WARTASOFIFI.ID – Visi besar pemerintahan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe sejak awal sudah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Dalam pidato perdananya di rapat paripurna DPRD Malut, Kamis (6/3), Gubernur Sherly menegaskan bahwa pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis yang bermutu akan menjadi tulang punggung arah kebijakan lima tahun ke depan.
“Visi misi utama kami bila disederhanakan akan menjadi program pro rakyat yang meliputi pertama, pelayanan kesehatan gratis yang nyaman dan berkualitas, dan kedua, pelayanan pendidikan gratis yang terjangkau dan berkualitas,” ucap Sherly kala itu.
Pada kesempatan itu, ia mengumumkan bahwa program pendidikan gratis akan segera diluncurkan dalam 100 hari kerja pertamanya, dimulai dari sekolah-sekolah negeri. Tugas besar ini langsung diserahkan kepada Plt Kadikbud Malut, Abubakar Abdullah, yang dipercaya mampu mengeksekusi visi besar tersebut.
“Kemarin saya telah memerintahkan kepada Plt. Kadis Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama, yakni sekolah gratis, bisa dimulai di sekolah negeri,” kata Sherly.
Keputusan menunjuk Abubakar Abdullah bukan tanpa alasan. Sosok yang akrab disapa AKA ini dikenal memiliki kemampuan teknis sekaligus pemahaman detail soal sistem pendidikan di Malut. Sherly menilai, hanya dengan figur yang gesit dan berani mengambil langkah cepat, target pendidikan gratis dapat diwujudkan sesuai rencana.
Dalam arahan tegasnya, Gubernur Sherly menutup ruang praktik pungutan liar di sekolah negeri. “Tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK, dan SLB negeri,” tegasnya.
Pernyataan resmi Gubernur Sherly ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh jajaran Dikbud Malut untuk bersiap menjalankan perubahan besar. Bagi AKA, mandat tersebut bukan sekadar amanah, melainkan juga ujian integritas.
“Memang sering kali gratis, mutunya diabaikan, dan sering kali mutu biayanya tinggi. Nah, ini Ibu Gubernur berada di posisi yang mengakomodasi ini, skemanya sangat kuat, yaitu gratis, bermutu, dan terjangkau,” ungkapnya.
AKA menjelaskan, Pemprov Malut akan menanggung biaya bulanan sekitar Rp150 ribu per siswa SMA, SMK, dan SLB negeri sebagai bagian dari skema pendidikan gratis.
“Ke depan dalam 100 hari kerja, biaya bulanan sekitar 150 ribu akan dibayar oleh Pemprov untuk SMA, SMK, dan SLB negeri,” tambahnya.
Namun untuk memperluas cakupan ke sekolah swasta, Abubakar menegaskan perlunya skema khusus yang sedang diformulasikan bersama tim anggaran.
“Skema kami sudah siap, tinggal kami laporkan kepada Ibu Gubernur. Kami juga akan melakukan paparan kepada tim TAPD untuk menyepakati skema mana yang akan diterapkan,” katanya.
Payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) juga tengah dipersiapkan untuk menggantikan regulasi lama yang masih membolehkan pungutan dana komite.
“Kalau nanti dibebaskan pasti ada pergub yang membatalkan Pergub tersebut dan dinyatakan sebagai pendidikan gratis,” jelas AKA.
Program pendidikan gratis di Malut diproyeksikan mulai berjalan pada Mei 2025, asalkan tidak ada hambatan yang muncul dalam proses persiapan.
Gubernur Sherly menegaskan harapan pemerintah daerah untuk memastikan program ini terealisasi tepat waktu, sekaligus membawa dampak nyata bagi anak-anak di seluruh sepuluh kabupaten kota.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kesiapan semua pihak dan tidak menunda-nunda pelaksanaan kegiatan. “Jika tidak ada kendala, mudah-mudahan bisa dimulai pada bulan Mei nanti,” ujar Sherly saat itu dengan penuh keyakinan, menegaskan bahwa komitmen Pemprov Malut untuk pendidikan merata bukan sekadar janji, tetapi target yang harus diwujudkan.
Arahan Sherly ini menandai momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan bahwa program pendidikan gratis bisa dijalankan dengan efektif, bahkan di tengah tantangan distribusi dan kebutuhan di tiap daerah.
Berdasarkan perhitungan awal Dikbud Malut, sekitar 63 ribu siswa di Malut akan merasakan manfaat langsung dari program ini. Aka menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pemetaan jumlah siswa serta kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kami sedang menghitung dan memetakan jumlah siswa serta kebutuhan masing-masing daerah,” terang Abubakar, menandai bahwa perencanaan berbasis data menjadi kunci keberhasilan program.
Pendekatan ini tidak hanya memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, tetapi juga membantu pemerintah daerah meminimalkan risiko pemborosan anggaran.
Setiap angka yang dihitung menjadi dasar strategi, sehingga alokasi sumber daya bisa lebih efisien dan setiap anak yang berhak menerima pendidikan gratis benar-benar terjangkau.
