Sekda Malut Samsuddin Abdul Kadir menyampaikan sambutan pada Kie Raha Economic Forum yang digelar Bank Indonesia di Aula Maitara, Kantor Perwakilan BI Maluku Utara, Selasa, 18 Agustus 2026. (Foto: Biro Adpim Malut)
Sekda Malut Samsuddin Abdul Kadir menempatkan ekonomi biru sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui optimalisasi sektor perikanan, Pemprov Malut berupaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif sekaligus memperbesar manfaat kekayaan laut untuk masyarakat pesisir. Gagasan itu disampaikan Samsuddin saat memberikan sambutan pada Kie Raha Economic Forum (KREF) yang digelar Bank Indonesia di Aula Maitara, Kantor Perwakilan BI Maluku Utara, Selasa siang, 18 Agustus 2026.
Forum tersebut dihadiri instansi vertikal, pimpinan OPD lingkup Pemprov Malut, OPD terkait Kota Ternate, pimpinan perbankan, akademisi, dan narasumber. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk membahas arah ekonomi maritim Malut, terutama bagaimana potensi perikanan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif. Maluku Utara punya anugerah laut yang luar biasa. Data menunjukkan potensi perikanan kita baru termanfaatkan sekitar 61%. Ini adalah peluang besar yang harus kita optimalkan melalui pendekatan ekonomi biru,” ucap Samsuddin.
Angka pemanfaatan tersebut memperlihatkan peluang yang masih terbuka. Akan tetapi, besarnya potensi laut tidak otomatis menjamin kesejahteraan nelayan. Hasil tangkapan perlu ditopang fasilitas penyimpanan, industri pengolahan, distribusi yang memadai, serta akses pasar yang mampu menjaga mutu produk dan meningkatkan harga jual.
Samsuddin mengakui persoalan sektor perikanan Malut berkaitan erat dengan lemahnya infrastruktur pendukung. Tanpa fasilitas yang memadai, hasil laut berisiko dijual dalam bentuk mentah dengan nilai tambah yang terbatas. Kondisi ini membuat pengembangan ekonomi biru membutuhkan lebih dari sekadar target produksi, yakni dukungan sarana dan tata kelola yang benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha perikanan.
“Kita belum memiliki infrastruktur yang memadai, seperti cold storage, industri pengolahan, dan sistem distribusi. Akibatnya, nilai tambah tidak dinikmati secara optimal oleh nelayan,” jelasnya.
Potensi perikanan budi daya juga menyimpan peluang besar. Luas lahan potensial tercatat mencapai 81.316,99 hektare, sedangkan tingkat pemanfaatannya pada 2019 baru 0,56%. Produksi budi daya Malut juga masih didominasi rumput laut hingga 98,9%. Data tersebut menunjukkan perlunya pengembangan komoditas yang lebih beragam, disertai perbaikan produktivitas dan penguatan pasar.
Pemprov Malut mendorong empat strategi utama untuk mengoptimalkan sektor perikanan. Pertama, mempercepat hilirisasi melalui pembangunan cold storage, industri pengolahan, dan SPBUN. Infrastruktur tersebut diharapkan membantu produk perikanan diolah di daerah sehingga nilai tambahnya dapat dinikmati masyarakat Malut, bukan berhenti pada penjualan bahan mentah.
Kedua, mengembangkan perikanan budi daya secara berkelanjutan melalui perluasan komoditas unggulan, seperti udang vaname, rumput laut, kakap, kerapu, dan lobster. Revitalisasi tambak rakyat juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha budi daya.
Ketiga, memperkuat Kampung Nelayan Merah Putih melalui kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan sarana, pelatihan, akses pembiayaan, serta perluasan pasar diharapkan memperkuat kapasitas nelayan dan UMKM pesisir agar dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai ekonomi perikanan.
Keempat, menerapkan pengelolaan sumber daya laut berbasis zonasi dan sains di WPPNRI 714, 715, dan 718 yang mencakup wilayah Laut Banda, Laut Halmahera, hingga Laut Arafuru. Pengelolaan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi, kepentingan ekonomi masyarakat, dan kelestarian ekosistem laut.
“Prinsip ekonomi biru itu jelas. Ekonomi tumbuh, masyarakat pesisir sejahtera, dan ekosistem laut tetap terjaga untuk generasi mendatang. Laut Maluku Utara bukan hanya kebanggaan daerah, melainkan juga sumber kesejahteraan yang harus kita kelola bersama,” tegas Samsuddin.
Pemprov Malut menargetkan produksi perikanan tangkap dan budi daya mencapai 750.000 ton per tahun dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 30 ribu orang. Target tersebut menuntut perencanaan yang terukur, dukungan infrastruktur, kepastian akses pasar, dan pengawasan berkelanjutan. Capaian produksi perlu berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan nelayan serta terbukanya kesempatan kerja di wilayah pesisir.
Samsuddin berharap Kie Raha Economic Forum menghasilkan rekomendasi konkret dan kerja sama yang dapat segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan Malut sebagai provinsi maritim yang maju. Harapan itu akan memperoleh makna ketika pembahasan forum berlanjut menjadi program yang jelas, memiliki pembagian tanggung jawab, dan dapat dievaluasi hasilnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, perwakilan regulator Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Perencanaan Bappenas/Direktur Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan perusahaan eksportir perikanan. Forum kemudian diisi diskusi dan tanya jawab sebelum ditutup dengan foto bersama.
Kekayaan laut Malut merupakan modal ekonomi yang besar, tetapi keberhasilan ekonomi biru tidak cukup diukur dari luas perairan atau besarnya target produksi. Ukuran utamanya terletak pada kemampuan mengubah potensi menjadi nilai tambah di daerah, memperkuat pendapatan nelayan, membuka lapangan kerja, dan menjaga laut tetap produktif untuk generasi mendatang.
