Kadikbud Malut, Abubakar Abdullah, mengusulkan perubahan nomenklatur SMA Negeri 1 Tidore menjadi SMA Negeri 1 Zainal Abidin Syah Tidore Kepulauan. Gagasan tersebut berangkat dari jejak sejarah bangunan sekolah yang pernah menjadi kantor Gubernur Irian Barat ketika Soasio, Tidore, ditetapkan sebagai ibu kota sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat pada 1956. Dilansir dari TribunTernate.com, Jumat, 30 Oktober 2026.
“Ada jejak sejarah yang melekat di dalamnya. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga ingatan kolektif tentang perjalanan daerah ini,” ungkap Abubakar saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di SMA Negeri 1 Tidore, mewakili Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Rabu, 28 Oktober 2026.
Usulan perubahan nama tersebut memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan sejarah pemerintahan di Malut. Pada 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan pusat pemerintahan sementara di Soasio, Tidore.
Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore ke-35, kemudian ditetapkan sebagai gubernur pertama provinsi tersebut melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1956, tertanggal 23 September 1956.
Penunjukan Sultan Zainal Abidin Syah memiliki kaitan dengan sejarah panjang Kesultanan Tidore dan perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Peran tersebut membuat namanya tidak hanya tercatat dalam sejarah Kesultanan Tidore, tetapi juga dalam perjalanan pemerintahan Indonesia di wilayah timur.
Pada masa kepemimpinannya, Soasio menjadi pusat aktivitas pemerintahan Irian Barat. Sejumlah fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik mulai beroperasi di wilayah tersebut. Arsip dokumentasi tahun 1957, misalnya, merekam aktivitas Gubernur Zainal Abidin Syah di Soasio, termasuk perkembangan fasilitas Radio Republik Indonesia (RRI) dan pelayanan telekomunikasi.
Bangunan yang kini digunakan sebagai SMA Negeri 1 Tidore sebelumnya difungsikan sebagai kantor gubernur. Setelah pusat pemerintahan berpindah ke daratan Irian Barat, bangunan bersejarah tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan.
Abubakar menilai jejak sejarah yang melekat pada bangunan sekolah memiliki nilai penting untuk diperkenalkan kepada generasi muda. Lingkungan pendidikan dapat menjadi ruang untuk merawat ingatan sejarah sekaligus mengenalkan tokoh-tokoh yang pernah berperan dalam perjalanan pemerintahan dan daerah.
Abubakar meminta pihak sekolah melakukan kajian dan menyampaikan usulan perubahan nomenklatur secara resmi. Proses tersebut perlu melibatkan berbagai pihak agar perubahan nama memiliki landasan historis serta mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Perubahan nomenklatur ini perlu dikaji dengan baik, berkoordinasi dengan tokoh daerah dan mengikuti mekanisme yang berlaku. Harapannya, nama sekolah tidak hanya menjadi identitas administratif, tetapi juga membawa nilai sejarah dan keteladanan bagi peserta didik,” jelasnya.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum bagi Abubakar untuk menghubungkan semangat persatuan nasional dengan pengenalan sejarah lokal. Warisan perjuangan pemuda pada 1928 perlu berjalan beriringan dengan pemahaman generasi muda terhadap perjalanan sejarah daerah sebagai bagian dari identitas kebangsaan.
Di lingkungan sekolah, pengenalan sejarah tidak hanya berlangsung melalui materi pembelajaran di ruang kelas. Nama tokoh, bangunan, dan tempat yang memiliki keterkaitan dengan perjalanan pemerintahan daerah juga dapat menjadi bagian dari pengetahuan sejarah yang dekat dengan kehidupan peserta didik.
SMA Negeri 1 Tidore memiliki latar sejarah yang berkaitan dengan masa awal pemerintahan Irian Barat. Jejak tersebut menjadi dasar Abubakar mengajukan nama Sultan Zainal Abidin Syah sebagai identitas baru sekolah.
Gagasan tersebut sekaligus membuka ruang kajian mengenai hubungan antara sejarah pemerintahan, identitas daerah, dan perkembangan pendidikan di Tidore. Nama seorang tokoh sejarah pada satuan pendidikan diharapkan dapat menghadirkan nilai keteladanan yang terus dikenalkan kepada peserta didik.
Sultan Zainal Abidin Syah sendiri memegang jabatan sebagai Gubernur Irian Barat hingga 1961. Setelah itu, perjuangannya tetap tercatat dalam sejarah pembebasan Irian Barat melalui keterlibatan dalam persiapan Operasi Trikora. Sultan Zainal Abidin Syah wafat pada 4 Juli 1967 di Ambon.
Jenazahnya kemudian dipindahkan ke Tidore pada 11 Maret 1986 dan disemayamkan di lingkungan Kedaton Kesultanan Tidore.
Abubakar berharap, melalui kajian dan pengusulan secara resmi, SMA Negeri 1 Tidore dapat memperkuat identitas sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mencetak generasi berprestasi, tetapi juga melahirkan generasi yang memahami sejarah, menghargai jasa para pendahulu, dan bangga terhadap daerahnya.
Gagasan perubahan nomenklatur tersebut selanjutnya menunggu kajian pihak sekolah serta proses pengajuan melalui mekanisme yang berlaku.