Namun, di balik keyakinan tersebut, Gubernur Sherly tidak ragu memberikan peringatan keras untuk memastikan tanggung jawab dan akuntabilitas dijalankan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kinerja pejabat yang memegang peranan strategis, termasuk Plt. Kadikbud AKA.
Dalam arahannya saat itu di hadapan para anggota DPRD Malut, Sherly dengan lantang memanggil nama panggilan Abubakar Abdullah. “Ada Pak Kadis Pendidikan disini? Pak AKA, bisa ka tarada? Pak AKA, jabatan Pak AKA taruhannya yah,” ucapnya. Kata-kata itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berharap program berjalan lancar, tetapi juga menuntut kepemimpinan yang serius, disiplin tinggi, dan keseriusan dalam mengeksekusi setiap rencana agar pendidikan gratis di Malut benar-benar menjadi kenyataan.
Kalimat itu bukan sekadar candaan, melainkan penegasan bahwa program pendidikan gratis adalah agenda sakral pemerintahan Sherly-Sarbin. Dan di pundak AKA lah beban besar itu diletakkan.
Keputusan Gubernur Sherly untuk menaruh harapan besar kepada Abubakar Abdullah, mulai menunjukkan hasil nyata. Pada awal Mei 2025, Pemprov Malut secara resmi membebaskan pungutan uang komite bagi seluruh peserta didik di SMA, SMK, dan SLB negeri.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.
Dengan kebijakan ini, diharapkan setiap siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar tanpa terbebani biaya tambahan, sehingga kualitas pendidikan dan partisipasi belajar meningkat secara signifikan.
Kebijakan ini menjadi salah satu capaian nyata dari program 100 hari kerja Sherly-Sarbin, sekaligus bukti bahwa mandat kepada AKA bukan sekadar kiasan.
Dengan langkah cepat dan konsolidasi matang, AKA berhasil menuntaskan pekerjaan besar yang selama ini menjadi keluhan banyak orang tua.
“Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu SMA, SMK, dan SLB negeri, sudah dibebaskan dari pungutan uang komite. Sementara untuk sekolah swasta masih dalam proses konsolidasi data, dan diharapkan bisa mulai diberlakukan pada Juli 2025, bertepatan dengan masa penerimaan siswa baru,” ujar Abubakar kepada wartawan, Jumat (2/5) kala itu.
Menurutnya, pembebasan uang komite merupakan target utama dalam 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Sherly. “Kita telah memenuhi harapan Ibu Gubernur. Dalam 100 hari kerja, kami berhasil menuntaskan program pembebasan uang komite. Beban yang selama ini ditanggung oleh orang tua siswa kini sepenuhnya diambil alih oleh Pemprov Malut melalui APBD,” tegasnya.
Untuk menopang kebijakan ini, Dinas Pendidikan mengalokasikan Rp34 miliar melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).
Dana tersebut diperoleh dari hasil efisiensi internal Dikbud dan tercatat dalam DPA tahun 2025. Skema BOSDa disusun agar seluruh sekolah, termasuk swasta, dapat ikut terakomodasi.
“Untuk SMA dan SLB besarannya Rp50 ribu per siswa, sedangkan untuk SMK Rp75 ribu per siswa. Kalau dikalikan dengan jumlah total siswa sekitar 63 ribu, maka angkanya mencapai Rp34 miliar. Termasuk sekolah swasta juga tercover dalam alokasi ini,” jelas AKA.
Proses pencairan dana dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) untuk memastikan transparansi. “Kita pastikan dana ini tersalur dengan baik dan akuntabel. Setelah sekolah melaksanakan kegiatan, mereka mengajukan SPD, lalu diverifikasi dan dicairkan. Ini bagian dari komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas,” lanjutnya.
Secara keseluruhan, total anggaran pendidikan yang dikelola Dikbud Malut pada tahun 2025 tercatat di atas Rp800 miliar. Angka tersebut mencerminkan prioritas nyata pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan.
“Sebelum efisiensi, total anggaran kita sudah mencapai 800 sekian miliar. Setelah efisiensi dan penambahan BOSDa, nilainya naik lagi. Ini membuktikan bahwa sektor pendidikan adalah prioritas dalam belanja daerah,” kata Abubakar.
Namun, keberhasilan membebaskan uang komite bukan akhir. AKA bersama tim Dikbud menyiapkan langkah lanjutan, yakni revitalisasi sekolah. Program ini mencakup rehabilitasi sarana-prasarana, pemenuhan fasilitas TIK, serta peningkatan kapasitas guru.
“Saat ini kita konsolidasikan data untuk disampaikan ke pusat agar dapat dialokasikan bantuan revitalisasi. Kalau itu disetujui, maka kita dapat tambahan dari DAU, DAK, dan program lainnya yang semuanya diarahkan ke peningkatan mutu pendidikan,” terang Abubakar.
