WartaSofifi.id – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Pelabuhan Semut, Mangga Dua, Ternate, telah memicu gangguan signifikan terhadap operasional transportasi laut menuju Sofifi.
Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat umum tetapi juga berdampak pada aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang terhambat untuk bekerja akibat tidak beroperasinya speed boat.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah proaktif melalui koordinasi lintas sektor. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan pada Selasa, 19 November 2024, bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ternate.
“Kami telah melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk Pertamina, untuk mencari solusi yang komprehensif dalam mengatasi kelangkaan BBM ini,” jelas Abubakar saat ditemui pada Senin (25/11/2024).
Abubakar menambahkan bahwa salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah menunggu data lengkap dari koperasi yang mengelola speed boat. Data ini akan menjadi dasar untuk mengajukan rekomendasi penerima pasokan BBM secara tepat sasaran. Langkah ini dinilai strategis untuk menghindari penyalahgunaan BBM dan memastikan pasokan benar-benar memenuhi kebutuhan operasional transportasi laut.
“Kami optimis bahwa dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pihak terkait lainnya, kelangkaan ini dapat segera diatasi. Dengan demikian, transportasi laut bisa kembali berjalan normal, sehingga masyarakat dan ASN dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa gangguan,” tambah Abubakar.
Lebih jauh, Abubakar menekankan pentingnya sinergi dan percepatan tindakan di lapangan untuk meminimalkan dampak dari kelangkaan BBM. Ia juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk menjaga distribusi BBM agar tetap terkendali dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat memperburuk situasi.
Kelangkaan BBM di Pelabuhan Semut menjadi peringatan penting mengenai vitalnya perencanaan dan pengelolaan logistik energi, terutama di sektor transportasi laut yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Maluku Utara. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang dengan memperkuat mekanisme distribusi dan pengawasan BBM di wilayah tersebut. (red)
