WartaSofifi.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Seminar Aktualisasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VII yang dilaksanakan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Sofifi, pada Kamis (7/11/2024).
Seminar ini menjadi ajang untuk memaparkan hasil akhir program PKA, dengan fokus utama pada Percepatan Pengamanan Kawasan Perumahan Kumuh atau “Cegah Kumuh” yang diangkat oleh Abdul Kadir Usman, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku Utara.
Abdul Kadir, yang juga merupakan reformer dalam PKA Angkatan VII dengan NDH 13, memaparkan pentingnya pengelolaan kawasan perumahan kumuh di provinsi tersebut, yang kini menghadapi masalah serius terkait infrastruktur dan akses layanan dasar.
Dalam laporannya, Abdul Kadir mengungkapkan bahwa kawasan perumahan kumuh di Maluku Utara masih dominan dengan kondisi yang memprihatinkan, seperti rumah yang tidak layak huni dan terbatasnya sarana air bersih, sanitasi, serta listrik.
“Dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.278.859 jiwa dan kepadatan penduduk 42 jiwa per kilometer persegi, Maluku Utara menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah kawasan kumuh. Oleh karena itu, percepatan pengamanan kawasan perumahan kumuh menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Abdul Kadir.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara, Idrus Assagaf, mengungkapkan perhatian serius terkait pengembangan kapasitas kepemimpinan di lingkungan pemerintah provinsi.
Menurut Idrus, lebih dari 60 persen pejabat eselon III di Pemprov Maluku Utara belum mengikuti pelatihan PKA, yang menjadi salah satu elemen penting dalam peningkatan kualitas kepemimpinan dan manajerial di tingkat pemerintahan daerah.
“Pelatihan PKA ini sangat krusial dalam mempersiapkan pejabat eselon III untuk menghadapi berbagai tantangan di pemerintahan. Namun, meskipun sekitar 40 persen pejabat eselon III telah mengikuti pelatihan ini, sebagian besar dari mereka saat ini tidak lagi menduduki jabatan. Sisanya, lebih dari 60 persen, belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan ini, yang tentu saja menghambat pengembangan kapasitas kepemimpinan di instansi pemerintah,” jelas Idrus Assagaf.
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sendiri dirancang untuk membekali pejabat eselon III dengan keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif.
Melalui pelatihan ini, diharapkan para pejabat yang terlatih dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk dalam program-program pembangunan seperti penataan perumahan kumuh.
Idrus menambahkan bahwa PKA juga diharapkan menjadi fondasi untuk mencetak pemimpin yang memiliki visi pembangunan yang jelas, mampu mengelola sumber daya dengan efisien, dan memiliki kemampuan manajerial yang tinggi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Seminar yang dihadiri oleh berbagai pejabat di lingkungan Pemprov Maluku Utara ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para peserta PKA Angkatan VII untuk mengaktualisasikan aksi perubahan yang telah mereka rancang dan terapkan selama masa pelatihan. Harapannya, melalui seminar ini, solusi konkret terhadap masalah kawasan perumahan kumuh dapat ditemukan, dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.
Dengan adanya seminar dan program PKA ini, Pemprov Maluku Utara menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penanganan isu-isu krusial, seperti kawasan perumahan kumuh yang telah lama menjadi masalah sosial dan pembangunan di provinsi ini. (red)
