Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang digelar di halaman kantor Dikbud Malut pada 25 November 2025. WARTASOFIFI.ID/Rais Dero
Gubernur Malut Sherly Tjoanda menunjukkan komitmen yang sangat serius dalam upaya mengentaskan kemiskinan melalui sejumlah program strategis yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Sejak awal masa kepemimpinannya, ia menegaskan bahwa penurunan kemiskinan bukan hanya target angka, tetapi tanggung jawab moral pemerintah untuk memastikan setiap warga hidup lebih layak dan memiliki akses terhadap layanan publik yang adil.
Gubernur Sherly juga menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan bukan sekadar target formal dalam dokumen perencanaan, tetapi merupakan tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat. Menurutnya, pemerintah daerah wajib menjamin bahwa seluruh warga mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan akses yang adil terhadap layanan publik.
Salah satu kebijakan paling menonjol yang digulirkan Gubernur Sherly adalah pendidikan gratis. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anak di Malut dapat mengenyam pendidikan tanpa hambatan biaya yang selama ini menjadi beban bagi banyak keluarga berpenghasilan rendah.
Kebijakan pendidikan gratis tersebut diintegrasikan dengan penguatan operasional sekolah melalui berbagai bentuk dukungan teknis dan fasilitas. Gubernur Sherly menilai pendidikan adalah pintu pertama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Dalam sektor kesehatan, Sherly Tjoanda menerapkan layanan kesehatan gratis yang memberikan akses lebih luas bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar. Program ini memungkinkan mereka berobat di puskesmas dan rumah sakit tanpa harus memikirkan biaya yang kerap menjadi penghalang utama.
Kebijakan kesehatan gratis itu sejalan dengan komitmen daerah dalam memperkuat Universal Health Coverage (UHC). Gubernur Sherly memastikan bahwa tidak ada warga yang dibiarkan tanpa perlindungan kesehatan dasar, terutama kelompok masyarakat rentan.
Selain itu, Sherly memperkuat jaring pengaman sosial melalui bantuan bagi warga yang menikah dan bantuan bagi keluarga yang mengalami musibah kematian. Kebijakan ini dirancang agar beban biaya mendesak dapat diminimalkan oleh negara.
Program pasar murah yang rutin digelar di kabupaten/kota turut menjadi instrumen penting dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Melalui program ini, Sherly ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar di tengah fluktuasi harga.
Komitmen Gubernur Sherly dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat juga diwujudkan melalui program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Melalui program ini, rumah-rumah warga yang sebelumnya tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan diperbaiki hingga layak dihuni.
Intervensi terhadap RTLH tidak hanya meningkatkan kenyamanan tempat tinggal, tetapi juga memperbaiki kualitas sanitasi keluarga. Hal ini diyakini memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Serangkaian program tersebut menjadi bukti bahwa Sherly Tjoanda menjalankan penanganan kemiskinan secara terukur, menyeluruh, dan berpihak pada warga yang paling membutuhkan. Dengan berbagai langkah konkret, Sherly ingin memastikan tak ada masyarakat yang tertinggal.
Namun, komitmen kuat dari Gubernur Sherly belum sepenuhnya diimbangi oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini terlihat dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se-Malut yang digelar pada Rabu 3 Desember 2025.
Rakor yang berlangsung di lantai IV Kantor Gubernur itu merupakan forum strategis yang seharusnya menyatukan langkah percepatan penanggulangan kemiskinan. Ironisnya, forum tersebut justru memperlihatkan perbedaan tajam antara keseriusan provinsi dan rendahnya keterlibatan pemerintah kabupaten/kota, terutama Bupati dan Wali Kota.
