Informasi mengenai keberadaan dan kondisi Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, kembali menjadi polemik setelah rangkaian pernyataan pejabat Pemprov Malut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Perbedaan keterangan itu muncul dalam rentang waktu hanya beberapa hari, membuka ruang spekulasi publik dan mempertanyakan transparansi komunikasi di lingkup Pemprov itu sendiri.
Pada Jumat 14 November 2025, Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, menghadiri Upacara HUT Brimob ke-80 di Mako Brimob Sofifi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pesan resmi terkait agenda gubernur yang disebut sedang berada di Filipina untuk mewakili para gubernur se-Indonesia. Pernyataan itu disampaikan secara tegas dan terbuka di hadapan ratusan tamu undangan.
“Kami ingin menyampaikan dulu salam hormat dari Ibu Gubernur. Saat ini beliau, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sedang mewakili para gubernur se-Indonesia untuk pertemuan di Davao, Filipina,” katanya pada kesempatan tersebut.
Samsuddin juga menjelaskan ketidakhadiran Wagub Malut, Sarbin Sehe, yang disebut berada di Ternate menjalani agenda dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ia menyebut bahwa dirinya ditugaskan mewakili dua pucuk pimpinan Pemprov Malut itu dalam upacara resmi tersebut.
“Kemudian, Pak Wakil Gubernur hari ini sedang melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dengan komitenya, yang dilaksanakan di Ternate. Sehingga kami diperintahkan untuk mewakili pada kegiatan pagi hari ini,” ujar Sekda.
Namun sehari sebelum Sekda Samsuddin memberikan pernyataan resmi tersebut, informasi berbeda muncul dari Kepala Bappeda Malut, Sarmin S. Adam. Pada Kamis 13 November 2025, Wartasofifi.id bertemu Sarmin di Pelabuhan Speedboat Sofifi ketika ia hendak menyeberang ke Ternate. Saat ditanya mengenai agenda Gubernur Sherly ke Filipina, Sarmin memberikan jawaban yang bertolak belakang.
Sarmin mengungkapkan bahwa Gubernur Sherly batal berangkat ke Filipina karena kondisi kesehatannya menurun. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya dijadwalkan mendampingi gubernur dalam agenda tersebut, namun pembatalan terjadi karena alasan kesehatan. Informasi itu disampaikan Sarmin secara langsung tanpa menunjukkan keraguan.
Keterangan Sarmin tersebut membuka pintu analisis lebih dalam mengenai ketidaksamaan informasi yang beredar di internal Pemprov Malut. Keputusan penting mengenai perjalanan dinas gubernur seharusnya berada dalam satu jalur informasi yang solid, namun pernyataan itu justru memperlebar celah dugaan disharmonisasi komunikasi antarpejabat.
Tak berhenti sampai di situ, dua hari sebelumnya, yaitu Rabu 12 November 2025, Wartasofifi.id juga menemui Sekda Samsuddin di Kantor Gubernur Malut. Saat itu, isu mengenai kondisi kesehatan Gubernur Sherly sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Namun Sekda menyatakan bahwa ia sama sekali belum menerima informasi resmi terkait hal tersebut.
“Saya belum dapat info, saya bolong dapat info. Yah, mungkin capek kali, ya,” ujar Samsuddin, yang tampak menjawab dengan nada santai ketika dikonfirmasi Wartasofifi.id.
Pernyataan itu semakin memperdalam kontradiksi karena hanya berselang dua hari kemudian, Samsuddin menyebut bahwa Gubernur Sherly sedang berada di Filipina, tanpa menyebut adanya gangguan kesehatan apa pun. Perbedaan sikap ini menjadi titik penelusuran mendalam atas alur komunikasi Pemprov Malut yang tampak tidak seragam.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Malut, Julys Giscard Kroons, ketika diwawancarai Wartasofifi.id seusai peringatan Hari Kesehatan Nasional, memberikan jawaban yang tidak kalah mengejutkan. Julys mengaku baru mengetahui adanya kabar sakitnya gubernur dari wartawan yang mewawancarainya.
“Saya belum tahu, ini justru tahu dari adik (wartawan Wartasofifi.id, red). Oh, saya belum cover,” kata Julys singkat, menandakan kurangnya arus informasi resmi bahkan di level pejabat teknis kesehatan.
Keterangan Julys menegaskan bahwa tidak semua pejabat eselon mengetahui secara pasti kondisi kesehatan Gubernur Sherly, sehingga membuat jalur informasi publik semakin kabur. Ketika pejabat teknis tidak mengetahui, publik pun berada dalam situasi yang sama.
