Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. WARTASOFIFI.ID/RD
Pemprov Malut menunjukkan kepedulian nyata terhadap korban banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung November 2025. Bantuan kemanusiaan senilai Rp2 miliar disalurkan sebagai bentuk solidaritas Pemprov dan masyarakat Malut terhadap sesama di tanah air, sekaligus menjadi bukti bahwa duka satu daerah adalah duka bersama yang harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Dikutip WARTASOFIFI.ID pada Senin 8 Desember 2025, Pemprov Malut melalui akun Instagram resmi @malutprov menyampaikan informasi tersebut dengan memposting lima flayer yang sarat pesan kemanusiaan dan empati sosial. Flayer pertama menegaskan bahwa bantuan bersumber dari APBD Malut sebagai “amanah rakyat” yang dialokasikan untuk Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, sebagai bentuk nyata kepedulian antarprovinsi dalam menghadapi bencana alam.
Flayer kedua menegaskan kepedulian spiritual Pemprov Malut terhadap korban bencana, memuat doa dan harapan agar setiap keluarga yang terdampak diberi kekuatan dalam menghadapi kehilangan dan kesedihan. Latar gambar yang menampilkan sejumlah warga Malut sedang berdoa menjadi simbol nyata solidaritas, menunjukkan bahwa kepedulian tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan materi, tetapi juga melalui empati dan dukungan moral yang mendalam bagi Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Flayer ketiga menegaskan rasa duka yang dialami korban adalah duka seluruh bangsa. “DUKA YANG KITA RASAKAN. Banjir bandang dan longsor mengambil banyak jiwa. Sakit mereka adalah sakit kita. Indonesia berduka bersama,” tulis flayer tersebut. Pesan ini menekankan bahwa solidaritas tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga empati dan kesadaran kolektif sebagai bangsa.
Flayer keempat merinci alokasi bantuan secara rinci untuk setiap wilayah terdampak. Bantuan sebesar Rp500 juta disalurkan ke Kabupaten Aceh Utara, Rp500 juta untuk Provinsi Aceh melalui Bank Aceh Syariah, Rp500 juta untuk Sumatera Barat melalui Bank Nagari Padang, serta Rp500 juta untuk Sumatera Utara melalui Bank Sumut cabang Medan. Flayer ini menegaskan transparansi dan akuntabilitas Pemprov Malut dalam penyaluran dana.
Flayer kelima mengingatkan bahwa solidaritas adalah kunci, meskipun bantuan finansial tidak mampu sepenuhnya menghapus duka. “TIDAK ADA YANG SENDIRI. Bantuan 2 Miliar mungkin belum menghapus duka, tapi menjadi tanda bahwa Indonesia saling menjaga. DARI HATI RAKYAT MALUKU UTARA,” bunyi pesan yang menguatkan nilai kebersamaan dan kepedulian antardaerah.
Pemprov Malut menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat Malut terhadap sesama. Melalui unggahan resmi tersebut, Pemprov menyampaikan pesan moral: “Tabea, Dari Hati Rakyat Malut,” sebagai simbol empati dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang terdampak bencana di wilayah lain.
Wagub Sarbin Sehe menambahkan bahwa dana bantuan bersumber dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Malut dan penyalurannya dilakukan sesuai mekanisme hukum, termasuk pemberitahuan kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas dan penegasan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana nasional.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk Aceh dan Sumatera. Mudah-mudahan segera diproses agar mereka bisa mendapatkan uluran tangan dari Malut sebagai masyarakat yang merasakan keprihatinan yang sama,” ujar Wagub Sarbin Sehe kepada wartawan di Ternate, Senin (8/12), menegaskan harapan agar bantuan cepat sampai kepada masyarakat terdampak.
Selain menyalurkan bantuan, Pemprov Malut juga mempersiapkan langkah mitigasi bencana di wilayahnya sendiri, mengingat resiko hidrometeorologi di Halmahera tetap menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya menjelang musim cuaca ekstrem. Upaya ini menunjukkan bahwa solidaritas bukan hanya dalam bentuk bantuan, tetapi juga kesiapsiagaan untuk mencegah potensi bencana di daerah sendiri.