Data Dikbud menunjukkan, jumlah guru di Malut sekitar 5.800 orang, dan baru separuh yang memiliki sertifikat pendidik. “Ibu Gubernur meminta kami untuk segera mempercepat proses sertifikasi guru, karena hal ini sangat menentukan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abubakar.
Selain BOSDa, kebutuhan khusus SMK juga masuk dalam perhatian. Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dan praktik kejuruan kini dijamin pendanaannya melalui DPA Dikbud.
“Kegiatan yang tidak tercover dalam BOSDa seperti UKK SMK akan kita biayai lewat DPA. Basisnya adalah data dan pengajuan dari masing-masing kepala sekolah,” jelasnya.
Bersama 407 sekolah menengah di bawah kewenangan Pemprov Malut, serta 63 ribu siswa yang tercatat di Dapodik, kebijakan pembebasan uang komite ini dipandang sebagai langkah spektakuler. Bukan hanya meringankan beban biaya, melainkan juga menandai arah baru kebijakan pendidikan Pemprov Malut, yaitu gratis, berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Dan di balik capaian itu, nama AKA kembali muncul sebagai sosok yang berhasil mengeksekusi janji besar gubernur dan wagub hanya dalam 100 hari kerja.
Tidak hanya itu, setelah berbagai kunjungan lapangan dan evaluasi kebijakan, komitmen Pemprov Malut di bidang pendidikan mencapai momentum penting pada peringatan Hardiknas 2025.
Ratusan mata waktu itu menjadi saksi atas arah besar pembangunan pendidikan, yang sebelumnya ditegaskan oleh Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe, kini terealisasi dalam upacara Hardiknas saat itu.
Suasana halaman Kantor Dikbud Malut pada pagi itu berbeda dari biasanya. Udara Sofifi masih sejuk ketika para pejabat daerah, ASN, pelajar, hingga tamu undangan datang dengan pakaian adat berwarna-warni. Batik Tidore, ikat kepala Papua, busana Bugis, hingga kebaya Jawa berpadu dalam satu panggung yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Dan di tengah riuh perayaan itu, sosok AKA, tampak berjalan sigap, memastikan jalannya upacara peringatan Hardiknas 2025 berlangsung lancar.
Pukul 08.30 WIT, Wagub Sarbin naik ke podium. Ia membacakan pidato resmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang mengusung pesan kuat dari Presiden Prabowo Subianto tentang membangun sumber daya manusia sebagai fondasi utama menuju Indonesia adil dan makmur.
“Pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa,” ucap Sarbin.
Namun, sorotan terbesar hari itu bukan semata pada pidato, melainkan saat Wagub Sarbin bersama Sekda Samsuddin Abdul Kadir dan Plt Kadikbud Abubakar Abdullah, melepas puluhan balon warna-warni ke udara, membawa pamflet “Selamat Hardiknas 2025” melayang tinggi, seolah mengantar cita-cita anak Malut, sebagai simbol peluncuran resmi program BOSDA Pendidikan Gratis. AKA berdiri tegak di samping Wagub dan Sekda, menyaksikan momen itu dengan sorot mata penuh arti. Ia tahu, apa yang sedang diresmikan bukan hanya program, melainkan jawaban dari kerja keras konsolidasi dan refocusing anggaran yang ia koordinir sejak awal.
Program BOSDA ini memastikan seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB negeri di Malut terbebas dari pungutan biaya. “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak Malut, dari Morotai hingga Obi, punya hak yang sama untuk bermimpi dan mengejar pendidikan. BOSDA ini adalah janji yang kami wujudkan,” ujar Sarbin. Tapi bagi AKA, BOSDA lebih dari sekadar janji politik, ia adalah pembuktian bahwa birokrasi bisa bergerak cepat, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Seperti yang sering dikatakan Sherly Tjoanda.
Peringatan Hardiknas 2025 di Malut tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Bagi AKA, momentum tersebut merupakan ajang yang meneguhkan arah baru kebijakan pendidikan provinsi.
Ia menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan kini bukan lagi sektor pinggiran, melainkan telah menjadi arus utama pembangunan.
“Kebijakan BOSDA bukan hanya soal menghapus komite. Ini tentang memastikan pemerataan kesempatan belajar, bahkan di daerah-daerah kepulauan yang jauh dari pusat kota,” kata Abubakar dalam wawancara terpisah.
Upacara tersebut sekaligus menjadi ajang penghargaan bagi para guru. Mereka yang setiap hari harus menyeberangi lautan, berjalan kaki menembus hutan, atau mengajar di ruang kelas serba terbatas, kini mendapat apresiasi di panggung utama. “Para guru adalah tulang punggung pembangunan karakter bangsa. Tanpa mereka, semua ini hanya mimpi kosong.” Kalimat itu disimak AKA dengan wajah serius, sebab ia sadar betul bahwa program tanpa dukungan guru yang berdedikasi hanyalah angka di atas kertas.
