Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. WARTASOFIFI.ID/Rais Dero
Gubernur Malut Sherly Tjoanda kembali menggelar evaluasi besar-besaran terhadap kinerja pembangunan daerah di penghujung tahun anggaran 2025, sebuah langkah yang menegaskan bahwa konsistensi kerja OPD tidak lagi bisa dinegosiasikan. Pertemuan di Kantor Gubernur Malut itu menunjukkan dorongan kuat Sherly untuk memastikan setiap unit kerja di Pemprov Malut bergerak dalam pola kerja yang terukur dan bebas dari kendala administratif yang selama ini menjadi biang keterlambatan realisasi program. Seusai memimpin rapat, ia memaparkan kepada wartawan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual berbagai sektor pembangunan, menandai sikap transparansinya dalam mengawal agenda pembangunan daerah.
Evaluasi rapat dimulai dari sektor pendidikan, sebuah wilayah kerja yang senantiasa menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan. Sherly memaparkan bahwa secara fisik, progres pembangunan di bidang pendidikan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Namun ia menekankan bahwa capaian di lapangan tidak sepenuhnya sejalan dengan proses pencairan anggaran, sebab masih terdapat sejumlah hambatan yang bersumber dari para penyedia jasa yang belum memenuhi kewajiban administratif mereka.
“Rapat tadi dimulai dengan pendidikan. Pokoknya, pendidikan itu kan kita mengevaluasi. Untuk progres pencairan 2025, pendidikan itu progresnya rata-rata sudah 80 sampai 100 persen, bervariasi,” ujarnya, menekankan bahwa capaian tersebut seharusnya menjadi energi positif bagi percepatan realisasi anggaran.
Meskipun laporan awal menunjukkan perkembangan fisik yang cukup menggembirakan, realitas di lapangan justru memunculkan persoalan yang menuntut perhatian serius. Dari 61 sekolah yang menjadi target program, pencairan anggaran baru bergerak di kisaran separuh, sebuah indikator bahwa rantai pelaksanaan belum bekerja sebagaimana mestinya. Sherly menegaskan bahwa kendala ini bukan bersumber dari Dikbud Malut yang dipimpin Abubakar Abdullah, melainkan akibat kelalaian para kontraktor yang belum menyampaikan laporan progres, sehingga proses administrasi pencairan pun terhambat dan tidak dapat dilanjutkan sesuai jadwal.
“Dari 61 sekolah, pencairannya itu baru 50 persen karena terkendala para kontraktor yang belum memasukkan laporan progres, sehingga dinas belum bisa melakukan pencairan. Jadi, ini menjadi catatan untuk segera diselesaikan,” tegasnya, memberi isyarat bahwa Pemprov Malut tidak akan mentolerir kelalaian administratif yang berpotensi menghambat pelayanan publik.
Dari sektor pendidikan, evaluasi kemudian beralih ke bidang pertanian, sebuah sektor yang memegang peranan sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Malut, terutama di wilayah-wilayah sentra produksi.
Sherly menjelaskan bahwa progres pekerjaan dan pencairan anggaran pada sektor ini relatif sejalan dan berada pada kisaran yang cukup baik. Namun, pemerintah tetap menghadapi tantangan struktural, khususnya dalam pembangunan jalan tani yang kini membutuhkan biaya sangat besar karena seluruh pengerjaan dilakukan secara swakelola.
“Kemudian dari pertanian. Pertanian, progres dan pencairan sama, sudah 70 persen. Jalan tani tahun ini, dengan anggaran yang ada, hanya cukup 40 kilo karena swakelolanya per kilo itu 250 juta, sudah mahal biaya di situ,” jelasnya.
Pembangunan jalan tani yang membentang lebih dari 40 kilometer itu sepenuhnya berlokasi di Halmahera Utara, dengan distribusi pekerjaan pada sejumlah titik yang dinilai paling strategis untuk memperlancar pergerakan hasil pertanian masyarakat. Proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai akses produksi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat rantai ekonomi pedesaan agar mobilitas petani tidak lagi terhambat kondisi infrastruktur.
Sherly menjelaskan bahwa seluruh pembangunan memang terfokus di Halmahera Utara, masing-masing sekitar enam kilometer di Galela dan kurang lebih 36 kilometer di wilayah Tobelo. Ia menegaskan bahwa progres harus tuntas pada pertengahan Desember, karena pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan rampung sebelum tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk komitmen percepatan pembangunan di sektor pendukung ekonomi rakyat.
“Itu murni di Halmahera Utara. Di Galela 6 kilo dan di wilayah Tobelo sekitar 36 kilo. Dalam progres, harusnya pertengahan Desember sudah selesai,” lanjut Sherly, menegaskan bahwa Pemprov Malut menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
Untuk kabupaten dan kota lain, pembangunan jalan tani tidak dihapus, melainkan dijadwalkan kembali untuk tahun depan. Sherly memastikan bahwa program tersebut tetap menjadi prioritas, terutama untuk wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan infrastruktur pertanian secara intensif.
“Tahun depan, untuk jalan tani kita alokasikan 100 kilo. Kita bagi di Halbar, Haltim, Oba, dan Gane. Yang lain nanti di tahun 2026,” ungkapnya, memberi gambaran tentang pemerataan pembangunan dalam skala provinsi.
Keterbatasan alat berat, menurut Sherly, menjadi faktor teknis yang tak bisa diabaikan dalam menentukan kapasitas pekerjaan setiap tahun. Pemprov Malut harus berhitung cermat, sebab jumlah peralatan yang tersedia langsung memengaruhi kecepatan dan skala pembangunan jalan tani.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Malut hanya memiliki dua paket alat berat yang beroperasi, sehingga kemampuan pengerjaan sangat ditentukan oleh ketersediaan tersebut. Dengan kapasitas ideal, pembangunan sepanjang seratus kilometer seharusnya dapat dituntaskan dalam waktu dua bulan.
