam konteks inilah, peran BPSDM, BKD, serta OPD lainnya menjadi sentral dalam menyusun dan merealisasikan agenda pelatihan yang terukur dan berdampak nyata.
“Ada tiga pelatihan yang sangat penting dilakukan di tahun 2025 sesuai dengan rencana strategis yang akan disusun juga untuk SDM,” jelas Samsuddin.
Meski belum dijelaskan secara rinci, pelatihan-pelatihan prioritas itu diperkirakan menyasar tiga pilar utama, yaitu digitalisasi birokrasi, integritas layanan publik, dan inovasi manajerial.
Ketiga area tersebut dipilih berdasarkan evaluasi kebutuhan strategis organisasi perangkat daerah dan dinamika pelayanan publik yang terus berkembang.
Rencana strategis pengembangan SDM tahun 2025 juga akan dipadukan dengan instrumen penilaian kinerja, sehingga hasil pelatihan bisa langsung diukur dampaknya terhadap produktivitas dan kualitas kerja ASN. Dengan demikian, pelatihan bukan hanya menjadi kegiatan rutin, tapi berkontribusi nyata terhadap reformasi birokrasi.
Dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi lintas sektor, Pemprov Malut menunjukkan bahwa pembangunan kapasitas aparatur bukan hanya soal angka dan pelatihan, melainkan bagian dari proses panjang membentuk aparatur negara yang menjadi motor utama pembangunan daerah.
“Jadi memang perhatian Ibu Gubernur untuk peningkatan kapasitas SDM, maka kita laksanakan rapat untuk hal tersebut,” tutup Samsuddin. (red)
