WARTASOFIFI.ID – Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip transparansi, menjunjung tinggi keterlibatan menyeluruh, serta berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada lagi praktik pembangunan yang timpang atau meminggirkan daerah-daerah tertentu di wilayah Malut.
Komitmen tersebut ditegaskannya dalam forum resmi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut pada Senin 28 Juli 2025, saat menyampaikan penjelasan menyeluruh terkait substansi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Malut Tahun 2025 hingga 2029.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sherly menekankan bahwa RPJMD yang disusun pemerintah provinsi untuk lima tahun ke depan didesain tidak hanya untuk menjawab kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kabupaten dan kota, baik yang selama ini dianggap sebagai pusat pertumbuhan maupun yang selama ini tertinggal, mendapat perhatian, alokasi sumber daya, dan kesempatan berkembang yang setara demi mewujudkan Malut yang maju, merata, dan berdaya saing.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh anggota DPRD. Iqbal Ruray dalam pengantarnya menyampaikan bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Gubernur harus menetapkan Perda RPJMD maksimal enam bulan setelah dilantik.
“Sesuai amanat itu, maka rapat hari ini menjadi momentum penting untuk mendengarkan penjelasan Gubernur terkait arah pembangunan Maluku Utara lima tahun ke depan,” ujar Iqbal.
Gubernur Sherly Tjoanda dalam pemaparannya menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program strategis yang telah dirancang bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe sejak awal masa kampanye.
“Raperda ini kami susun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berkolaborasi secara berkelanjutan demi mewujudkan visi bersama: Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara yang Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan,” kata Sherly.
Lebih lanjut, Sherly menjelaskan enam misi utama yang mendasari arah kebijakan pembangunan selama lima tahun mendatang:
Pertama, transformasi sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kedua, kemandirian ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi serta penguatan ekonomi kreatif.
Ketiga, reformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif, berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Keempat, menjaga stabilitas demokrasi, keamanan, dan ekonomi secara simultan.
Kelima, penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.
Dan keenam, pengembangan wilayah berbasis kepulauan dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan.
“Tidak boleh ada anak tiri dalam pembangunan Maluku Utara. Semua wilayah harus merasakan dampaknya secara adil dan setara,” tegas Sherly.
Sebelum menutup pidatonya, Sherly mengajak seluruh anggota dewan untuk memberikan masukan terhadap Ranperda RPJMD guna menyempurnakan arah kebijakan pembangunan.
“Saya berharap kemitraan antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat. Kolaborasi inilah yang akan menjadi motor penggerak pembangunan Maluku Utara yang lebih maju,” tuturnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Ranperda RPJMD 2025–2029 dari Gubernur kepada Ketua DPRD Maluku Utara sebagai simbol dimulainya proses pembahasan resmi di legislatif.
Selain kegiatan di DPRD, sebelumnya Pemprov Malut juga menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD di Hotel Bela Ternate, pada Jumat 25 Juli 2025, yang dibuka langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Bappeda Malut ini turut dihadiri Forkopimda, Bupati/Walikota, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, serta kepala Bappeda dari seluruh kabupaten/kota di Malut.
Dalam Musrenbang itu, Sherly menyoroti pentingnya infrastruktur teknologi komunikasi. Ia menyebut kerja sama dengan Telkomsat menjadi fondasi dalam membangun sistem digital di sektor pendidikan, kesehatan, dan perikanan.
“Mulai Oktober, kita akan mulai implementasi manajemen talenta bagi ASN untuk mendorong birokrasi yang lebih profesional dan digital,” ucapnya.
Sherly juga membeberkan keluhan masyarakat yang ia terima saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah. Jalan rusak dan jembatan putus menjadi persoalan serius yang mempengaruhi konektivitas dan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, saat ini porsi belanja modal untuk infrastruktur masih minim. Di tahun 2025 hanya sekitar 15 persen dari total APBD, dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahannya.
“Target kita, pada 2026 minimal 25 persen APBD harus diarahkan ke pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan,” tegasnya.
Selain infrastruktur besar, jalan tani juga mendapat perhatian khusus dari Pemprov. Sherly menekankan bahwa kesejahteraan petani mustahil tercapai jika hasil panen mereka tidak bisa diangkut keluar desa.