Pidato Abdul Mu’ti yang dibacakan Sarbin juga menekankan tiga aspek fundamental pendidikan, yaitu manajerial, kurikuler, dan pedagogis. Tidak cukup hanya memperbaiki gedung, pendidikan harus hadir dalam cara mengajar, kurikulum yang relevan, dan tata kelola yang efisien. Bagi AKA, pesan ini selaras dengan konsolidasi yang sedang ia jalankan di Dikbud Malut. “Kementerian berkomitmen meningkatkan layanan pendidikan melalui perbaikan tata kelola, pembaruan kurikulum, dan penguatan kapasitas guru,” demikian isi pidato tersebut.
Apa yang dilakukan Pemprov Malut hari itu melalui BOSDA, menurut AKA, adalah bagian dari agenda besar membenahi ekosistem pendidikan. Bukan hanya soal uang komite, melainkan memastikan kualitas pembelajaran, keberlanjutan fasilitas, dan percepatan sertifikasi guru. Semua itu, dalam pandangannya, menjadi kunci untuk menutup kesenjangan yang selama ini membelit daerah kepulauan.
Semangat Hardiknas pun terpancar dari wajah-wajah yang hadir, para pelajar dengan senyum penuh harapan, guru dengan mata berbinar, hingga para pejabat yang hari itu tampak tulus menghayati pesan besar pendidikan.
Dalam penutup pidato Abdul Mu’ti, tersampaikan pesan gotong royong. “Mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua demi mengangkat harkat martabat bangsa.” Di mata AKA, pesan itu bukan sekadar slogan, melainkan tugas berat yang kini ada di pundaknya sebagai Plt Kadikbud Malut.
Setelah program BOSDA Pendidikan Gratis resmi dicanangkan pada momentum Hardiknas 2025, perjalanan AKA tidak berhenti di situ. Sebuah kebijakan baru hanya akan bermakna jika benar-benar menyentuh ruang kelas dan menjawab kebutuhan anak-anak di pelosok.
Karena itu, ia memilih turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan bagaimana janji pendidikan gratis dijalankan di tengah tantangan geografis Malut yang berat.
Langkah itu membawanya ke Halsel, Halteng, Haltim, Halut, Halbar, Tidore, Ternate, bahkan baru-baru ini ke Morotai, salah satu pulau strategis yang menyimpan wajah lain dari realitas pendidikan. Sabtu (20/9), AKA tiba di Desa Posi-posi Rao, Kecamatan Morotai Selatan. Di sana berdiri SMA Kristen Nusa Damai, sebuah sekolah kecil yang menjadi rumah belajar bagi siswa-siswa dari berbagai Desa sekitar. Bagi mereka, sekolah bukan sekadar ruang kelas, melainkan simbol perjuangan menembus keterbatasan.
“Ibu Gubernur meminta Dikbud Malut memberi perhatian serius pada sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota. Karena itu saya datang langsung, memantau kondisi belajar mengajar dan tantangan yang dihadapi siswa,” ujar Abubakar melalui rilis tertulisnya.
Sekolah itu menjadi saksi nyata kesenjangan akses pendidikan di Malut. Sedikitnya 17 pelajar SMA dan 20 pelajar SMP dari Pulau Saminyamau setiap hari harus berjuang menyeberangi laut untuk bisa bersekolah.
Dengan perahu kecil, mereka melintasi jarak sekitar 200 meter, sebelum melanjutkan perjalanan darat dua kilometer menuju ruang kelas. Di musim cuaca buruk, perjalanan itu kerap tertunda, membuat mereka harus memilih antara mempertaruhkan keselamatan atau absen belajar.
“Perjuangan siswa menyeberangi laut dan menempuh perjalanan darat setiap hari untuk bersekolah menegaskan masih adanya kesenjangan akses pendidikan di Malut,” tegas AKA.
Bagi Abubakar, fakta ini adalah pengingat bahwa program pendidikan gratis bukan sekadar menghapus uang komite atau menggulirkan BOSDA. Ada dimensi lain yang jauh lebih kompleks, yakni akses, keselamatan, sarana, dan keberlanjutan.
Tanpa menjawab persoalan itu, kata dia, kebijakan gratis hanya berhenti di atas kertas. Karena itu, kunjungan ke Morotai bukan sekadar agenda seremonial. Ia datang dengan catatan, menginventarisasi langsung kebutuhan sekolah.
“Yang jelas, untuk sarpras berupa RKB dan RPS kemarin sudah diintervensi lewat DAU 2024. Selanjutnya, kebutuhan tambahan sesuai kondisi lapangan ini akan kami sampaikan ke Ibu Gubernur,” ujarnya.
Di SMA Kristen Nusa Damai, AKA menyaksikan ruang kelas sederhana yang sudah lama menunggu perbaikan. Beberapa kursi sudah lapuk, sementara ruang perpustakaan hanya berisi rak buku tua. Namun, semangat belajar para siswa tak pernah pudar.
“Saya melihat mata anak-anak ini berbinar. Mereka tetap datang meski harus berjuang setiap hari. Itu tanggung jawab besar bagi kita,” katanya.
