WARTASOFIFI.ID – Di tengah upaya pemerintah pusat mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis digital, langkah Pemprov Malut menjalin kerja sama dengan Pemprov Bali bukanlah sekadar diplomasi antardaerah. Ini adalah sinyal kuat dari kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda bahwa Malut ingin melompat dari zona stagnasi birokrasi menuju lompatan kualitas layanan publik yang terukur dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Bali bukanlah mitra biasa. Provinsi ini telah menjelma sebagai simbol keberhasilan dalam reformasi birokrasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pilihan menggandeng Bali mengisyaratkan arah baru yang lebih serius dari Pemprov Malut, yaitu ingin belajar dari yang terbaik dan mengakui bahwa perubahan tak bisa dibangun dari ego sektoral semata.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sherly Tjoanda dan Gubernur Bali, I Wayan Koster, pada Senin (4/8) di Denpasar menjadi titik penting dari komitmen itu. Langkah ini bukan sekadar diplomasi antardaerah. Lebih dari itu, ia mencerminkan semangat Pemprov Malut untuk keluar dari belenggu praktik birokrasi lama dan membuka lembaran baru yang berpihak pada transparansi, efisiensi, serta keterbukaan publik.
Tiga fokus kerja sama yang dibangun juga tidak main-main. Semuanya menyentuh jantung pelayanan dan pembangunan, yakni penguatan sistem pencegahan korupsi, percepatan sistem pemerintahan digital, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Gubernur Sherly menyatakan bahwa alasan memilih Bali sebagai mitra strategis bukan karena popularitasnya sebagai destinasi wisata dunia, tetapi karena pencapaian konkret Bali dalam tata kelola pemerintahan.
Pemprov Bali mampu membuktikan bahwa birokrasi bisa tampil bersih, efisien, dan membanggakan secara nasional. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Malut untuk belajar langsung dari sumbernya. Gubernur Sherly Tjoanda tak ragu menyebut Bali sebagai contoh ideal dalam transformasi pemerintahan.
“Bali telah membuktikan diri sebagai daerah yang unggul dalam tata kelola. Tahun 2024, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mereka tertinggi di Indonesia, dan penerapan SPBE-nya diakui secara nasional,” ungkap Gubernur Sherly.
Kerja sama ini juga tidak terlepas dari peran strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah V. KPK sejak awal mendorong daerah-daerah untuk mengadopsi praktik baik dari provinsi dengan nilai MCP tertinggi.
Dan Bali, dengan nilai MCP yang mencapai angka mengesankan 99, menjadi rujukan utama dalam peta antikorupsi nasional. Dalam konteks itu, Pemprov Malut menjalankan rekomendasi tersebut bukan sebagai beban, melainkan peluang pembelajaran yang menyeluruh.
Gubernur Sherly tidak menyembunyikan ambisinya. Ia ingin melihat Malut berubah dengan cepat. Bukan dengan langkah sembarangan, tapi dengan mencontoh yang sudah terbukti sukses.
Menurutnya, pelayanan publik harus menjadi wajah dari komitmen pemerintah kepada rakyat. Jika wajah itu kusam dan korup, maka wibawa Pemprov Malut ikut tercoreng.
“Kami ingin belajar dari yang terbaik agar Maluku Utara bisa berbenah lebih cepat, dan menjadi lebih transparan, efektif, serta adaptif dalam melayani masyarakat,” tambahnya.
Bali bukan hanya tempat belajar, tetapi juga mitra kolaboratif yang menyambut kehadiran Malut dengan tangan terbuka. Pemprov Malut menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas sambutan hangat yang diberikan selama pertemuan berlangsung. Bukan sekadar seremoni, namun suasana dialog yang konstruktif dan terbuka menjadi kesan kuat dari lawatan ini.
Dalam rombongan resmi, Gubernur Sherly didampingi sejumlah pejabat kunci yang berperan dalam transformasi birokrasi dan sektor pariwisata Malut. Hadir di antaranya Kepala Inspektorat Nirwan MT Ali, Kepala Dinas Pariwisata Tahmid Wahab, Kepala Dinas Kominfosan Iksan R.A Arsyad, Kepala Badan Penghubung KRNS Lestari, dan Kepala Biro Pemerintahan Ali Fataruba. Dari pihak Pemprov Bali pun hadir para pejabat tinggi yang ikut menegaskan keseriusan kerja sama ini. (red)