Bersamaan dengan simpang siurnya pernyataan pejabat Pemprov Malut, publik dikejutkan dengan beredarnya foto di media sosial yang memperlihatkan sosok mirip Gubernur Sherly terbaring di rumah sakit dengan alat bantu oksigen. Unggahan tersebut dibuat oleh akun Facebook bernama Vhita Pray Kabarei, yang memberikan doa dan pesan emosional.
“Semoga cepat sembuh, ibu dari kita semua. Tuhan sembuhkan wanita hebat ini… Karena ketiga anaknya selalu menantikan kepulangannya. Ibu istirahat dulu, ibu terlalu capek dengan aktivitas yang begitu padat dan tanpa lelah memikirkan kesejahteraan anak-anak ibu di Malut sehingga ibu kurang istirahat. Kali ini ibu istirahat dulu, ya,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Foto dan tulisan itu langsung memicu diskusi publik yang luas. Tak sedikit yang mempertanyakan kebenarannya karena hingga saat itu tidak ada pernyataan resmi Pemprov Malut mengenai kondisi gubernur. Unggahan tersebut hanya memperpanjang daftar pertanyaan yang belum terjawab.
Ketiadaan klarifikasi resmi dari Pemprov Malut menempatkan masyarakat pada situasi tanpa kepastian. Di satu sisi, Sekda Samsuddin menyebut gubernur berada di Filipina, di sisi lain, pejabat lain seperti Kepala Bappeda menyebut gubernur sebenarnya sedang sakit. Ditambah lagi, foto viral di media sosial turut memperumit situasi.
Berdasarkan rangkaian informasi tersebut, terdapat paling tidak tiga versi berbeda mengenai kondisi Gubernur Sherly dalam kurun waktu tiga hari. Pertama, informasi dari Sarmin S. Adam yang menyebut gubernur sakit dan batal berangkat ke Filipina. Kedua, pernyataan Sekda pada 12 November yang menyebut tidak adanya informasi resmi dan kemungkinan gubernur hanya kelelahan. Ketiga, pernyataan Sekda pada 14 November yang menyatakan gubernur mewakili Indonesia di Filipina.
Ketidaksinkronan keterangan ini bukan hanya menjadi persoalan komunikasi, tetapi juga menyangkut kredibilitas Pemprov Malut dalam memberikan informasi kepada publik. Apalagi, isu mengenai kesehatan kepala daerah selalu memiliki dampak besar terhadap stabilitas pemerintahan.
Penelusuran Wartasofifi.id secara mendalam ini menemukan bahwa perbedaan keterangan tidak muncul dari sumber anonim, tetapi dari pejabat inti di lingkaran Pemprov Malut. Setiap pernyataan muncul dalam konteks kegiatan resmi dan disampaikan di hadapan publik maupun wartawan.
Situasi ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemprov Malut untuk memperbaiki pola komunikasi dan memastikan setiap informasi strategis disampaikan satu pintu dengan data yang konsisten. Publik berhak mendapatkan informasi yang benar, terlebih mengenai kondisi kepala daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada pernyataan resmi yang membantah atau membenarkan foto yang beredar di media sosial. Ketika informasi resmi tidak jelas, publik akan mencari jawabannya sendiri melalui sumber lain yang belum tentu dapat diverifikasi.
Minimnya komunikasi terstruktur dari Pemprov Malut menandakan adanya problem koordinasi internal yang membutuhkan pembenahan segera. Perbedaan keterangan pejabat bukan hanya membuat publik bingung, tetapi juga menciptakan kesan bahwa informasi penting tidak dikelola dengan baik.
Dalam konteks pemerintahan modern, pengelolaan informasi adalah bagian dari pelayanan publik. Kejelasan, ketepatan, dan transparansi adalah indikator penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov Malut. Ketika tiga indikator itu tidak terpenuhi, keraguan akan mudah tumbuh.
Kisruh informasi mengenai Gubernur Sherly Tjoanda ini menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya konsistensi dapat memperburuk situasi. Dengan adanya pernyataan berbeda dari pejabat berbeda, publik akan mempertanyakan integritas dan profesionalitas birokrasi.
Penelusuran lanjutan diperlukan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi terkait kondisi Gubernur Sherly. Namun satu hal yang pasti, publik membutuhkan klarifikasi resmi, jelas, dan satu suara dari Pemprov Malut.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya mengenai keberadaan gubernur atau kondisinya, tetapi menyangkut bagaimana pemerintah mengelola informasi publik secara bertanggung jawab dan terbuka. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus terkikis. (red)
