WartaSofifi.id – Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Maluku Utara (Malut), pemerintah daerah menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur logistik yang mampu menjaga stabilitas pasokan dan akses pangan bagi masyarakat.
Hal ini menjadi tema utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyediaan Infrastruktur Logistik Cadangan Pangan, yang berlangsung di Sofifi pada Rabu (23/10/2024).
Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Hairiah, dalam sambutannya, menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga pada bagaimana sistem pangan dikelola secara holistik.
“Ketahanan pangan yang berkelanjutan mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, logistik cadangan pangan menjadi fondasi utama yang memastikan rantai pasok dari hulu ke hilir tetap berjalan, serta menjamin ketersediaan pangan yang konsisten di seluruh wilayah,” ujarnya.
Menurutnya, infrastruktur cadangan pangan di Maluku Utara berperan krusial dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak perubahan iklim, fluktuasi produksi pertanian, hingga kendala distribusi ke daerah-daerah terpencil.
“Kita membutuhkan ekosistem pangan yang kuat dan resilient, terutama dalam kondisi iklim yang semakin tidak menentu,” tambahnya.
Pelaksana Harian (Plh) Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Fahmi Alhabsi, menyampaikan bahwa tantangan ketahanan pangan di provinsi ini mencakup persaingan sumber daya alam yang semakin ketat, dominasi usaha tani skala kecil, serta perubahan iklim yang memengaruhi pola produksi pertanian.
Ia juga menyoroti adanya pertumbuhan populasi dan perubahan preferensi konsumen sebagai faktor yang memperumit pengelolaan permintaan pangan.
“Seiring dengan meningkatnya populasi, kebutuhan pangan tidak hanya terbatas pada konsumsi manusia, tetapi juga harus bersaing dengan pakan ternak dan bahan baku energi. Hal ini menambah kompleksitas manajemen pangan kita,” jelas Fahmi.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah daerah merencanakan penguatan infrastruktur pangan melalui pembangunan gudang cadangan pangan yang strategis.
Gudang-gudang ini, menurut Fahmi, bukan hanya sebagai fasilitas penyimpanan, tetapi juga berfungsi sebagai pengatur suplai yang kritis ketika produksi mengalami kelebihan atau defisit akibat faktor eksternal, seperti perubahan cuaca atau gangguan lainnya.
“Infrastruktur seperti ini memungkinkan kita menstabilkan harga dan pasokan pangan, sehingga masyarakat tetap memiliki akses yang adil dan terjangkau terhadap bahan pangan,” paparnya.
Lebih lanjut, Staf Ahli Gubernur menegaskan bahwa pengelolaan gudang pangan dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta, khususnya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kerjasama ini diperlukan untuk memperkuat tata kelola pangan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan,” ujarnya.
Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan dinas pangan dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, agenda utama yang dibahas adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai sektor terkait untuk memastikan bahwa infrastruktur pangan dapat berfungsi optimal dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat.
Melalui pertemuan ini, diharapkan ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan, sekaligus mengoptimalkan sumber daya lokal yang dimiliki Maluku Utara dalam konteks perubahan iklim dan dinamika pasar global. (red)
