WARTASOFIFI.ID – Di ruang rapat yang dindingnya dihiasi peta pembangunan nasional, satu suara sosok berlian dari timur Indonesia nyaring tegas namun penuh harap. Siapa lagi kalau bukan Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, berdiri sejajar dengan para arsitek kebijakan nasional.
Di hadapannya, para pejabat tinggi Kementerian PPN/Bappenas, termasuk Menteri Rachmat Pambudi, Wakil Menteri Febrian Ruddyard, hingga jajaran deputi mendengarkan dengan seksama bagaimana sebuah provinsi kepulauan di sudut timur Indonesia sedang menata langkah menuju masa depan.
Hari itu, Kamis 12 Juni 2025, bukan sekadar kunjungan kerja. Ini adalah babak penting dari sebuah diplomasi pembangunan, yang menyuarakan kebutuhan nyata dari daerah yang selama ini hanya menjadi catatan kaki dalam rencana besar Jakarta.
Gubernur Sherly datang bukan untuk meminta belas kasih, tetapi menawarkan kemitraan, antara potensi dan visi, antara pusat dan daerah.
Ia membawa agenda yang konkret. Infrastruktur dasar yang masih jauh dari memadai. Akses air bersih yang belum menjangkau semua desa. Transportasi laut dan udara yang masih terputus dalam pola tak beraturan.
Energi terbarukan yang potensinya belum digarap serius. Dan lebih dari itu, semangat untuk membuka ruang investasi seluas-luasnya, asal diarahkan pada potensi lokal yang dimiliki Maluku Utara.
Pertemuan ini bukan sekadar ajang konsultasi teknokratis, tetapi menjadi simbol pengakuan atas pentingnya Maluku Utara dalam arsitektur pembangunan nasional.
Gubernur Sherly secara tegas menyampaikan kesiapan daerahnya untuk bergerak cepat dan terintegrasi dalam kerangka perencanaan nasional.
“Kami tidak ingin menjadi penonton dalam pembangunan nasional. Maluku Utara siap menyatu dalam desain besar Indonesia ke depan, terutama dengan pendekatan berbasis potensi daerah,” tegas Sherly.
Rachmat Pambudi, Menteri PPN/Kepala Bappenas, menyambut antusias. Dalam pernyataan yang lugas dan penuh makna, ia menyemangati:
“Tidak ada yang tidak mungkin. Negara yang tidak punya apa-apa saja bisa maju. Jadi tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan infrastruktur di Maluku Utara,” kata Rachmat.
Bagi Sherly, ini bukan sekadar dukungan simbolik. Ia langsung menanggapi dengan kesiapan penuh. Ia menyampaikan bahwa Maluku Utara siap masuk dalam arsitektur pembangunan nasional secara utuh, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian dari strategi inti.
Untuk itu, ia membuka ruang kolaborasi dengan para perencana Bappenas agar menyusun langkah yang sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Pertemuan pun berkembang menjadi diskusi mendalam lintas sektor. Abdul Malik Sadat, Deputi Infrastruktur Bappenas, menyoroti bagaimana persoalan air bersih dan transportasi harus diselesaikan dengan kombinasi pembiayaan inovatif.
Ia mengusulkan agar dana reklamasi tambang yang selama ini mengendap dapat dioptimalisasi melalui kemitraan swasta-daerah yang bertanggung jawab.
Sementara itu, Wamen Febrian Ruddyard mengingatkan bahwa akar masalah bukan semata-mata pada infrastruktur, tapi juga pada pembiayaan.
Ketergantungan pada APBN tidak bisa terus dilanggengkan. Maluku Utara, seperti daerah lain, harus berani membuka kanal pendanaan baru.
Salah satunya dengan menarik hibah dan investasi dari sektor industri strategis, seperti bioteknologi, dan menerapkan manajemen fiskal yang disiplin.
“Problem utamanya adalah finansial. Harus ada bantuan dari non-APBN seperti hibah industri bioteknologi, dan manajemen dana yang sehat,” tegas Febrian.
Tak hanya bicara logistik dan dana, diskusi juga menyentuh potensi lain yang selama ini belum diberi tempat di prioritas nasional: pariwisata.
Deputi Pengembangan Kewilayahan, Medrilzam, memberikan dorongan agar Maluku Utata segera dimasukkan dalam revisi Perpres Destinasi Pariwisata Prioritas, menyusul Wakatobi dan Bali.
Gagasannya sangat jelas, menciptakan poros wisata maritim nasional dari timur ke barat. Maluku Utara, Wakatobi, hingga Bali.
Diskusi semakin hidup ketika staf dan penasihat menteri memberikan pandangan kritis terhadap tata kelola fiskal daerah.
M. Noor Marzuki, penasihat menteri, mengingatkan bahwa komitmen pusat akan percuma jika daerah sendiri tidak membenahi rumah tangganya.
“Pesan Presiden jelas, jangan hanya berharap dari APBN. Buka panggung seluas-luasnya bagi investasi swasta,” ujarnya.
Di titik ini, Sherly Tjoanda tak bergeming. Ia menerima semua masukan itu dengan kepala tegak. Baginya, menjadi kepala daerah di provinsi marjinal bukan alasan untuk pasif.
Justru karena tertinggal, Maluku Utara harus lebih dulu bersuara, dan suara itu kini terdengar di pusat pengambilan keputusan pembangunan nasional.
Pertemuan ditutup dengan sebuah kesimpulan penting, bahwa pembangunan di Maluku Utara harus dilakukan dengan strategi tiga arah, yakni penguatan infrastruktur dasar, pendanaan inovatif dan kolaboratif, serta keberpihakan pada kekuatan lokal seperti energi, pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Semuanya harus berjalan paralel, bukan berurutan. Waktu sudah terlalu lama dihabiskan dalam retorika. Kini saatnya bergerak.
Dalam sejarah pembangunan nasional, pertemuan semacam ini sering luput dari sorotan. Tapi bagi Maluku Utara, ini bisa jadi titik balik.
Sebab di meja itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sebuah provinsi kecil datang membawa ide besar dan didengarkan. (red)
Sumber: Biro Adpim Malut
