WARTASOFIFI.ID – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, memberikan sejumlah catatan strategis terkait perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Tahun 2024. Catatan tersebut menyoroti berbagai isu krusial, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka kemiskinan.
Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Bappeda Malut, Herifal Naly Thomas, saat pelaksanaan Rapat Fasilitasi Perubahan RKPD Halteng Tahun 2024 di Kantor Bappeda Maluku Utara, beberapa waktu lalu.
Dalam arahannya, Naly menyebut angka kemiskinan Halteng sebesar 11,44 persen, yang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Ia juga menyoroti tingkat ketimpangan pendapatan (indeks gini) Halteng sebesar 0,300 serta TPT yang mencapai 3,95 persen, meskipun angka ini berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
“Untuk IPM, Halteng mencatat angka 69,95 yang termasuk kategori sedang dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun, masih di bawah IPM Provinsi Maluku Utara sebesar 70,21 dan Nasional sebesar 74,39,” jelas Naly.
Meski demikian, Naly memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi Halteng yang sangat tinggi, mencapai 42,41 persen, serta pendapatan per kapita sebesar Rp250,03 juta yang jauh di atas rata-rata provinsi dan nasional. “Hal ini tentu menjadi pencapaian penting yang patut diapresiasi, namun tetap harus diiringi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Terkait perubahan RKPD Halteng Tahun 2024, Naly menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan mencakup asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi, keuangan daerah, serta program dan kegiatan yang relevan.
Pada perubahan arah kebijakan keuangan, pendapatan daerah Halteng meningkat dari Rp1,85 triliun menjadi Rp2,1 triliun, bertambah Rp251 miliar. Kebijakan belanja daerah juga naik dengan jumlah yang sama, yakni dari Rp1,85 triliun menjadi Rp2,1 triliun.
“Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, penataan lingkungan, dan pengembangan ekonomi serta UMKM di Halmahera Tengah,” tutup Naly. (red)
