WARTASOFIFI.ID – Pemprov Malut menggelar rapat koordinasi penting yang membahas dua isu besar sekaligus, yakni progres pengadaan barang dan jasa serta ketersediaan anggaran gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, di Kantor Gubernur Sofifi, Selasa (19/8).
Dalam forum tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta memberikan laporan detail mengenai progres pelaksanaan lelang, baik yang dilakukan secara tender langsung maupun melalui e-katalog.
Pemprov menekankan agar setiap kendala yang dihadapi segera dilaporkan dan dicarikan solusi agar tidak menghambat serapan anggaran di tahun berjalan.
Usai memimpin rapat, Sekda Malut Samsuddin Abdul Kadir menjelaskan bahwa perkembangan pengadaan barang dan jasa saat ini sudah cukup menggembirakan.
“Jadi tadi kita baru menyelesaikan rapat terkait dengan pihak ketiga melalui lelang langsung. Kita sudah berada pada posisi yang baik, sekitar 70 persen sudah selesai, sisanya 28 persen masih dalam tahap pengecekan,” jelasnya.
Menurut Samsuddin, capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan telah melalui proses pelelangan dengan mekanisme tender. Namun demikian, masih ada sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan agar seluruh target bisa tercapai sesuai jadwal.
Ia merinci, untuk mekanisme lelang langsung atau tender, progresnya sudah cukup tinggi, sementara untuk pengadaan melalui e-katalog persentasenya masih tertinggal.
“70 persen pengadaan telah rampung melalui proses tender atau lelang langsung, sementara untuk mekanisme e-katalog baru mencapai 54 persen. Masih ada sekitar 40 persen lebih yang sudah tertayang, tapi belum diklik. Tadi kita sudah cek satu per satu. Ada beberapa yang sebenarnya sudah dilakukan, namun tetap terbaca di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan),” ujarnya.
Sekda Samsuddin menegaskan bahwa masalah data antara SIRUP dan realisasi di lapangan perlu segera dibenahi. Kondisi tersebut berpotensi membuat capaian seolah-olah rendah, padahal pekerjaan sudah berjalan.
Hal itu, katanya, disebabkan adanya ketidaksesuaian antara mekanisme yang digunakan dengan sistem yang terbaca secara daring.
“Kita minta itu segera diturunkan dari SIRUP supaya presentase e-purchasing bisa naik. Ada juga yang sudah diinput ke SIRUP, tapi ternyata tidak memungkinkan melalui e-katalog sehingga dialihkan ke penunjukan langsung. Itu yang kita koordinasikan untuk segera dihapus,” terangnya.
Lebih lanjut, Sekda mengungkapkan bahwa pihaknya telah menelaah sisa pekerjaan yang belum selesai. Semua masih dalam jalur proses, hanya saja beberapa paket kemungkinan tidak bisa dijalankan sesuai perencanaan awal. Untuk itu, Pemprov sudah menyiapkan opsi pengalihan anggaran agar tidak menghambat realisasi.
“Kalau tidak salah, ada di Rumah Sakit Jiwa Sofifi. Karena tidak bisa dilaksanakan sesuai pagu, maka akan dialihkan ke perubahan agar tidak menghambat penyerapan anggaran,” paparnya.
Dalam rapat tersebut, ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian data dan administrasi di OPD. Kesalahan kecil dalam sistem dapat memengaruhi gambaran persentase serapan secara keseluruhan. Samsuddin pun menegaskan bahwa koordinasi antarpihak harus semakin diperkuat.
“Kami berharap teman-teman segera men-takedown yang sudah bergeser tapi masih tertayang di SIRUP, begitu juga nilai anggarannya harus disesuaikan. Jangan sampai hal itu membuat persentase kita terlihat rendah, padahal realisasinya sudah berjalan,” tegasnya.
Selain fokus pada persoalan teknis pengadaan barang dan jasa, rapat juga membahas soal ketersediaan anggaran untuk gaji dan TPP ASN. Pemprov Malut memastikan bahwa kebutuhan tersebut tetap aman dan tidak akan mengganggu pelayanan birokrasi.
Menurut Samsuddin, selama anggaran tersedia, pembayaran TPP maupun gaji ASN tidak akan tersendat. Ia meminta perangkat daerah segera menyiapkan dokumen agar proses administrasi bisa berjalan cepat.
“Terkait dengan gaji dan TPP, itu sudah kita koordinasikan sehingga bisa disiapkan. Untuk TPP lancar-lancar saja, selagi anggarannya ada, maka administrasinya segera disiapkan,” pungkasnya. (red)