“Tahun ini, kita bangun 67 km jalan tani lewat Inpres 01 Tahun 2025, difokuskan di Halmahera Barat dan Halmahera Utara,” katanya.
Untuk 2026, Sherly menargetkan pembangunan 200 km jalan tani di Halmahera Timur. Ini akan terus berlanjut setiap tahun dengan dua kabupaten/kota menjadi sasaran per tahunnya.
Sherly juga menyinggung pembangunan rumah layak huni dan dapur sehat. Tahun ini, 700 unit rumah akan direnovasi atau dibangun baru, dengan target tahun depan mencapai 1.000 rumah.
Tak hanya itu, pembangunan sarana olahraga di Sofifi dan renovasi sekolah juga menjadi bagian dari prioritas APBD 2025. Sebanyak 110 sekolah SMA, SMK, dan SLB akan diperbaiki secara bertahap.
Di sektor perikanan, fokus diarahkan pada penguatan sentra desa nelayan. Tahun ini terdapat enam titik desa nelayan yang tersebar di enam kabupaten/kota.
Untuk pertanian, Pemprov mulai menguji coba bibit unggul di empat hektare lahan dengan target produksi 10 ton gabah kering per hektare. Tahun ini bantuan bibit mencakup 1.500 hektare.
Seluruh program ini, menurut Sherly, dirancang untuk menciptakan pertumbuhan yang merata serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Malut Muhammad Sarmin S. Adam menyebut Musrenbang RPJMD sebagai momentum menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan yang lebih inklusif dan kolaboratif.
“RPJMD adalah instrumen penting untuk menyatukan visi, strategi, hingga program konkret pembangunan daerah,” ujar Sarmin.
Ia menjelaskan bahwa RPJMD Malut terdiri dari enam tujuan, 16 sasaran, 8 indikator tujuan, dan 128 indikator sasaran. Ini mencerminkan kompleksitas serta keseriusan pemerintah dalam merancang arah pembangunan.
Sarmin menegaskan bahwa capaian RPJMD akan menjadi kontributor langsung terhadap keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Pembangunan di daerah timur Indonesia harus mampu menjembatani ketimpangan kawasan barat dan timur. Ini mutlak harus diwujudkan melalui pemerataan,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov menetapkan sejumlah program prioritas dalam RPJMD, antara lain rumah sakit berkualitas, makan bergizi, UHC, pendidikan gratis, dan beasiswa kuliah.
Termasuk pula revitalisasi SPBE, penguatan sistem satu data, bantuan alat tangkap nelayan, serta penyediaan air bersih dan listrik untuk desa terpencil.
Sarmin mengajak semua pihak, mulai dari DPRD, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk bersama-sama menjaga semangat gotong-royong dalam pembangunan.
Musrenbang RPJMD ini dihadiri perwakilan Kemendagri, Bappenas, kepala instansi vertikal, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat. Forum ini juga menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program antarwilayah.
Pada akhir sambutannya, Sarmin menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atas kepercayaan yang diberikan kepada Bappeda untuk memimpin proses perencanaan ini.
“Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga dokumen RPJMD ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembangunan Maluku Utara lima tahun ke depan,” tandasnya.
Di sisi lain, dalam kurun waktu yang tergolong singkat yakni hanya lima bulan sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Malut, Sherly Tjoanda berhasil menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang progresif dengan mendorong terjadinya berbagai perubahan substansial di sejumlah sektor strategis pembangunan daerah.
Capaian tersebut menjadi indikator awal dari pola kerja kepemimpinan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan secara menyeluruh.
Melalui pendekatan kepemimpinan yang bersifat kolaboratif, diiringi dengan komunikasi yang intensif, konsisten, dan terstruktur dengan jajaran pemerintah pusat, Gubernur Sherly mampu membuka berbagai ruang intervensi kebijakan secara lebih efektif.
Pendekatan ini memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas kewenangan antara pusat dan daerah, yang pada akhirnya mulai membuahkan hasil konkret dalam bentuk percepatan program pembangunan, penataan kelembagaan, serta penguatan infrastruktur sosial dan ekonomi.
