WARTASOFIFI.ID – Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, baru-baru ini menjelaskan tantangan yang dihadapi provinsi ini akibat perubahan sosial budaya dan dampak globalisasi.
Ia menyebut bahwa orientasi nilai budaya masyarakat semakin sulit termanifestasikan dengan baik.
“Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendesain arah pembangunan kebudayaan daerah guna menghadapi tantangan zaman yang berkembang begitu masif,” jelas Sarmin.
Provinsi Maluku Utara dikenal dengan warisan budaya yang kaya, termasuk simbol-simbol sejarah seperti Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Selain itu, keberagaman suku bangsa—34 suku asli (Gam Madihutu) dan pendatang (Dai’ Isa)—mengukuhkan Maluku Utara sebagai negeri multikultur dengan julukan “Moloku Kie Raha” dan “Spice Island.”
Namun, Sarmin mengungkapkan bahwa pembangunan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketimpangan sosial terlihat dari perbedaan penghasilan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kota Ternate memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di provinsi ini, yaitu 81,25, diikuti oleh Kota Tidore dengan IPM 72,40. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya masih berada dalam kategori sedang.
“Dimensi pembangunan manusia di Maluku Utara menunjukkan capaian terbaik pada dimensi kesehatan, tetapi capaian pada dimensi pengeluaran atau standar hidup layak masih perlu ditingkatkan,” kata Sarmin.
Kemiskinan di Maluku Utara sebagian besar terjadi di perdesaan, di mana penduduknya bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2022, 25,13 persen penduduk miskin berada di sektor ini.
Sarmin juga menyoroti tingginya angka pengangguran musiman karena mayoritas masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan dengan pola usaha monokultur.
“Untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, pemerintah perlu segera merancang strategi diversifikasi ekonomi, memperkuat pendidikan, dan membuka akses pelayanan dasar secara menyeluruh,” tutup Sarmin. (red)
