WARTASOFIFI.ID – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Dalam rapat bersama pejabat eselon II, III, dan IV di Kantor Gubernur Maluku Utara baru-baru ini, ia menekankan bahwa rakyat adalah bos, sementara pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) adalah pelayan yang bertugas memastikan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap ASN harus memiliki mindset yang benar, yaitu sebagai pelayan masyarakat. Kita harus bekerja dengan hati dan penuh ketulusan. Saya hanya meminta semuanya bekerja dengan sepenuh hati dan menyadari bahwa masyarakat itu sebenarnya adalah bos kita,” ujar Sherly.
Ia menekankan bahwa seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Malut harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang responsif, bukan dipersulit oleh birokrasi yang rumit.
“Mereka harus dilayani, bukan disuruh menunggu tanpa kepastian, bukan dipersulit, bukan dibikin bingung dengan birokrasi yang rumit. Kita harus menerapkan birokrasi yang responsif dan proaktif, memberikan solusi. Kita ada untuk memberikan pelayanan kepada mereka, menyelesaikan masalah mereka, bukan membuat masalah mereka semakin ribet,” tegasnya.
Sherly juga mengajak seluruh ASN untuk bekerja sama dalam mewujudkan janji-janji politik yang selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kami memerlukan kerja sama dari Bapak Ibu sekalian. Dari awal sudah saya katakan, yang bisa bekerja sama dengan kami, akan bersama-sama dengan kami untuk mewujudkan janji-janji politik kami yang sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo selama lima tahun ke depan,” lanjutnya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa bagi mereka yang tidak mau beradaptasi dan bekerja sama, pihaknya tidak dapat menunggu.
“Yang tidak mau berubah dan tidak mau bekerja sama dengan kami, dari awal saya sudah katakan, saya mohon maaf. Kalau tidak mau bekerja sama, ya bagaimana? Saya menawarkan untuk bekerja sama dengan semua, tetapi dalam perjalanannya, jika ada yang tidak bisa mengikuti kecepatan kami bekerja atau tidak mau berubah mengikuti good governance, maka mohon maaf,” ujarnya.
Sherly dalam pemaparannya, menegaskan bahwa ia dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe hanya memiliki waktu lima tahun untuk menunaikan janji-janji politiknya dan menjalankan program pemerintahan sesuai dengan visi nasional.
“Saya dan Pak Wakil Gubernur hanya punya waktu lima tahun. Ada banyak janji politik yang harus kami laksanakan, ada banyak tugas kami sebagai gubernur untuk menjalankan program Asta Cita Presiden,” pungkasnya. (red)
