WartaSofifi.id – Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara (Malut), Samsuddin Abdul Kadir, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang diselenggarakan oleh Biro BPJ Provinsi Maluku Utara. Acara ini berlangsung di Bela Hotel, Ternate, Senin (2/12/2024), dengan tema “Peningkatan Kompetensi PBJ dan Penguatan Kelembagaan UKPBJ Menuju Indonesia Emas”.
Dalam sambutannya, Samsuddin menegaskan pentingnya pengadaan barang dan jasa sebagai elemen strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan agar proses pengadaan berlangsung secara transparan, akuntabel, efisien, dan dikelola dengan tata kelola yang baik.
“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja pengadaan, terutama dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar UKPBJ guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Samsuddin.
Ia berharap melalui rakor ini, kendala yang dihadapi UKPBJ dapat diidentifikasi dan solusi efektif dapat ditemukan melalui diskusi bersama.
Selain itu, ia meminta agar peserta memahami regulasi, meningkatkan kompetensi SDM, dan berbagi pengalaman serta inovasi demi meningkatkan kualitas pengadaan dari segi biaya, waktu, dan hasil.
“Saya menitipkan pesan kepada narasumber agar memberikan penyegaran terkait pengadaan barang/jasa, dan kepada peserta untuk berperan aktif serta mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ini penting untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM UKPBJ,” tambahnya.
Plt Kepala Biro PBJ Malut, Abdul Farid Hasan, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan mendorong perubahan paradigma pengadaan barang dan jasa, mengidentifikasi kendala, serta memberikan pemahaman regulasi untuk meningkatkan kompetensi SDM dan kelembagaan UKPBJ.
“Semoga pertemuan ini menjadi sarana untuk memecahkan masalah yang ada sekaligus mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Farid.
Rakor ini juga melibatkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut, Kejaksaan Tinggi, dan Polda Malut.
Selain itu, acara dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota dan OPD di Maluku Utara yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengadaan barang dan jasa. (red)