Bagi Abubakar, perjalanan ke Morotai adalah bukti bahwa kebijakan pendidikan gratis harus berjalan seiring dengan intervensi nyata di lapangan. Tidak cukup dengan transfer dana BOSDA, Pemprov Malut juga harus memastikan sarana dan prasarana pendukung terpenuhi. Tanpa itu, kebijakan yang digagas Gubernur Sherly Tjoanda bisa kehilangan makna di titik paling penting, yakni anak-anak yang sedang menuntut ilmu.
Dengan demikian, kunjungan ini menjadi simpul baru dari perjalanan AKA sejak dipercaya memimpin Dikbud Malut. Setelah mendesain mekanisme BOSDA, meluncurkannya di Hardiknas, kini ia memastikan bahwa di pulau-pulau jauh seperti Morotai, janji itu benar-benar hadir. Bagi AKA, itulah esensi dari kerja, menjemput fakta di lapangan dan bukan hanya duduk di balik meja.
Selepas meninjau langsung sekolah-sekolah di Morotai, langkah Abubakar Abdullah tidak berhenti di lapangan. Sebelumnya, malam itu, Senin (15/9), ia berdiri di hadapan ratusan peserta Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Pendidikan dan Pengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Muara Hotel, Ternate.
Forum ini menjadi ajang refleksi besar, bukan sekadar rutinitas tahunan. Dari berbagai kabupaten dan kota, para kepala sekolah dan pengelola data membawa catatan, masalah, dan pengalaman untuk dibahas bersama.
Di hadapan mereka, AKA menegaskan kembali pandangan mendasar tentang arti pendidikan. Baginya, sekolah tidak boleh hanya dimaknai sebagai pusat pembelajaran formal, melainkan juga ruang persemaian nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan persatuan.
“Dunia pendidikan memang berkewajiban memenuhi amanat konstitusi terkait akses dan mutu pendidikan. Namun, ada hal yang lebih mendasar, yakni penanaman karakter dan penguatan nilai kemanusiaan di kalangan peserta didik,” ujarnya dengan nada penuh penekanan.
Pesan itu menjadi pengingat bahwa angka kelulusan atau capaian akademik hanyalah satu sisi. Yang lebih penting, kata Abubakar, adalah bagaimana sekolah melahirkan generasi yang berkarakter kuat. Oleh karena itu, ia menitipkan pesan khusus kepada para guru agar selalu menanamkan nilai kebangsaan dalam setiap proses belajar.
“Sekolah harus menjadi tempat tumbuhnya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Karena itu, saya menitipkan kepada para pendidik agar nilai-nilai kemuliaan ini tetap diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran,” tegasnya lagi.
Abubakar juga menyoroti pentingnya suasana kebersamaan dalam interaksi sehari-hari di sekolah. Relasi guru dan murid, menurutnya, harus dibangun atas dasar saling menghargai. Sikap itu bukan hanya akan membentuk karakter positif, tetapi juga menjadi bekal penting bagi kehidupan sosial para siswa di masa depan.
“Hubungan antara guru dan murid harus mencerminkan hal tersebut, begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat,” ungkapnya.
Bagi AKA, guru tidak berhenti sebagai pengajar ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, mereka adalah teladan hidup. Cara bicara, sikap, hingga perilaku sehari-hari seorang guru akan dilihat, ditiru, dan akhirnya membentuk karakter murid.
“Guru dan tenaga pendidik tidak hanya dituntut menguasai pengetahuan, tetapi juga harus menjadi teladan dalam sikap dan perilaku,” katanya.
Ia kemudian mengingatkan kembali bahwa sekolah sejatinya juga berfungsi sebagai pusat keteladanan di tengah masyarakat. Harapan publik, menurut Abubakar, sangat besar agar lembaga pendidikan mampu menjaga wajah moralitas bangsa. “Tugas kita adalah memastikan sekolah benar-benar menjadi contoh baik bagi masyarakat,” tandasnya.
Di penghujung arahannya, ia juga memberi peringatan penting. AKA meminta para pendidik tetap waspada terhadap potensi penyebaran paham radikal di lingkungan sekolah.
“Saya meminta agar guru tetap fokus pada tugas utama, yakni mencerdaskan anak bangsa,” tegasnya, menambahkan pesan kewaspadaan itu.
Rapat evaluasi malam itu tidak sekadar berhenti pada pembahasan angka-angka Dapodik. Rapat tersebut berubah menjadi wadah perenungan tentang misi pendidikan yang lebih luas, mencerdaskan, membentuk karakter, sekaligus melindungi generasi muda Malut dari ancaman ideologi yang menyimpang.
Abubakar pun menutup dengan pesan yang mengikat seluruh peserta rapat. “Tugas besar ini saja belum kita tuntaskan secara sempurna. Karena itu, fokuslah pada amanah utama ini,” harapnya.
Malam itu para peserta pulang dengan membawa pesan moral, bukan hanya catatan teknis. Di tangan mereka kini tersimpan amanat untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran yang hidup, sehat, berkarakter, dan berpihak pada nilai kemanusiaan.