“Kemarin sudah kita lakukan rapat koordinasi dengan semua pihak terkait melakukan persiapan karena kita tahu tradisi Desember itu cuacanya kurang bersahabat. Karena itu seluruh instansi terkait termasuk TNI dan BPBD telah melakukan kesiapsiagaan melalui pelatihan menghadapi bencana,” ungkap Wagub Sarbin, menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor.
Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya, secara terpisah menambahkan bahwa bantuan kemanusiaan telah disalurkan melalui rekening resmi masing-masing daerah penerima, memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
“Sesuai arahan Ibu Gubernur dan Pak Wagub, bantuan kemanusiaan Maluku Utara sudah disalurkan pada Jumat kemarin,” kata Purbaya kepada wartawan, memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.
Bantuan senilai Rp2 miliar ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang dukungan keuangan antar daerah dalam penanganan masyarakat terdampak bencana alam. Pemprov Malut menggunakan mekanisme pergeseran Belanja Tak Terduga (BTT) ke Bantuan Keuangan Darurat sebagai prosedur yang sesuai peraturan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah yang memiliki anggaran lebih untuk membantu wilayah terdampak bencana. Menurut Tito, beberapa kepala daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengeluhkan minimnya jumlah anggaran BTT, sehingga bantuan dari daerah lain menjadi sangat penting, terutama di akhir tahun.
“Saya mendapat keluhan dari rekan-rekan kepala daerah. Karena ini sudah akhir tahun, anggaran BTT mereka, mereka biasanya kalau darurat begini mereka menggunakan belanja tidak terduga. Rata-rata sudah sangat tipis sekali. Nah itulah andalan mereka,” ungkap Tito dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025), yang dikutip WARTASOFIFI.IDdari detik.com, Senin (8/12).
Mendagri Tito menambahkan, bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran khusus kepada semua kepala daerah untuk memberikan urunan bantuan finansial maupun hal lainnya kepada daerah terdampak bencana.
“Oleh karena itu, saya kemudian membuat surat edaran yang sudah kami keluarkan tanggal 1 Desember kemarin, saya sudah zoom meeting-kan dengan seluruh Kepala Daerah Indonesia. Ini waktunya dan momentum rekan-rekan kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain karena ini bisa terjadi di mana saja kapan saja,” ujar Tito.
Mendagri juga mendorong daerah yang memiliki APBD cukup baik untuk segera ikut memberikan bantuan. “Bagi daerah-daerah yang kuat-kuat, saya tahu ada yang punya-punya simpanan, silakan waktunya untuk membantu. Baik langsung tidak langsung. Ada sudah ada yang sudah memberikan,” tambah Tito.
Sejumlah pemerintah daerah lain mulai memberikan urunan bantuan, seperti Pemprov Jawa Timur dengan bantuan barang dan sembako, Pemprov Bengkulu Rp3 miliar, Pemprov Sulawesi Selatan Rp1,5 miliar, dan Pemprov Kalimantan Utara Rp1 miliar, menunjukkan solidaritas nasional yang nyata.
Bantuan dari Pemprov Malut menjadi bukti nyata bahwa solidaritas antarprovinsi di Indonesia tetap berjalan, terutama di saat musibah melanda. Langkah cepat ini menunjukkan bahwa duka satu daerah dirasakan pula oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan bahwa kepedulian adalah fondasi moral bangsa.
Bantuan Rp2 miliar dari Gubernur Sherly Tjoanda mungkin belum cukup untuk menghapus seluruh duka, namun pesan moral yang terkandung jelas, yakni kepedulian dan solidaritas adalah pondasi bangsa untuk menghadapi bencana alam yang kerap datang tanpa mengenal waktu, dan Indonesia tidak pernah membiarkan warganya berjalan sendiri di tengah musibah. (red)