WARTASOFIFI.ID, Ternate – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa seluruh program kerja yang dijalankan Pemprov Malut selaras dengan program strategis nasional, khususnya Asta Citayang diusung Presiden Prabowo Subianto. Penegasan itu disampaikan Gubernur Sherly saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Pengurus Daerah Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA) Provinsi Maluku Utara di Aula Nuku, Asrama Haji Ternate, Minggu (27/04).
“Program kami semuanya in-line dan bersumber dari program strategis nasional, program Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo bahwa negara harus hadir,” ujar Sherly Tjoanda di hadapan jajaran pengurus dan tamu undangan yang hadir.
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini juga mengisahkan kembali suasana pelantikannya di Istana Negara beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan tegas kepada seluruh kepala daerah yang baru dilantik, untuk benar-benar mengabdi kepada rakyat dan mempererat persatuan bangsa.
“Saat pelantikan di Istana Negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah satu atau menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Presiden mengharapkan kepada semua kepala daerah yang dilantik untuk hadir bertugas meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutur Sherly.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly Tjoanda juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemprov Malut dalam 100 hari kerjanya. Ia menekankan bahwa fokus utama diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Izinkan saya mejelaskan program singkat kami dalam 100 hari, dimana saya dan Wakil Gubernur telah menyiapkan program prioritas kami yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkap Gubernur.
Di sektor pendidikan, Gubernur Sherly mengungkapkan bahwa Pemprov Malut telah mengambil langkah konkret dengan menggratiskan biaya komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri. Program ini resmi diberlakukan sejak bulan April 2025.
Lebih lanjut, Sherly juga menyoroti upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui peluncuran program KIP Kuliah Daerah. Ia menjelaskan, program ini dilahirkan dari hasil kolaborasi antara Pemprov Malut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta para rektor perguruan tinggi di Malut yang terakreditasi.
“Begitu pun beasiswa untuk mahasiswa. Saat mendapat kunjungan dari Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan hasil kolaborasi dengan para rektor kampus se-Maluku Utara yang terakreditasi, Pemprov Malut melaunching KIP Kuliah Daerah,” ujarnya.
Sherly memastikan bahwa dalam tahap awal, program ini akan membiayai sedikitnya 1.000 mahasiswa. Ia juga menyebutkan pentingnya keterlibatan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program tersebut.
“Kami menanggung beasiswa untuk 1000 anak dan juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengambil porsi masing-masing, karena kami percaya bahwa pendidikan adalah salah satu jalan menghapus kemiskinan struktural,” tegasnya.
Sementara untuk sektor kesehatan, Gubernur Sherly memaparkan hasil koordinasi dengan para kepala daerah se-Malut dalam Musrenbang yang digelar bersama BPJS Kesehatan. Dalam forum tersebut, diputuskan bahwa tahun 2025 Maluku Utara akan menerapkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
“Setelah hasil rapat koordinasi dengan sepuluh kepala daerah pada Musrembang bersama BPJS Kesehatan diputuskan, tahun 2025 Maluku Utara akan UHC Prioritas,” jelas Sherly.
Ia menambahkan, jika tidak ada kendala berarti, maka pada Mei atau Juni 2025, sekitar 82 persen masyarakat Maluku Utara sudah akan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan gratis melalui skema UHC Prioritas.
“Jika tidak ada kendala, 82 persen dari masyarakat Maluku Utara di bulan Mei atau Juni ini sudah mendapatkan akses kesehatan gratis UHC Prioritas,” kata Sherly. (red)
Sumber: Biro Adpim Malut