Seusai menekankan pentingnya sekolah menjadi ruang persemaian nilai kemanusiaan dan kebangsaan, AKA kembali menunjukkan bukti nyata bagaimana kebijakan pendidikan harus berpihak pada semua. Pesan moral yang ia sampaikan di forum evaluasi pendidikan kini menemukan wujudnya pada momentum besar peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI lalu.
Pemprov Malut melalui Dikbud Malut memberikan kado istimewa berupa kebijakan pembebasan uang komite untuk 272 sekolah swasta dan sekolah berbasis keagamaan. Kebijakan ini memperluas cakupan program Sekolah Gratis yang sebelumnya hanya menyasar sekolah negeri.
“Pada momentum upacara 17 Agustus, Gubernur Malut menyerahkan Buku Tabungan BOSDa kepada 272 kepala sekolah, yang diwakili oleh 11 kepala sekolah,” kata Abubakar di Sofifi waktu itu, Senin (17/8).
Bagi AKA, langkah ini bukan sekadar seremoni, tetapi jawaban atas jeritan panjang sekolah swasta yang selama ini berjuang sendirian menghadirkan pendidikan berkualitas. Banyak kepala sekolah mengaku terharu. Mereka melihat, untuk pertama kalinya pemerintah benar-benar hadir mendukung keberlangsungan sekolah mereka.
Sekolah-sekolah penerima tersebar di berbagai kabupaten kota, mulai dari SMK Yaro Halut, SMK Makedonia Halteng, MAN 1 Ternate, MAS Darul Ulum Sasa, MAS Nurul Jihad Tului, MAS Risalatul Huda, SMS Al Irsyad, SMAS Mafakati, SMA Muhammadiyah, SMKS Bina Informatika, hingga SMKS Nukila Ternate. Dengan begitu, siswa sekolah swasta, SMA/SMK Kristen, maupun madrasah kini turut merasakan manfaat dari kebijakan ini.
“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pendidikan tanpa membedakan status sekolah. Di Hari Kemerdekaan ini, kita wujudkan makna kemerdekaan yang sesungguhnya bagi anak-anak Maluku Utara, agar mereka bisa belajar tanpa terbebani biaya,” lanjut AKA.
Bagi orang tua, kebijakan ini terasa sebagai hadiah kemerdekaan paling bermakna. Selama ini, mereka menanggung biaya tambahan untuk kegiatan sekolah di tengah keterbatasan ekonomi.
Dengan pembebasan uang komite, anak-anak bisa lebih fokus belajar, sementara guru dapat merancang pembelajaran dengan metode yang lebih kreatif berkat dukungan dana BOSDa yang jelas dan terarah.
Dengan tambahan 272 sekolah penerima, total sudah 492 sekolah di Malut yang kini menikmati kebijakan pembebasan uang komite. Jumlah siswanya mencapai 70.983 orang, sebuah angka yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pendidikan yang nyata.
Menurut AKA, langkah ini adalah hadiah istimewa dari Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk dunia pendidikan Malut.
“Kita ingin semua sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini bagian dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pendidikan yang merata dan berkualitas di Maluku Utara,” tegasnya.
Momentum HUT Kemerdekaan ke-80 ini pun menjadi penegasan bahwa kerja-kerja AKA tidak berhenti pada seruan moral, tetapi berwujud dalam kebijakan konkret yang menyentuh langsung kehidupan siswa, guru, dan orang tua di seluruh Malut.
Dari sinilah langkah berikutnya dimulai, ketika ia menatap tantangan baru yang lebih besar, yaitu memastikan seluruh program pendidikan berjalan konsisten dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan satu pun anak di provinsi kepulauan ini.
Setelah AKA memastikan beban biaya sekolah negeri mulai teratasi, langkah berikutnya yang ditempuhnya adalah memperluas cakupan BOSDa.
Menurutnya, pendidikan yang merata tidak boleh hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga harus menjangkau sekolah swasta dan lembaga berbasis keagamaan yang selama ini kerap menghadapi kendala pembiayaan.
Program ini sekaligus menjadi jawaban atas persoalan lama. Banyak sekolah non-negeri yang terpaksa membebankan pungutan kepada orang tua karena keterbatasan anggaran.
Dengan hadirnya BOSDa, beban itu bisa dikurangi, dan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan.
“Program ini tidak hanya menjawab konsensus politik, tetapi juga menjalankan amanat konstitusi, bahwa negara menjamin setiap warga untuk mendapatkan pendidikan yang merata,” ujar Abubakar saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah bersama para kepala sekolah di Auditorium Dikbud Malut, Kamis (7/8) beberapa waktu lalu.
Data pendidikan menunjukkan angka tidak sekolah pada kelompok usia 15 tahun ke atas di Malut masih cukup tinggi. Situasi ini membuat BOSDa tidak sekadar dipandang sebagai alokasi dana, melainkan instrumen keadilan sosial. Abubakar menegaskan, intervensi seperti ini penting agar akses pendidikan benar-benar terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
“Berdasarkan data Dapodik, angka tidak sekolah pada kelompok usia tersebut masih tergolong tinggi. Karena itu, BOSDa diharapkan dapat menjadi intervensi langsung untuk membuka akses pendidikan seluas mungkin, termasuk bagi siswa di sekolah swasta dan keagamaan,” kata Abubakar.
