WartaSofifi.id – Yudhitya Wahab, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Maluku Utara, menekankan pentingnya tindakan cepat dari Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menangani permasalahan aset yang dihadapi Disperindag. Pernyataan ini disampaikan Yudhitya dalam sebuah pertemuan pekan ini.
Dalam penjelasannya, Yudhitya menyoroti berbagai masalah terkait Barang Milik Daerah (BMD) yang memerlukan langkah-langkah strategis dan taktis untuk pengelolaan yang lebih efisien. “Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencapai triliunan rupiah, sehingga pengelolaan yang tepat sangat penting,” tegasnya.
Yudhitya mengungkapkan bahwa beberapa aset yang sebelumnya dikelola Disperindag, seperti yang terkait dengan Badan Meteorologi, harus dialihkan ke kabupaten/kota sesuai dengan regulasi baru. Proses pengalihan ini, menurutnya, perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari masalah di masa mendatang. “Ada beberapa aset yang perlu diidentifikasi ulang, seperti timbunan tanah yang tercatat sebagai aset padahal seharusnya hasil kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,” jelasnya.
Salah satu isu utama yang dihadapi adalah penginputan data yang tidak akurat. Yudhitya menekankan bahwa data yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan aset, yang berpotensi berdampak negatif pada keuangan daerah. “Kami berharap tim bidang aset dapat segera mengambil langkah cepat dan taktis untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tambahnya.
Disperindag juga menghadapi tantangan terkait bangunan pasar yang telah dibangun oleh mereka. Setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, beberapa daerah menyatakan kesediaan untuk menerima hibah aset tersebut, meskipun dalam kondisi yang sudah tidak layak. “Kita bersyukur ada pemerintah kabupaten yang siap menerima aset ini,” ungkap Yudhitya.
Melalui tindakan cepat dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKAD, Yudhitya berharap permasalahan aset dapat diatasi dengan efektif, mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik dan memastikan pemanfaatan aset daerah secara optimal. (red)
