
WARTASOFIFI.ID – Pemprov Malut melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan dan Pendampingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID) pada Senin–Selasa, 7-8 Juli 2025, di Hotel Batik, Kota Ternate.
Rakor yang mengusung tema “Menuju Malut Sangat Inovatif Tahun 2025” ini bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga serta mendorong peningkatan nilai IPKD dan IID yang merupakan dua indikator strategis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kepala Balitbangda Malut, Ruslan Bian, dalam rilis resminya pada Minggu (6/7), menjelaskan bahwa IPKD dan IID bukan hanya sekadar instrumen teknis, melainkan cerminan akuntabilitas dan kapasitas inovatif dari tata kelola pemerintahan daerah.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh stakeholder memiliki persepsi dan langkah yang searah dalam penguatan kapasitas daerah, baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun inovasi pelayanan publik, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, inovatif, dan berdaya saing tinggi di Provinsi Malut,” ungkap Ruslan.
Rakor ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman teknis OPD terhadap proses penginputan data IPKD dan IID, serta menyusun langkah strategis secara kolaboratif dalam upaya mewujudkan target “Malut Sangat Inovatif” pada tahun 2025.
Dalam ruang lingkup kegiatannya, rakor akan mencakup: Sosialisasi regulasi dan teknis penginputan IPKD dan IID berdasarkan pedoman Kemendagri, Pembekalan teknis kepada tim teknis IPKD dan IID dari berbagai OPD, Diskusi panel dan koordinasi antar-instansi provinsi serta kabupaten/kota, Penandatanganan kehendak kerja sama replikasi inovasi daerah, dan Evaluasi capaian indeks tahun sebelumnya dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Peserta kegiatan meliputi pimpinan dan perwakilan OPD lingkup Pemprov Malut, tim teknis IPKD (terdiri dari Diskominfo, BPKAD, dan Bappeda), tim teknis IID dari seluruh OPD, serta perwakilan OPD kabupaten/kota, khususnya dari BPKAD, Bappeda/Balitbangda, dan Diskominfo.
Sementara itu, narasumber yang akan hadir berasal dari: Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri RI, Tim teknis IPKD dan IID dari BSKDN Kemendagri, dan Pemerhati inovasi daerah nasional.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan nilai IPKD dan IID, tetapi juga membentuk pemahaman kolektif dan komitmen bersama lintas-OPD dalam penguatan kapasitas daerah.
“Dukungan aktif dari seluruh perangkat daerah akan menjadi kunci utama dalam mencapai target ‘Malut Sangat Inovatif Tahun 2025’ yang tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga kontribusi nyata dalam mendorong transformasi birokrasi di Indonesia,” tambah Ruslan.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Malut dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif terhadap tantangan zaman, melalui pendekatan yang berbasis data, kolaborasi antarlembaga, serta dorongan terhadap budaya inovatif di tubuh birokrasi. (red)




