Kadikbud Malut Abubakar Abdullah disambut warga saat melakukan kunjungan ke Pulau Makian, Malut, baru-baru ini. Dok, Dikbud Malut.
Perjalanan menelusuri persoalan pendidikan di wilayah kepulauan belum selesai. Setelah mengunjungi Kabupaten Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula selama enam hari, 14-19 Oktober 2026, Kadikbud Malut Abubakar Abdullah kembali melanjutkan agenda lapangan. Dari Ternate, perjalanan berikutnya diarahkan menuju Halut dan Halbar.
Rangkaian perjalanan tersebut memperlihatkan luasnya wilayah kerja pendidikan Malut yang membutuhkan perhatian lintas kabupaten. Setelah menyelesaikan kunjungan di Taliabu dan Sula, Abubakar kembali ke Ternate. Tanpa berlama-lama, agenda berikutnya langsung berlanjut ke dua kabupaten di daratan Halmahera.
Kunjungan ke Taliabu dan Sula pada 14-19 Oktober 2026 menjadi salah satu bagian penting dari agenda penelusuran kondisi pendidikan. Selama perjalanan tersebut, Abubakar menyambangi 11 sekolah dari wilayah utara hingga selatan. Kunjungan mencakup satuan pendidikan SMA, SMK, dan TKA.
Pada 15 Oktober 2026, agenda berlanjut ke Pulau Mangoli, Kepulauan Sula. Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian meliputi Mangoli Barat dan Mangoli Utara. Penelusuran tersebut membuka ruang untuk melihat kondisi satuan pendidikan di wilayah dengan karakter geografis kepulauan.
Perjalanan dari satu sekolah ke sekolah lain menghadirkan gambaran bahwa persoalan pendidikan Malut tidak hanya berkaitan dengan ruang kelas, tenaga pendidik, atau kelengkapan fasilitas. Akses menuju sekolah juga menjadi persoalan tersendiri, terutama di wilayah yang dipisahkan laut dan memiliki keterbatasan transportasi.
Gambaran tersebut terlihat dari kondisi sejumlah siswa yang harus menggunakan perahu untuk mencapai sekolah. Perjalanan menuntut waktu, tenaga, dan dukungan transportasi yang tidak selalu mudah diperoleh. Kondisi semacam ini memperlihatkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan turut dipengaruhi keadaan geografis tempat peserta didik tinggal.
Di wilayah kepulauan, jarak antara rumah dan sekolah tidak selalu dapat diukur melalui panjang jalan. Laut, cuaca, ketersediaan perahu, dan biaya perjalanan menjadi bagian dari kenyataan yang dihadapi peserta didik.
Agenda menuju Halut dan Halbar memiliki relevansi dengan skala layanan pendidikan menengah di kedua kabupaten tesebut. Data tahun ajaran 2024/2025 mencatat Halut memiliki 27 SMA dengan 6.869 peserta didik dan 471 guru. Sementara itu, Halbar memiliki 20 SMA dengan 4.169 peserta didik dan 377 guru.
Pada jenjang SMK, Halut tercatat memiliki 39 sekolah dengan 5.108 peserta didik dan 360 guru. Halbar memiliki 16 SMK dengan 1.637 peserta didik dan 248 guru.
Jika digabungkan, kedua kabupaten tersebut memiliki 102 satuan pendidikan SMA dan SMK, dengan 17.783 peserta didik serta 1.456 guru. Angka tersebut memperlihatkan besarnya cakupan layanan pendidikan menengah yang membutuhkan perhatian dan pengelolaan secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, Malut memiliki 225 SMA dengan 45.583 peserta didik dan 4.037 guru pada tahun ajaran yang sama. Angka tersebut belum memasukkan keseluruhan satuan pendidikan pada jenjang lainnya.
Data partisipasi pendidikan juga memperlihatkan pekerjaan yang masih perlu diperhatikan. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Malut pada 2024 tercatat 68,02 persen.
Angka ini menjadi salah satu indikator penting untuk melihat keterjangkauan pendidikan menengah dan keberlanjutan peserta didik mengikuti jenjang pendidikan sesuai kelompok umurnya.
Setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan di Taliabu dan Sula, Abubakar kembali ke Ternate. Waktu persinggahan tersebut tidak menjadi akhir perjalanan. Halut dan Halbar kembali masuk dalam agenda penelusuran kondisi pendidikan.
Dua kabupaten tersebut memiliki wilayah pendidikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.
Penelusuran langsung diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sekolah, ketersediaan fasilitas, kebutuhan tenaga pendidik, serta berbagai persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.
Rangkaian perjalanan dari Taliabu, Sula, Ternate, hingga Halut dan Halbar memperlihatkan luasnya bentangan geografis yang harus dijangkau dalam pengelolaan pendidikan Malut.
Setiap kabupaten memiliki kondisi yang tidak selalu sama. Penaganan persoalan pendidikan pun membutuhkan pemetaan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.
Di tengah agenda tersebut, pekerjaan memajukan pendidikan tidak cukup diselesaikan melalui laporan dan rapat koordinasi. Ada sekolah yang perlu dikunjungi, fasilitas yang harus dilihat, serta aspirasi guru dan siswa yang perlu didengar secara langsung.
Sebagai Kadikbud Malut, Abubakar memikul tanggung jawab pengelolaan pendidikan di wilayah dengan sebaran pulau yang luas. Tantangan tersebut mencakup pemerataan sarana pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, hingga akses siswa menuju sekolah.
Perjalanan ke berbagai kabupaten menjadi salah satu cara memperoleh gambaran lapangan sebelum persoalan diterjemahkan ke dalam program dan lagkah penanganan.
Temuan dari setiap kunjungan membutuhkan tindak lanjut agar kehadiran pemerintah tidak berhenti pada dokumentasi perjalanan.
Dari Taliabu dan Sula menuju Halut dan Halbar, masih banyak ruang pendidikan yang perlu dijangkau. Di setiap sekolah terdapat kebutuhan yang berbeda, sementara hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak tetap menjadi perhatian utama.
Laut dan jarak menjadi tantangan geografis. Sementara itu, pekerjaan membangun pendidikan Malut menuntut kesinambungan perhatian, kebijakan, dan tindakan nyata.
Perjalanan Abubakar dari satu kabupaten ke kabupaten lain menjadi bagian dari upaya menelusuri persoalan tersebut secara langsung.
