WARTASOFIFI.ID – Pemprov Malut memastikan proses lelang terbuka untuk sejumlah jabatan eselon II akan dimulai pada Agustus 2025. Proses ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi yang terus digalakkan oleh Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe, dengan target mengisi posisi strategis yang selama ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Wagub Sarbin Sehe menegaskan bahwa proses tersebut bukan lagi sekadar wacana. Seluruh tahapan telah dijadwalkan dan akan dimulai dalam waktu dekat.
“Bukan rencana, sudah ada jadwal. Bulan Agustus sudah mulai jalan. Saat ini, Ibu Gubernur masih fokus dengan eselon III,” ujar Sarbin kepada awak media saat ditemui di Kantor Gubernur Malut, Selasa (29/7).
Ia menambahkan bahwa proses seleksi untuk jabatan eselon II akan dilakukan dalam rentang waktu dua bulan, dengan harapan seluruh posisi dapat terisi secara definitif sebelum akhir September 2025.
“Insya Allah, Agustus–September sudah bisa dilakukan untuk jabatan eselon II yang kosong,” lanjutnya.
Sarbin juga memastikan bahwa tim panitia seleksi (pansel) telah dibentuk dan akan segera bekerja untuk menjalankan mekanisme seleksi sesuai peraturan yang berlaku.
Menurutnya, seluruh jabatan eselon di lingkup Pemprov akan dievaluasi langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda.
“Tim panselnya sudah ada. Ya, seluruh eselon akan dievaluasi oleh Ibu Gubernur,” tandasnya.
Hingga kini, setidaknya terdapat 13 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Malut yang masih dijabat oleh pelaksana tugas. Berikut daftar lengkapnya:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) – Abubakar Abdullah
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) – Risman Iriyanto Djafar
3. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) – Fauzi Momole
4. Dinas Kesehatan – Muhammad Isa Tauda
5. Dinas Pertanian – Anwar Husen
6. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) – Zulkifli Bian
7. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) – Hairil Hi. Hukum
8. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) – Kadri Laetje
9. Biro Umum dan Perlengkapan – Amrin
10. Dinas Sosial – Zen Kasim
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) – Yuni Marlina Soamole
12. Dinas Perhubungan – Dedy Kotambungan
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) – Desy Masita Turuy.