Upaya perluasan ini juga bukan hanya seremonial. Secara teknis, 273 sekolah swasta resmi masuk sebagai penerima BOSDa tahun ajaran 2025/2026. Jika digabungkan dengan penerima tahap pertama dari sekolah negeri, total 492 sekolah dengan 70.983 siswa kini sudah tercakup dalam skema ini.
“Pada tahun ajaran ini, total 273 sekolah swasta menerima BOSDa, terdiri atas 79 SMA swasta, 83 SMK swasta, 12 SLB swasta, 88 Madrasah Aliyah, dan 11 SMA Kristen. Adapun jumlah siswa yang tercakup mencapai 24.595 orang, dengan total pagu anggaran sebesar Rp8.364.900.000,” jelasnya.
Bagi Abubakar, keadilan fiskal di sektor pendidikan harus berlaku untuk semua. Selama sekolah menjalankan asas transparansi dan akuntabilitas, mereka layak mendapatkan dukungan dana publik yang sama dengan sekolah negeri. Karena itu, ia juga menegaskan agar sekolah penerima BOSDa tidak lagi membebankan iuran komite kepada siswa.
“Kami mengapresiasi semua sekolah swasta dan berbasis agama yang bersedia menerima program ini. Dengan bergabung, maka sekolah juga berkomitmen untuk membebaskan peserta didik dari pungutan uang komite,” ucapnya.
Proses ini membuat pendidikan di Malut tidak lagi dipandang dari kacamata struktural semata, tetapi secara fungsional. Pendidikan adalah ekosistem bersama yang melibatkan banyak elemen, dan BOSDa hadir sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah, sekolah, orang tua, dan yang paling utama, masa depan generasi Malut.
Di sisi lain, setelah memperluas cakupan BOSDa untuk sekolah negeri, swasta, dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan pada tahun ajaran 2025/2026, Pemprov Malut kini menindaklanjuti komitmen tersebut dengan memastikan pelaksanaan fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan fasilitas pendidikan menengah.
AKA menjelaskan bahwa fokus utama DAK tahun ini diarahkan pada pengadaan peralatan laboratorium bagi SMA dan SMK, sebagai bagian dari upaya memperkuat sarana pembelajaran berbasis praktik. Langkah ini dianggap penting agar pemerataan kualitas pendidikan yang menjadi target BOSDa juga tercermin dalam ketersediaan fasilitas di sekolah.
“DAK fisik senilai Rp19 miliar sudah mulai berjalan. Ini untuk pengadaan peralatan laboratorium di SMK dan SMA, agar siswa bisa belajar dengan fasilitas memadai,” kata AKA saat ditemui di Kantor Gubernur Malut, Selasa (29/7).
Mantan Pj Sekda Malut ini, menegaskan bahwa semua pengadaan telah melalui tahapan verifikasi teknis dan administrasi, dan kini memasuki fase pelaksanaan oleh penyedia. Proses ini dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, memastikan setiap rupiah DAK benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.
Ia menambahkan bahwa penentuan sekolah penerima DAK telah ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan data Dapodik dan indikator layanan pendidikan. Pemerintah daerah hanya menindaklanjuti pelaksanaan di lapangan sesuai daftar yang telah ditetapkan.
“Penerima DAK sudah ditentukan pusat, dan kami memastikan pelaksanaan berjalan lancar sesuai aturan,” jelasnya.
AKA bilang, pelaksanaan DAK ini menjadi kelanjutan nyata dari upaya BOSDa, yang sebelumnya telah diperluas ke sekolah swasta dan berbasis agama. Dengan hadirnya fasilitas laboratorium, diharapkan setiap sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga siswa di Malut tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga pengalaman praktik yang memadai, terutama di jenjang menengah.
Dia menekankan bahwa langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan untuk pengusulan DAK tahun 2026. Rapat koordinasi internal di Dikbud Malut tengah dilakukan untuk memastikan kelancaran pengusulan, sekaligus mengantisipasi kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan di tahun berikutnya.
“Kita ingin memastikan sekolah menerima fasilitas yang tepat dan bermanfaat. DAK ini harus selaras dengan BOSDa, sehingga pendidikan di Malut berjalan holistik, baik dari segi biaya, akses, maupun sarana belajar,” ujarnya.
Pelaksanaan program BOSDa dan DAK fisik yang telah mulai direalisasikan oleh Pemprov Malut kini masuk tahap pengawasan dan pendampingan langsung di lapangan. Proses ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, guru, dan siswa, terutama di wilayah terpencil. Salah satu bentuk tindak lanjut ini terlihat melalui kunjungan Kadikbud Malut, Abubakar Abdullah, ke Kabupaten Halteng, Weda, pada Selasa, 1 Juli 2025.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda resmi. Menurut AKA, kehadiran langsung di daerah merupakan implementasi arahan Gubernur Sherly Tjoanda agar semua intervensi pendidikan, termasuk BOSDa dan DAK, bisa dirasakan nyata oleh pihak sekolah.
