WARTASOFIFI.ID – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat komitmen dalam menanggulangi kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, menegaskan bahwa upaya strategis ini telah dimulai sejak 2023 dengan pendekatan terintegrasi yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pihak lain.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami berfokus pada peningkatan koordinasi dan penyelarasan kebijakan antar tingkatan pemerintahan serta mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Sarmin.
Sarmin memaparkan beberapa langkah strategis yang telah dirumuskan, meliputi:
1. Koordinasi Intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyinergikan upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Sinkronisasi Program agar kebijakan dan kegiatan di tingkat provinsi selaras dengan kebutuhan lokal.
3. Optimalisasi Anggaran, memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan mendapat alokasi dana yang cukup dan tepat sasaran.
Untuk menjamin keberhasilan program, Bappeda Maluku Utara mengembangkan mekanisme pelaporan yang mencakup:
• Capaian indikator kemiskinan, seperti garis kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan (P0, P1, P2).
• Efektivitas program/kegiatan OPD, yang didukung dengan anggaran spesifik untuk penanggulangan kemiskinan.
• Peran dunia usaha, sebagai mitra strategis dalam mendukung keberlanjutan program sosial-ekonomi.
• Identifikasi hambatan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun dalam pelaksanaan teknis program.
Selain itu, rencana kerja tahunan yang disusun mencakup kebijakan, strategi, serta alokasi anggaran untuk tahun berjalan dan berikutnya, dengan penentuan lokasi prioritas berbasis data kebutuhan masyarakat.
Sarmin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program, termasuk keterbatasan anggaran di beberapa kabupaten/kota serta koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat.
Namun, ia optimistis bahwa dengan pendekatan kolaboratif, angka kemiskinan di Maluku Utara dapat ditekan secara signifikan.
“Pengentasan kemiskinan bukan sekadar target angka, tetapi upaya membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita perjuangkan,” pungkasnya. (red)
