Gubernur Sherly Tjoanda (tengah) saat menghadiri agenda penguatan SDM dan kolaborasi pendidikan bersama ITB di Jakarta, Rabu 14 Mei 2026. Foto: Istimewa
Kehadiran Gubernur Sherly Tjoanda, dalam agenda ITB Women in STEAM di Kampus ITB Jakarta, Rabu 13 Mei 2026, menegaskan komitmen Pemprov Malut dalam memperkuat kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan daerah. Forum yang mempertemukan akademisi, pemimpin perempuan, peneliti, dan praktisi di bidang Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM) itu menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk menjawab kebutuhan industri dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, Pemprov Malut menargetkan lahirnya SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.
“Agenda ini penting karena membuka ruang kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk menyiapkan SDM Maluku Utara agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang,” ujar Plt Karo Adpim Malut, Abdul Karim, dalam rilis, Kamis 14 Mei 2026.
Penandatanganan kerja sama antara Pemprov Malut dan ITB menjadi langkah strategis yang menegaskan keseriusan daerah dalam menyiapkan SDM yang relevan dengan kebutuhan industri. Di tengah pesatnya perkembangan sektor industri, khususnya metalurgi dan rantai pasok, kolaborasi ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kesiapan SDM yang kompetitif. Upaya ini menjadi sinyal penting bahwa Malut tengah bergerak menuju transformasi ekonomi berbasis pengetahuan dan keterampilan.
“Kami punya kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi putra-putri Maluku Utara. Banyak tenaga dan skill yang dibutuhkan di bidang metalurgi hingga supply chain yang relevan dengan keilmuan di ITB,” kata Gubernur Sherly di forum tersebut, sebagaimana dikutip Abdul Karim.
Selain pengembangan sektor industri, Pemprov Malut juga mendorong perluasan kolaborasi dengan alumni dan mahasiswa ITB pada sektor pertanian dan kelautan sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan daerah. Upaya tersebut menunjukkan arah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada industrialisasi, tetapi juga pada penguatan sektor dasar yang menjadi penopang kebutuhan utama masyarakat di Malut.
Sementara itu, Abdul Karim menilai bahwa pernyataan Rektor ITB, Tatacipta Dirgantara, menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga kerja sama dengan Pemprov Malut menjadi bentuk konkret komitmen perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Pandangan tersebut mempertegas bahwa proses pendidikan dan riset tidak boleh berhenti pada ruang akademik, melainkan harus terhubung langsung dengan kebutuhan sosial dan pembangunan yang dirasakan masyarakat secara luas.
“Ilmu yang tidak turun ke masyarakat adalah ilmu yang belum selesai. Forum ini menjadi pengingat kuat bahwa perjalanan ilmu tidak berhenti di laboratorium atau jurnal internasional, melainkan di kehidupan nyata masyarakat yang dilayani,” ujar Karim mengutip pernyataan Rektor ITB, Tatacipta Dirgantara.
Karim menilai kerja sama tersebut sebagai langkah strategis yang menempatkan ITB sebagai mitra jangka panjang Pemprov Malut dalam memperkuat ekosistem pengembangan SDM. Melalui penguatan talent pipeline, pengembangan riset terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, serta pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan serta peningkatan daya saing daerah di Malut.
Kegiatan ITB Women in STEAM yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni ITB, Salam Ganesha, dan ITB merupakan forum kolaboratif penting yang menghadirkan tokoh perempuan dari berbagai bidang. Forum yang terbagi dalam dua sesi diskusi utama ini memperlihatkan kuatnya keterhubungan antara kebijakan, riset, dan inovasi dengan dampaknya terhadap masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam mendorong transformasi di berbagai sektor pembangunan.
Selain penandatanganan kerja sama antara ITB dan Pemprov Malut, agenda tersebut juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Ikatan Alumni ITB, ITB, Pemprov Malut, dan Adhikari Foundation, serta kerja sama antara IA ITB dan Korporasi ITB Kinarya yang diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pengembangan SDM, riset, dan inovasi berkelanjutan.
Di sisi lain, Gubernur Sherly, mengungkapkan masih minimnya keterlibatan putra-putri daerah dalam menempati posisi strategis di sejumlah kawasan industri di Malut. Sherly menilai pesatnya pertumbuhan industri di Malut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan SDM lokal untuk bersaing pada level pengambilan kebijakan maupun jabatan teknis strategis.
“Di salah satu industri yang ada di Maluku Utara, dengan pegawai sebanyak seratus ribu pegawai, tidak banyak putra-putri Maluku Utara yang ada di posisi strategis,” ungkapnya, sebagaimana dikutip WARTASOFIFI.ID dari video berdurasi 1 menit 4 detik yang diterima pada Kamis, 14 Mei 2026.
Sherly menjelaskan bahwa sebagian besar tenaga kerja asal Malut hingga saat ini masih berada pada level staf, supervisor, maupun operator alat berat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari persoalan kapasitas SDM yang dinilai masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan, kemampuan teknis, maupun kompetensi profesional. Dia juga menyinggung keberadaan dua kawasan industri besar di Malut yang seharusnya dapat menjadi ruang tumbuh bagi tenaga kerja lokal untuk bersaing pada level yang lebih tinggi.
“Masih banyak hanya di level staf, supervisor, operator alat berat, dikarenakan ilmunya belum cukup, kapasitasnya belum cukup, kompetensinya belum cukup. Kita sudah punya dua kawasan industri,” cetusnya.
Sementara itu, Sherly menilai perkembangan industri nikel di Malut selama kurang lebih satu dekade terakhir belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan SDM lokal untuk mengambil peran lebih besar dalam berbagai peluang kerja yang tersedia. Menurutnya, meski sektor industri telah menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah, keterlibatan putra-putri Malut pada sejumlah posisi strategis dan lapangan kerja potensial masih relatif terbatas akibat belum optimalnya kapasitas dan kompetensi tenaga kerja lokal.
“Yang lebih pasti, nikel sudah berjalan di Maluku Utara kurang lebih 10 tahun terakhir, tapi sampai dengan hari ini sumber daya manusia kita belum siap mengambil bagian dari setiap lapangan pekerjaan yang dihadirkan di rumah kami sendiri,” akunya.
Pada bagian lain, Sherly menegaskan bahwa para pekerja yang berada di kawasan industri pada dasarnya merupakan sesama warga negara Indonesia. Namun di tengah berkembangnya sektor industri di Malut, ia menilai Pemprov Malut memiliki tanggung jawab untuk memastikan putra-putri daerah memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam mengakses lapangan pekerjaan, khususnya pada sektor-sektor strategis yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sherly menambahkan, keberadaan industri di Malut semestinya turut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal.
“Bahwa semua adalah warga negara Indonesia, karena 80 persen pegawai adalah warga negara Indonesia. Lebih tentu, kami selaku Gubernur Maluku Utara punya kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi putra-putri Maluku Utara,” tandasrnya. (red)
