Ahmad Purbaya, Kepala BPKAD Malut, menegaskan bahwa arah belanja daerah Pemprov Malut tahun 2025 harus fokus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, setiap program yang dibiayai dari APBD harus diarahkan pada kebutuhan publik, sejalan dengan arahan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Purbaya menambahkan bahwa percepatan realisasi anggaran dan penyelesaian pekerjaan tertunda di OPD merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh anggaran terserap optimal dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Malut.
Ia menjelaskan bahwa Gubernur Sherly Tjoanda menekankan prioritas anggaran APBD harus diarahkan untuk program yang menyentuh kebutuhan publik. Oleh karena itu, BPKAD mendorong seluruh OPD untuk mempercepat realisasi anggaran dan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.
“Ibu Gubernur menegaskan APBD harus diprioritaskan untuk masyarakat. Dengan sisa waktu yang ada, kami menargetkan realisasi anggaran terus naik sehingga berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujar Purbaya, Kamis, 20 November 2025.
Purbaya menambahkan, peningkatan penyerapan anggaran bukan sekadar soal angka, tetapi juga kualitas pelaksanaan. Setiap program yang berjalan diharapkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Target kami bukan hanya persentase, tetapi kualitas dan hasil program yang dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, BPKAD secara rutin mengevaluasi progres penyerapan anggaran tiap OPD dan memberikan pendampingan teknis bila diperlukan. Hal ini penting agar seluruh anggaran dapat terserap optimal sebelum tutup tahun.
“Pendampingan ini bertujuan memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan sesuai tujuan dan tepat sasaran,” pungkas Purbaya.
