
WARTASOFIFI.ID – Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, menegaskan pentingnya disiplin kerja dan percepatan penyerapan anggaran dalam apel gabungan yang digelar Senin (15/9), di halaman kantor gubernur Malut, Sofifi. Apel tersebut menjadi forum konsolidasi rutin bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi.
Pada kesempatan itu, Samsuddin membuka arahannya dengan mengajak seluruh ASN untuk bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan. Menurutnya, kebersamaan dalam apel gabungan setiap pekan adalah sarana penting untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah kerja.
Ia menjelaskan bahwa apel gabungan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ajang evaluasi serta penegasan kembali komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dengan konsolidasi yang dilakukan secara teratur, setiap perangkat daerah diharapkan dapat bergerak selaras dengan target pembangunan.
Selain itu, Samsuddin menekankan bahwa kedisiplinan ASN adalah modal utama dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Disiplin, menurutnya, akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas yang pada akhirnya berpengaruh pada kecepatan realisasi program dan serapan anggaran.
“Kami berterima kasih atas kedisiplinan yang terus meningkat pada kita semua, karena dengan itulah modal kita untuk bisa bekerja dengan baik. Dengan disiplin yang ada, tentu saja kita bisa melaksanakan tugas-tugas,” katanya.
Samsuddin juga menyoroti lambatnya penyerapan anggaran daerah yang masih berada di kisaran 55 persen, meskipun tahun anggaran sudah memasuki pertengahan. Menurutnya, kondisi ini harus segera dibenahi melalui percepatan pada sektor belanja modal.
“Di pertengahan DAK ini ada tugas-tugas yang perlu kita kejar, yang perlu kita percepat. Sampai dengan saat ini, posisi penyerapan kita belum sampai 60 persen, sedangkan tahun anggaran sudah melewati pertengahan tahun, masih 55 persen sekian,” ungkapnya.
Karena itu, Samsuddin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lagi menunda pekerjaan yang sudah melalui proses lelang. Ia menegaskan, percepatan pelaksanaan kegiatan sangat bergantung pada kesigapan OPD dalam menuntaskan tahapan administrasi kontrak. Dia menjelaskan bahwa jika kontrak bisa segera dituntaskan, maka proses pencairan dana, termasuk permintaan pembayaran maupun uang muka, dapat berjalan lancar sehingga program pembangunan tidak tertahan.
“Nah, oleh karena itu, diharapkan percepatan untuk kegiatan-kegiatan, khususnya belanja modal yang telah dilaksanakan pelelangan, agar segera dibikinkan kontraknya, dan kemudian dibuatkan permintaan, SPM, serta SPT-nya supaya bisa bergerak,” tegasnya.
Samsuddin menekankan bahwa percepatan penyerapan anggaran menjadi hal yang krusial, mengingat dalam waktu dekat pemerintah akan melaksanakan perubahan anggaran. Ia menegaskan, kelancaran serapan anggaran akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tambahan yang telah direncanakan.
Selain itu, percepatan ini juga diperlukan agar setiap tahapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal, sehingga tidak ada proyek atau program yang tertunda akibat keterlambatan pencairan dana.
“Penyerapan anggaran yang kita butuhkan, karena dalam beberapa waktu lagi kita akan melaksanakan kegiatan di dalam perubahan anggaran. Yang sebenarnya tidak banyak berubah, karena hanya lebih pada melaksanakan legitimasi terhadap pergeseran-pergeseran yang telah terjadi, serta beberapa tambahan kegiatan,” jelasnya.
Samsuddin menekankan bahwa percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program bukan sekadar urusan administrasi, melainkan harus dimaknai sebagai bentuk nyata pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurut dia, setiap langkah percepatan akan berdampak langsung pada efektivitas program dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Dia menambahkan bahwa kerja keras seluruh aparatur sangat diperlukan agar program kegiatan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Percepatan ini, kata Samsuddin, adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan tepat waktu.
“Nah, oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk bisa bersama-sama bekerja keras melaksanakan program kegiatan, yang sebenarnya merupakan bagian dari pengejawantahan pengabdian kita atau pelayanan terhadap masyarakat,” tandasnya.
Di hari yang sama, Samsuddin menegaskan kepada wartawan bahwa percepatan kontrak dan pencairan uang muka menjadi kunci agar perputaran anggaran di setiap OPD dapat berjalan lancar.
Ia menekankan, keterlambatan dalam menyelesaikan kontrak atau pencairan dana berpotensi menunda pelaksanaan kegiatan dan menghambat realisasi program pembangunan. Samsuddin juga menyoroti peran Badan Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) dalam memastikan proses lelang berjalan sempurna.
Menurut dia, jika semua OPD segera menindaklanjuti kontrak yang sudah dilelang, maka aliran anggaran dapat bergerak lebih cepat dan target pembangunan dapat tercapai tepat waktu.
“Yah, jadi ternyata setelah kita rapat, bahwa dari BPBJ menyampaikan sudah lelang 100 persen. Untuk itu, kita harapkan kepada setiap OPD agar mempercepat kontrak, supaya dapat memproses pencairan uang muka atau pembayaran-pembayaran,” ujarnya.
Mantan Pj Bupati Morotai ini, optimis bahwa penyerapan anggaran dapat membaik bila proses percepatan yang telah direncanakan benar-benar dijalankan dengan konsisten oleh seluruh OPD. Menurutnya, koordinasi yang baik, ketepatan penyelesaian kontrak, dan kelancaran administrasi menjadi kunci agar anggaran dapat bergerak sesuai jadwal dan tidak tertahan, sehingga target pembangunan dapat tercapai secara maksimal.
“Sehingga, dengan begitu kita harapkan penyerapan semakin membaik. Kita sesuaikan dan percepat. Itu mudah-mudahan awal dilelang sudah bagus, kalau tidak ada yang tertahan berarti sudah bagus,” tambahnya.
Samsuddin juga menilai kondisi keuangan daerah saat ini cukup sehat, sehingga tidak ada alasan bagi OPD untuk menunda realisasi program atau mengulur waktu pencairan anggaran.
Dia menekankan bahwa ketersediaan dana seharusnya menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk segera mengeksekusi kegiatan, sehingga serapan anggaran dapat meningkat sesuai harapan pemerintah provinsi.
“Karena kita pendapatannya bagus, bahkan sudah mencapai angka yang baik, sehingga penyerapannya dari dana yang tersedia itu bisa diserap,” ujarnya.
Ia juga membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana realisasi anggaran sering tersendat karena keterbatasan kas, sehingga banyak program pembangunan tertunda.
Samsuddin berharap perbedaan kondisi keuangan tahun ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar penyerapan lebih lancar dan target kegiatan dapat tercapai tanpa hambatan.
“Kalau dulu penyerapannya kecil karena uangnya habis, tapi sekarang uangnya tersedia. Mudah-mudahan bisa penyesuaian penyerapannya agar lebih baik,” tandasnya. (red)