“BOSDa dan DAK fisik sudah mulai direalisasikan. Namun, untuk memastikan manfaatnya sampai ke guru dan siswa, kami perlu hadir langsung di lapangan dan menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten,” ujarnya.
AKA saat itu membawa data rinci mengenai kondisi sekolah di Halteng. Total terdapat 23 sekolah menengah, baik negeri maupun swasta, termasuk SLB, SMA, dan SMK, yang melibatkan 233 guru. Data ini tidak sekadar angka statistik, tetapi menjadi representasi nyata wajah pendidikan di wilayah yang memiliki potensi tinggi namun kerap tertinggal dalam alokasi sarana dan prasarana. Beberapa sekolah masih menghadapi kekurangan ruang kelas, laboratorium yang belum memadai, serta minimnya fasilitas pendukung belajar, seperti ruang guru, perpustakaan, dan akses digital yang merata.
Audiensi Kadikbud AKA dengan Bupati Halteng, Ikram Sangaji, dan Wakil Bupati, Ahlan Djumadil, difokuskan pada sinkronisasi alokasi BOSDa dan DAK dengan kebutuhan riil sekolah. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas rencana kerja sama formal berupa nota kesepahaman antara Pemprov Malut dan Pemkab Halteng. Tujuannya, memastikan koordinasi yang selama ini terkadang terhambat karena perbedaan kewenangan, dapat berjalan lancar dan efektif.
“Sinergi antara provinsi dan kabupaten sangat penting. Guru dan sekolah harus merasakan manfaat langsung dari BOSDa dan DAK agar pendidikan di daerah terpencil tidak tertinggal,” tegas AKA.
Bupati Ikram Sangaji menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap program Pemprov Malut, khususnya terkait pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kesejahteraan guru.
“Kami siap memastikan BOSDa dan DAK digunakan tepat sasaran di seluruh sekolah di Halteng,” katanya. Ucapannya ini menegaskan kesamaan visi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperkuat pendidikan menengah di wilayah terpencil.
Dalam kunjungan tersebut, Abubakar juga meninjau langsung beberapa fasilitas sekolah yang menjadi penerima manfaat DAK fisik. Pengadaan peralatan laboratorium, ruang kelas tambahan, serta renovasi fasilitas belajar menjadi fokus utama. Ia menekankan bahwa semua kegiatan harus sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap intervensi diharapkan tidak hanya memenuhi standar fisik, tetapi juga mendukung proses belajar yang lebih optimal bagi siswa.
“Melalui DAK fisik, kami ingin setiap sekolah bisa menghadirkan sarana belajar yang layak, sehingga guru dapat mengajar dengan lebih efektif dan siswa belajar dengan nyaman,” jelas Abubakar. Ia menambahkan, pengawasan partisipatif dari pemerintah kabupaten dan masyarakat menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan lancar dan tepat sasaran.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan bahwa program BOSDa dan DAK bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal implementasi nyata di lapangan. Pendidikan bukan sekadar urusan administratif, tetapi tanggung jawab bersama yang harus dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, termasuk siswa dan guru di daerah terpencil.
AKA menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara provinsi dan kabupaten. Menurutnya, informasi lapangan harus terus disampaikan agar keputusan alokasi dana dapat lebih tepat sasaran.
“Sekalipun kewenangan SLB, SMA, dan SMK ada di provinsi, para guru dan sekolah berada di wilayah kabupaten/kota. Maka sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan kondisi riil kepada kepala daerah setempat,” katanya.
Lebih dari itu, kunjungan Kadikbud AKA menjadi simbol komitmen Pemprov Malut dalam membangun jembatan kerja sama antarkewenangan. Dengan pendekatan ini, setiap intervensi pendidikan yang direncanakan, baik berupa BOSDa maupun DAK fisik, dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan nyata sekolah, guru, dan siswa.
Program prioritas “Pendidikan Bermutu untuk Semua” yang digagas Gubernur Sherly Tjoanda menekankan tiga komponen utama, yaitu revitalisasi sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan pemerataan kesejahteraan guru hingga ke pelosok. Kunjungan ini menjadi cerminan bahwa intervensi program pendidikan tidak berhenti di dokumen kebijakan, melainkan diterjemahkan langsung menjadi aksi konkret di lapangan.
Dengan langkah ini, Pemprov Malut menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar urusan teknis atau alokasi anggaran, tetapi juga soal implementasi nyata yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Sinergi yang dibangun antara provinsi dan kabupaten, melalui kehadiran Kadikbud AKA, memastikan bahwa setiap guru di Halteng sebanyak 233 orang tidak lagi bekerja sendirian. Mereka kini mendapat dukungan nyata, baik berupa fasilitas, insentif, maupun perhatian dari pemerintah provinsi. (red)