Sherly menegaskan bahwa apabila anggaran tambahan tersedia, Pemprov Malut akan memperluas pembangunan jalan tani ke kabupaten lain yang sejauh ini belum tersentuh program secara maksimal.
“Karena alatnya kita cuma punya dua paket, nanti kalau 100 kilo itu kita target dua bulan sudah selesai. Nanti kalau ada anggaran lain, kita tambah lagi jalan tani untuk kabupaten lain yang belum tersentuh,” ujarnya.
Pada sektor pariwisata dan perikanan, Sherly melaporkan kondisi yang relatif menggembirakan. Kedua sektor tersebut menunjukkan progres yang stabil dan hampir seluruh target tahun anggaran 2025 berada pada jalur yang semestinya. Evaluasi ini menjadi penting mengingat pariwisata dan perikanan merupakan dua sektor yang memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Progres pariwisata juga kurang lebih sudah 70-80 persen. Kemudian tadi perikanan juga sama, sudah sekitar 90 persen untuk 2025,” jelas Sherly, menunjukkan bahwa Pemprov Malut tetap memantau sektor-sektor ini secara dekat.
Berbeda dengan sektor lain, Dinas PUPR belum dijadwalkan melakukan evaluasi pada hari tersebut. Sherly menjelaskan bahwa pembahasan dengan PUPR akan dilakukan pada hari berikutnya mengingat banyaknya program besar yang melekat pada dinas tersebut.
“PUPR itu belum meeting. Dengan PUPR, harusnya besok (hari ini, 27 November 2025),” katanya.
Sementara itu, untuk pembahasan anggaran tahun 2026, Sherly memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai alur dan tidak ditemukan hambatan berarti dalam tahap awal penyusunannya.
“Membahas anggaran 2026, ya baik-baik saja sih,” tuturnya.
Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, Sherly menekankan adanya dinamika antara capaian penerimaan dan realisasi belanja. Orang nomor satu di Malut itu mengungkapkan bahwa penerimaan daerah sudah mencapai target sepenuhnya, namun realisasi belanja masih membutuhkan percepatan signifikan mengingat tahun anggaran tersisa kurang dari satu bulan.
“Secara keseluruhan, penerimaan kita dari target sudah 100 persen. Realisasi belanja per dua minggu lalu itu di angka 65 persen. Memang ini menjadi PR, bagaimana kita selesaikan 35 persen dalam waktu satu bulan,” terangnya.
Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah penyelesaian utang kepada pihak ketiga. Sherly menegaskan bahwa sebagian besar kewajiban pembayaran sebenarnya telah dituntaskan, meskipun masih ada sisa yang harus segera diselesaikan sebelum penutupan tahun anggaran. Total kewajiban yang dijadwalkan untuk dibayarkan tahun ini mencapai 90 miliar rupiah, dengan sekitar 70 miliar rupiah telah direalisasikan dan sekitar 20 miliar rupiah masih menunggu penyelesaian.
“Tahun ini total utang pihak ketiga yang akan kita bayar itu 90 miliar. Setahu saya, kita sudah bayar 70 miliar. Kita masih ada 20 miliar lagi yang belum dibayarkan,” jelasnya.
Sherly menegaskan bahwa sisa pembayaran kepada pihak ketiga akan diselesaikan tanpa penundaan, sembari memastikan bahwa seluruh proses administrasi di tingkat teknis segera dirampungkan agar tidak lagi menghambat pencairan. Ia menyoroti bahwa keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh niat menunda, melainkan oleh kelengkapan dokumen yang masih harus diverifikasi.
Menurutnya, kewajiban itu tetap menjadi prioritas Pemprov Malut dan ditargetkan tuntas dalam tahun anggaran berjalan, sebuah komitmen yang menunjukkan bahwa disiplin administrasi dan penyelesaian kewajiban finansial berjalan beriringan dalam tata kelola keuangan daerah.
“Kenapa belum dibayarkan? Nanti saya cek. Itu yang saya tahu per bulan lalu. Rencana kita akan bayarkan pada tahun ini. Harusnya segera dibayarkan, mungkin tinggal melengkapi administrasi saja,” tambahnya.
Pada bagian akhir penjelasannya, Sherly menyinggung progres program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Perkim. Program ini menjadi salah satu intervensi penting pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Dari ratusan unit yang dibangun, sebagian telah rampung dan diserahkan secara resmi.
“RTLH dari 700, info dari Perkim, 50 sudah 100 persen. Ada tiga kabupaten/kota yang sudah 100 persen, Ternate dan Tidore. Tapi kemarin saya sudah serah terima secara simbolis kunci,” ungkapnya.
Meskipun masih terdapat beberapa unit rumah yang memerlukan penyelesaian detail pada tahap akhir, Sherly menegaskan bahwa keseluruhan proyek berjalan sesuai standar dan menunjukkan capaian yang solid. Ia menyebutkan bahwa hanya tiga rumah yang masih membutuhkan sentuhan akhir seperti pengecatan dan plester ringan, sementara mayoritas unit telah memenuhi kualitas pekerjaan yang ditetapkan.
Dengan durasi pembangunan yang bervariasi antara satu hingga dua setengah bulan, Sherly menilai progres tersebut sebagai indikator bahwa pelaksanaan program perumahan rakyat berada pada jalur yang tepat dan dikelola dengan disiplin kerja yang cukup baik.
“Tiga rumah masih kurang cet, masih kurang plester sedikit-sedikit. Tapi pada dasarnya oke. Pembangunan ada yang satu bulan, ada yang dua bulan setengah, tapi progresnya bagus,” tutup Sherly. (red)
