WARTASOFIFI.ID – Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) di jenjang pendidikan menengah atas dan kejuruan di Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun ajaran 2024/2025 berjalan dengan lancar dan tertib. Hal itu disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Malut, Abubakar Abdullah, melalui siaran pers yang diterima media ini pada Senin malam, 21 April 2025.
Abubakar Abdullah, yang akrab disapa Aka, mengungkapkan bahwa total sebanyak 373 sekolah terdiri dari SMA dan SMK di seluruh Malut berhasil menyelenggarakan ujian dengan baik, baik dalam bentuk ujian teori maupun praktik keahlian sesuai dengan bidang masing-masing.
“Pelaksanaan Ujian Sekolah dan UKK SMK sukses. Sejumlah 373 SMA dan SMK sukses menggelar Ujian Sekolah dan Ujian Kompetensi Keahlian (SMK),” ungkapnya.
Menurutnya, ujian dilaksanakan serentak di berbagai kabupaten dan kota selama kurang lebih satu pekan. Proses pelaksanaan dimulai pada pertengahan April dan dijadwalkan berakhir pada Selasa, 22 April 2025.
“Pelaksanaan ujian berlangsung kurang lebih satu pekan dan berakhir Selasa besok (hari ini). Ujian Sekolah dan UKK sendiri bertujuan menilai pencapaian kompetensi siswa kelas 12, serta sebagai dasar penilaian kelulusan siswa,” terang Aka.
Dalam rangka memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur operasional standar, Dinas Dikbud Malut menurunkan tim monitoring ke seluruh wilayah. Tim ini terdiri dari pejabat struktural, kepala cabang dinas di daerah, serta para pengawas sekolah.
“Alhamdulillah, seluruh pelaksanaan ujian berjalan lancar, aman, dan terkendali. Dikbud sendiri menurunkan pejabat dari Dikbud, kepala cabang dinas, dan pengawas sekolah untuk melakukan monitoring. Berdasarkan laporannya, semua pelaksanaan berjalan lancar,” jelasnya.
Keberhasilan pelaksanaan ujian tersebut menurut Abubakar tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik di level satuan pendidikan, orang tua murid, maupun masyarakat sekitar yang ikut menjaga suasana sekolah agar tetap kondusif selama ujian berlangsung.
“Saya memberi apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan pendidikan, guru, serta masyarakat yang telah saling memberi dukungan dalam menciptakan ekosistem sekolah yang kondusif,” ujar Aka.
Isu pungutan di sekolah kembali menjadi perhatian publik. Menanggapi hal itu, Plt Kadikbud Malut menyatakan secara tegas bahwa tidak diperkenankan ada pungutan uang ujian di SMA Negeri, karena pembiayaan ujian telah ditanggung oleh pemerintah.
“Sehingga pelaksanaan Ujian Sekolah dan UKK berlangsung aman. Soal sekolah gratis pun menjelaskan bahwa bagi SMA negeri, dalam pelaksanaan Ujian Sekolah tidak ada lagi penarikan uang ujian. Jika masih ditemukan, sudah kami perintahkan untuk dikembalikan,” tegas Aka.
Namun, ia juga mengakui bahwa ada sejumlah sekolah yang terlanjur menarik biaya ujian lantaran telah membuat kesepakatan dengan orang tua siswa jauh hari sebelumnya.
Meskipun begitu, ia memastikan bahwa uang tersebut sedang dalam proses pengembalian.
“Memang berdasarkan laporan, ada beberapa sekolah yang sudah buat komitmen dengan orang tua pada bulan Januari kemarin. Jadi ada yang masih menarik uang ujian, tapi sudah dalam proses dikembalikan,” jelasnya.
Berbeda dengan SMA, untuk sekolah menengah kejuruan (SMK), Abubakar menyebut masih ditemukan adanya pungutan UKK. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini kegiatan UKK dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) siswa SMK belum sepenuhnya dibiayai dari Dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah).
“Kami akan pantau terus. Sedangkan SMK, kemarin masih dijumpai beberapa SMK masih menarik uang UKK. Bagi SMK, untuk kegiatan PPL siswa dan UKK belum diperhitungkan dalam Bosda, sekalipun sudah kita lebihkan Rp75 ribu bagi siswa SMK,” kata Abubakar.
Peningkatan dana BOSDA sebesar Rp75 ribu per siswa SMK yang dilakukan tahun ini ternyata belum cukup menutupi seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan UKK maupun kegiatan praktik kerja lapangan. Karena itu, Dinas Dikbud kini tengah menyusun strategi pembiayaan yang lebih efektif dan transparan.
“Tapi belum cukup, sehingga sekarang kami lagi menyelesaikan perhitungan PPL dan UKK yang bisa kita cover lewat DPA Dikbud,” imbuhnya.
Lebih jauh, Abubakar Abdullah menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong agar semua sekolah, baik negeri maupun swasta, mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan tanpa beban tambahan kepada siswa.
Ia berharap pengambilalihan pembiayaan komite oleh pemerintah benar-benar diterapkan secara konsekuen di semua level sekolah.
“Saya juga berharap dengan diambil alih pembiayaan komite ke pemerintah, pihak sekolah agar tidak lagi membebani tambahan lain termasuk tidak ada lagi uang ambil ijazah atau rapor,” pungkasnya.
Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Dikbud Malut ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pendidikan berkualitas, adil, dan terjangkau.
Seiring dengan arah kebijakan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, yang menekankan pentingnya reformasi sektor pendidikan, keberhasilan pelaksanaan Ujian Sekolah dan UKK tahun ini menjadi tonggak penting menuju ekosistem pendidikan yang inklusif.
Dengan komitmen yang terus dijaga, pelibatan pengawasan aktif, serta transparansi dalam pembiayaan, dunia pendidikan Malut terus menunjukkan kemajuan.
Evaluasi menyeluruh dan pembenahan terhadap praktik-praktik pungutan yang tidak sesuai regulasi juga diharapkan mampu memberi ruang bagi siswa untuk belajar dengan tenang, tanpa beban biaya tambahan. (red)