Dampaknya mulai terlihat dalam wajah pembangunan Malut yang kini perlahan menampakkan harapan baru, bukan hanya dari sisi pembangunan fisik yang lebih merata, tetapi juga dari sisi perubahan paradigma birokrasi, partisipasi publik, serta tumbuhnya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan arah kebijakan pemerintah provinsi ke depan.
Tak lagi bertumpu pada anggaran daerah yang terbatas, Sherly memaksimalkan potensi hubungan antarlembaga untuk mengakselerasi bantuan dan program strategis lintas kementerian.
Salah satu hasil paling menonjol adalah terbitnya alokasi 3.000 unit rumah untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar merata di seluruh kabupaten.
Langkah Sherly tak berhenti di situ. Dengan membidik target 10.000 unit rumah pada tahun berikutnya, ia menantang kepala daerah agar sigap melengkapi data dukung sebagai syarat utama keberhasilan program.
Strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tak hanya tergantung pada lobi pusat, tetapi juga pada komitmen lintas pemerintahan di daerah.
Selain bidang perumahan, sektor kesehatan juga mencatat lompatan signifikan. Dua rumah sakit baru di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur dengan total nilai proyek Rp346 miliar menjadi bukti bahwa Gubernur Sherly tak membuang waktu.
Proyek ini juga disokong dengan alat kesehatan modern senilai Rp23 miliar per rumah sakit, suatu loncatan besar untuk Malut yang selama ini tertinggal dalam pelayanan kesehatan dasar.
Progres pembangunan rumah sakit di Haltim bahkan sudah berjalan baik, sedangkan proyek di Taliabu akan dimulai pasca relokasi lokasi yang disetujui. Ini menandakan bahwa pemetaan lapangan dilakukan serius, tidak sekadar simbolik proyek.
Pencapaian lain datang dari sektor kelautan. Melalui proposal yang dinilai paling siap secara nasional, Malut sukses meraih enam titik Kampung Nelayan Merah Putih dari total 100 titik se-Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, total investasi program ini mencapai Rp132 miliar, menjadikannya sebagai intervensi terbesar dalam sejarah pengembangan desa pesisir Malut.
Model pengelolaan berbasis koperasi, yakni Koperasi Merah Putih, dipilih agar pembangunan tidak hanya fisik tetapi juga sosial-ekonomi.
Penguatan kelembagaan lokal dinilai krusial, terlebih untuk mengatasi masalah klasik seperti keterbatasan cold storage dan kerugian nelayan akibat tak terserapnya hasil tangkapan.
Tak hanya di wilayah pesisir, kepemimpinan Sherly juga menembus sektor pendidikan. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Halmahera Utara dan Halmahera Barat dengan nilai masing-masing Rp200 miliar menjadi pertaruhan besar untuk mengentaskan kesenjangan pendidikan di wilayah Malut. Proyek senilai total Rp400 miliar ini sedang dalam tahap persiapan, dan diharapkan menjadi fondasi baru sistem pendidikan berbasis keadilan wilayah.
Sementara itu, sektor transmigrasi tak luput dari perhatian. Alokasi Rp35 miliar dari Kementerian Desa PDTT menunjukkan bahwa lobi Sherly mendapat kepercayaan kuat di tingkat pusat.
Wamendes Viva Yoga bahkan membuka peluang peningkatan anggaran, asalkan pengelolaan kawasan transmigrasi di Malut terbukti efektif.
Dengan portofolio anggaran dari pusat yang tembus mendekati triliunan rupiah, Sherly mengukuhkan pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan daerah, yakni tak hanya menjalankan APBD, tetapi juga aktif sebagai diplomat anggaran di tingkat nasional. Ia tak sekadar menunggu, tetapi menjemput peluang.
Namun, pekerjaan belum selesai. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan semua program berjalan di lapangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu.
Untuk itu, Sherly melempar bola ke pemerintah kabupaten/kota dan OPD teknis agar mampu bergerak cepat, akurat, dan profesional.
Jika ritme dan konsistensi ini terus terjaga, bukan tak mungkin Malut akan menjadi model daerah kepulauan yang progresif dalam hal sinkronisasi pusat-daerah. Dari birokrasi reaktif menjadi birokrasi antisipatif. Itulah arah yang sedang ditempuh di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda. (red)
