WARTASOFIFI.ID – Pemprov Malut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menunjukkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendidikan dari tingkat paling dasar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut, Abubakar Abdullah, memimpin langsung kunjungan kerja ke delapan satuan pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara pada 13–14 Juni 2025.
Kunjungan dua hari ini bukan sekadar formalitas. Abubakar datang dengan tim teknis lengkap dari berbagai bidang strategis di lingkungan Dikbud, membawa semangat pelayanan yang cepat, tepat, dan tuntas terhadap persoalan-persoalan di tingkat sekolah.
Turut mendampingi Kadikbud dalam kunjungan ini antara lain Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Ruslan Zainudin, operator pusat data Dapodik, penanggung jawab pengelolaan BOS dan BOSDa, pejabat fungsional aset, tim SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru), serta Kasubag Kepegawaian.
“Saya sengaja membawa tim lengkap agar persoalan yang dihadapi sekolah, baik terkait guru ASN, PPPK, honorer, hingga persoalan aset, bisa langsung difasilitasi dan diselesaikan di tempat,” ujar Abubakar Abdullah, melalui rilis tertulisnya, kepada Wartasofifi.id, Senin (16/6).
Kedelapan sekolah yang dikunjungi meliputi SMA Negeri 1 Halmahera Utara, SMA Negeri 6 Halmahera Utara, SMK Negeri 1 Halmahera Utara, SMA Negeri 5 Halut, SMA Negeri 3 Halut, SMA Negeri 4 Halut, SMK Negeri 4 Halut, dan SLB Tobelo.
Selama kunjungan, Kadikbud bersama rombongan berdialog langsung dengan pihak sekolah, serta meninjau sarana dan prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Pendataan kondisi fisik sekolah dilakukan secara cermat, sebagai bagian dari pemetaan kebutuhan anggaran dan intervensi kebijakan.
Menurut Abubakar, Dikbud saat ini sedang mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan program revitalisasi. Namun ia mengakui bahwa di banyak sekolah, pembangunan belum sepenuhnya tuntas.
“Tahun ini kita sedang melakukan intervensi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan program revitalisasi. Namun memang masih banyak yang belum tuntas. Contohnya, kita sudah bangun Ruang Kelas Baru (RKB), tapi laboratorium dan perpustakaannya belum. Maka pendataan sarpras ini harus benar-benar detail,” ujarnya.
Kunjungan ini juga menjadi ruang konsultasi langsung bagi guru dan tenaga administrasi sekolah. Banyak yang menyampaikan pertanyaan terkait kepegawaian, pengelolaan dana BOS dan BOSDa, serta pemutakhiran data pada sistem Dapodik.
Pihak dinas mengakomodasi semua masukan tersebut secara langsung, tanpa harus melalui mekanisme berlapis atau birokrasi panjang. Hal ini sejalan dengan pendekatan baru yang diusung Dikbud dengan slogan “Dikbud Dekat dengan Sekolah”.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami agar Dikbud benar-benar hadir dan dekat dengan sekolah. Tidak hanya memantau, tetapi juga menyelesaikan langsung persoalan di lapangan,” tegas Abubakar.
Khusus untuk SLB Tobelo, perhatian lebih diberikan pada kebutuhan tenaga pengajar dan fasilitas belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ini menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan jangka menengah Dikbud.
Dalam aspek pengelolaan anggaran, tim pengawas BOS dan BOSDa melakukan pengecekan langsung terhadap laporan penggunaan dana yang telah disampaikan oleh sekolah. Beberapa temuan teknis diselesaikan saat itu juga melalui koordinasi di lokasi.
Operator Dapodik juga memberikan asistensi teknis kepada sekolah-sekolah yang mengalami kendala dalam pelaporan data siswa dan guru. Validitas data Dapodik menjadi sangat penting karena berpengaruh langsung pada alokasi anggaran dan kebijakan.
Dari sisi kepegawaian, tim dinas merespons berbagai persoalan status guru ASN, PPPK, dan honorer yang belum mendapatkan kepastian administratif. Penyelesaian langsung di lapangan dilakukan dengan memverifikasi dokumen yang tersedia di sekolah.
Kegiatan ini membangun paradigma baru dalam birokrasi pendidikan, bahwa layanan publik tidak boleh terputus hanya karena faktor jarak atau prosedur. Pemprov harus hadir hingga ke ruang guru, bukan hanya melalui surat edaran.
Langkah turun langsung ini mendapat sambutan hangat dari para guru dan tenaga kependidikan. Mereka merasa didengar dan difasilitasi, bukan hanya dinilai atau diawasi. Ini menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka, profesional, dan kolaboratif.
Rangkaian kegiatan di Halmahera Utara ini bukan yang pertama dan bukan pula yang terakhir. Kadikbud berkomitmen untuk menerapkan pola kunjungan langsung sebagai pendekatan reguler dalam menyelesaikan masalah pendidikan di seluruh wilayah Malut.
Abubakar menegaskan bahwa pendidikan hanya akan berkualitas jika ekosistemnya sehat. Dan ekosistem itu tidak bisa dibangun dari balik meja atau ruang rapat, melainkan dari interaksi langsung dengan pelaku pendidikan di lapangan.
“Kami tidak ingin sekolah hanya menjadi objek kebijakan. Mereka harus menjadi subjek perubahan. Dan untuk itu, pemprov harus hadir di tengah-tengah mereka,” kata Kadikbud.
Melalui strategi ini, Dikbud Malut ingin membuktikan bahwa pelayanan publik di sektor pendidikan tidak boleh kaku dan menunggu. Ia harus aktif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian langsung.
Pendekatan ini juga sekaligus menjadi respons terhadap berbagai kritik selama ini yang menyebut institusi pendidikan terlalu jauh dari realitas lapangan. Lewat kunjungan langsung, komunikasi antara sekolah dan dinas dibangun dalam suasana saling percaya.
Khusus untuk Halmahera Utara, catatan teknis dan administrasi dari delapan sekolah tersebut telah diinventarisasi dan akan segera ditindaklanjuti. Beberapa sudah dituntaskan saat itu juga, sisanya masuk dalam agenda kerja prioritas dinas.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Kadikbud menyatakan bahwa semua hasil kunjungan ini akan dibawa dalam rapat koordinasi internal untuk dijadikan bahan penyusunan anggaran, prioritas pembangunan, dan penguatan tata kelola sekolah.
Dikbud Malut juga akan memperkuat sistem monitoring pasca-kunjungan, guna memastikan bahwa penyelesaian tidak berhenti hanya pada pencatatan, tetapi benar-benar berlanjut pada aksi kebijakan.
Kunjungan dua hari di Halmahera Utara menjadi salah satu gambaran kecil dari komitmen baru Pemprov Malut dalam membenahi sektor pendidikan secara menyeluruh, dimulai dari hal paling mendasar. Mendengar langsung dari sekolah.
Melalui pendekatan ini, harapan akan pendidikan yang merata dan bermutu bukan lagi sekadar wacana. Ia mulai dibentuk dari kunjungan demi kunjungan, dari dialog yang jujur, dan dari aksi nyata yang menjangkau hingga ke ruang kelas di pelosok daerah. (red)
Sumber: Rilis Dikbud Malut
