TNI di Hati Sherly Tjoanda

Kerja sama TNI dengan Pemprov Malut mencakup sejumlah program pembangunan daerah, mulai dari pembangunan Jembatan Merah Putih yang menghubungkan akses masyarakat, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga persiapan pembangunan Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha. Dukungan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan dalam pelaksanaan berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat Malut itu sendiri.

“Terima kasih juga kepada TNI yang sudah membantu kami membangun jembatan merah putih. Tahap awal 31 sudah selesai. Tahap kedua diberikan tambahan 30 jembatan,” ungkap Gubernur Malut Sherly Tjoanda, di halaman Masjid Raya Shaful Khairaat, Sofifi, Senin, 12 Oktober 2026, dalam peringatan HUT Malut ke-27.

Pembangunan jembatan menjadi salah satu program yang mendapat perhatian Pemprov Malut. Sebagai wilayah kepulauan, Malut memiliki sejumlah kawasan yang membutuhkan infrastruktur penghubung untuk mendukung mobilitas masyarakat. Jembatan dapat digunakan untuk menunjang perjalanan menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, serta pusat pelayanan publik.

Sherly menyebut 31 jembatan telah rampung pada tahap awal, disusul tambahan 30 jembatan pada tahap kedua. Pelaksanaan program tersebut mencakup kebutuhan pembangunan di sejumlah kawasan. Data mengenai lokasi, progres fisik, anggaran, dan jadwal penyelesaian setiap jembatan menjadi bagian penting untuk mengetahui perkembangan program secara terperinci.

Pada 27 Agustus 2026, Pemprov Malut bersama Harita Nickel mengumumkan peresmian simbolis empat jembatan hasil kolaborasi dengan TNI di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Keempat jembatan tersebut meliputi Jembatan Gantung Dodoku Horikiwo di Desa Bobo, serta Jembatan Rijang, Jembatan Dial, dan Jembatan Merah Putih Sungai Doko di Desa Gambaru.

Selain pembangunan jembatan, kerja sama Pemprov Malut dan TNI juga mencakup perbaikan rumah warga. Dalam upacara HUT Malut ke-27, Sherly menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap pembangunan rumah tidak layak huni serta program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Terima kasih juga membantu kami membangun rumah-rumah RTLH dan CSR,” kata Sherly.

Program RTLH berkaitan dengan upaya memperbaiki kondisi tempat tinggal keluarga penerima bantuan. Pendataan calon penerima, penentuan tingkat kerusakan rumah, pelaksanaan pekerjaan, dan pemeriksaan hasil pembangunan menjadi bagian dari proses yang perlu dilakukan sesuai ketentuan program. Informasi mengenai jumlah rumah yang telah diperbaiki melalui kolaborasi tersebut dapat menjelaskan capaian pelaksanaan di lapangan.

Kerja sama Sherly dengan TNI juga mencakup persiapan pembangunan Kodam Kie Raha. Pada 16 Agustus 2026, Sherly bersama Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, meninjau lahan yang direncanakan untuk pembangunan markas Kodam di kawasan eks Hak Guna Bangunan (HGB) PT Darko.

“Hari ini bersama Kasum TNI, Kajati, dan Kakanwil ATR/BPN, kami turun langsung untuk meninjau finalisasi persiapan pembangunan Kodam yang saat ini sedang dilaksanakan,” jelas Sherly.

Pada Oktober 2026, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha diberitakan telah diresmikan sebagai struktur komando baru di Malut. Selama masa transisi, Markas Korem 152/Baabullah di Ternate digunakan sebagai kantor sementara, sedangkan markas permanen direncanakan dibangun di Sofifi. Pembentukan struktur organisasi dan pembangunan markas permanen merupakan tahapan berbeda dalam proses pengembangan institusi pertahanan di wilayah Malut.

Persiapan pembangunan markas turut berkaitan dengan status lahan. Pemprov Malut sebelumnya mengajukan permohonan pemanfaatan lahan eks PT Darko seluas 200.390 meter persegi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Malut, Burnawan, menjelaskan bahwa masa HGB perusahaan telah berakhir dan tanah tersebut kembali berstatus tanah negara. Proses administrasi dan pemeriksaan atas klaim hak yang sah tetap menjadi bagian penting dalam persiapan pemanfaatan lahan.

Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon menyampaikan dukungan terhadap pembangunan Kodam baru di Malut. Dukungan tersebut disampaikan dalam rangkaian koordinasi dengan Pemprov Malut terkait persiapan pembangunan markas. Pengembangan fasilitas Kodam memerlukan kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, serta koordinasi antara instansi yang terlibat.

“Kami mendukung penuh pembangunan Kodam baru di Malut serta mengapresiasi Gubernur Sherly dan jajaran atas keseriusannya. Kami berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi erat dengan jajaran Pemprov,” kata Richard.

Pada 24 Mei 2025, Sherly menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Kehutanan Malut dan Kodam XV/Pattimura mengenai pemanfaatan kawasan hutan di Pulau Morotai untuk daerah latihan TNI Angkatan Darat. Dokumen pemberitaan Pemprov Malut menyebut luas kawasan tersebut sekitar 82.713 hektare. Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertahanan berkaitan dengan ketentuan penggunaan lahan dan pengelolaan lingkungan yang berlaku.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi kerjasama antara Kodam XV/Pattimura dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di bidang penegakan hukum, serta antara Kodam XV/Pattimura dan Dinas Kehutanan terkait pemanfaatan sebagian kawasan Hutan Lindung di Pulau Morotai sebagai daerah latihan tempur,” ungkap Sherly.

Pada 13 Oktober 2026, Sherly juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan SMA agar putra-putri Malut memiliki kesiapan mengikuti seleksi TNI dan Polri. Persiapan tersebut berkaitan dengan peningkatan kemampuan akademik, kedisiplinan, kesehatan jasmani, serta pemahaman terhadap persyaratan seleksi. Penerimaan calon anggota TNI dan Polri tetap mengikuti ketentuan serta mekanisme rekrutmen yang berlaku. (red)

Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.