Wagub Malut, Sarbin Sehe, selaku Ketua TKPK Provinsi, membuka rakor dengan menegaskan bahwa kemiskinan di Malut kini bersifat multidimensi. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan tidak lagi hanya berbicara soal pendapatan, tetapi juga mencakup kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
Dalam ruangan yang dihadiri para kepala OPD provinsi, Wakil Bupati Kepulauan Sula, perwakilan kabupaten/kota, Bappeda, serta anggota TKPK, Wagub menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kerja sama lintas sektor.
“Rakor TKPK ini merupakan momentum penting bagi kita semua dalam memperkuat sinergi dan komitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah kita tercinta Malut,” ujarnya dalam sambutannya.
Wagub Sarhin juga mengingatkan bahwa TKPK tidak boleh berhenti sebagai forum administratif. Menurutnya, TKPK harus menjadi wadah kerja nyata yang melahirkan langkah konkret di lapangan serta memastikan setiap program benar-benar menjangkau masyarakat.
Sarbin memaparkan bahwa Pemprov Malut menetapkan penurunan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas utama dalam RPJMD 2025–2029. Langkah ini sekaligus menjadi kontribusi nyata terhadap target nasional mencapai kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2028.
Kemudian, Sarbin menyampaikan lima langkah strategi besar yang harus menjadi fokus pemerintah daerah, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor hingga pemantauan program yang berkelanjutan. Setiap langkah diharapkan mampu mempercepat capaian penanggulangan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sarbin mengapresiasi penurunan angka kemiskinan Malut dari 6,32 persen pada Maret 2024 menjadi 5,81 persen pada Maret 2025. Dia menilai capaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan yang dijalankan secara konsisten.
Namun, di balik capaian tersebut, pantauan WARTASOFIFI.ID menunjukkan situasi yang cukup mengkhawatirkan. Dari sepuluh kabupaten/kota di Malut, hanya Wakil Bupati Kepulauan Sula yang hadir langsung dalam rakor tersebut.
Sembilan kepala daerah lainnya terlihat tidak ada, memunculkan pertanyaan mengenai seberapa besar komitmen para bupati dan wali kota dalam menyikapi isu kemiskinan. Ketidakhadiran mereka dianggap mencerminkan lemahnya prioritas terhadap agenda penting ini.
Absennya para kepala daerah juga memperkuat dugaan bahwa penanganan kemiskinan belum menjadi fokus utama di beberapa kabupaten/kota. Padahal, target nasional yang ambisius membutuhkan keterlibatan penuh dari semua pemangku kebijakan.
Forum yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi terbesar justru memperlihatkan lemahnya koordinasi lintas daerah. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk membenahi pola komunikasi dan komitmen politik pemerintah daerah.
Di tengah minimnya kehadiran para bupati dan wali kota, rakor tetap berlangsung dengan arahan langsung dari Wagub Sarbin Sehe. Didampingi Kepala Bappeda Malut, Sarmin S. Adam, Wagub memastikan setiap agenda pembahasan berjalan terarah, sistematis, dan tetap mengikuti instruksi Gubernur Sherly agar langkah penanggulangan kemiskinan di daerah tidak kehilangan fokus.
Rapat yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari itu dihadiri para kepala OPD provinsi dan perwakilan kabupaten/kota. Wagub dan Kepala Bappeda memberikan arahan dan berulang kali meminta penjelasan rinci dari peserta untuk memastikan data yang disampaikan benar-benar akurat.
Sikap konsisten keduanya memimpin jalannya diskusi menegaskan bahwa Pemprov Malut sangat serius menjalankan mekanisme perencanaan dan sinkronisasi kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada program yang berjalan tanpa dasar yang kuat.
Dengan keberlangsungan rakor tersebut, Pemprov Malut kembali menegaskan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama. Kehadiran simbolik saja tidak cukup untuk membawa perubahan nyata.
Tanpa keterlibatan langsung para bupati dan wali kota, target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2028 dikhawatirkan hanya menjadi slogan di atas kertas. Pemprov Malut menegaskan bahwa semua level pemerintahan wajib bergerak seirama untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. (red)
