Ahmad Purbaya Tegaskan Distribusi Pajak Rokok Sesuai Aturan

Penulis
Warta Sofifi
-
20
AHMAD PURBAYA

Pemprov Malut telah menyalurkan pembayaran pajak rokok kepada 10 kabupaten/kota di wilayah provinsi ini. Berdasarkan data BPKAD Malut, total pajak rokok yang menjadi hak pemerintah daerah (Pemda) mencapai Rp11,8 miliar, terdiri atas lebih bayar Rp6,5 miliar dan realisasi pembayaran sebesar Rp5,3 miliar.

Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya, menjelaskan bahwa realisasi pembayaran dilakukan pada Selasa, 2 Desember 2025, sebagai bentuk komitmen Pemprov Malut untuk memenuhi hak daerah secara transparan dan tepat waktu.

“Kami memastikan hak kabupaten/kota tetap disalurkan. Ini adalah komitmen kami untuk menuntaskan hak-hak daerah yang sah, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujar Purbaya, Rabu (4/12).

Rincian penyaluran per kabupaten/kota menunjukkan distribusi yang beragam, sesuai besaran hak masing-masing daerah:

  1. Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel): Total Rp1,8 miliar (lebih bayar Rp1 miliar, realisasi Rp779,2 juta)
  2. Kota Ternate: Total Rp1,550 miliar (lebih bayar Rp880 juta, realisasi Rp670,9 juta)
  3. Halmahera Utara (Halut): Total Rp1,533 miliar (lebih bayar Rp868 juta, realisasi Rp665,4 juta)
  4. Halmahera Barat (Halbar): Total Rp1,1 miliar (lebih bayar Rp673,3 juta, realisasi Rp519,6 juta)
  5. Kota Tidore: Total Rp1,099 miliar (lebih bayar Rp615,7 juta, realisasi Rp483,6 juta)
  6. Kepulauan Sula (Kepsul): Total Rp994,7 juta (lebih bayar Rp581,4 juta, realisasi Rp413,2 juta)
  7. Halmahera Tengah (Halteng): Total Rp990,8 juta (lebih bayar Rp439,1 juta, realisasi Rp551,7 juta)
  8. Halmahera Timur (Haltim): Total Rp988,6 juta (lebih bayar Rp544,8 juta, realisasi Rp443,7 juta)
  9. Pulau Morotai: Total Rp898,7 juta (lebih bayar Rp496,3 juta, realisasi Rp402,3 juta), dan
  10. Pulau Taliabu: Total Rp812,9 juta (lebih bayar Rp440,6 juta, realisasi Rp372,2 juta)

Purbaya menekankan bahwa penyaluran ini dilakukan secara sistematis, dengan memperhatikan administrasi dan kondisi keuangan Pemprov Malut, agar setiap kabupaten/kota menerima haknya sesuai peraturan.

“Distribusi ini bukan hanya sekadar transfer dana, tetapi juga bentuk komitmen kami dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mendukung pembangunan di seluruh wilayah Malut,” kata Purbaya.