Wagub Malut, Sarbin Sehe, mengakui kondisi APBD Pemprov Malut masih belum sehat karena kemampuan fiskal daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur pendapatan daerah dinilai belum cukup kuat untuk menopang pembangunan secara mandiri. Pernyataan itu disampaikan Sarbin saat memberikan sambutan pada Musprov PBSI Malut di Muara Hotel Ternate, Rabu 24 Juni 2026.
“Kita masuk kategori tidak sehat. Kenapa itu? APBD tidak sehat karena kita terlalu banyak berharap pada pusat dibandingkan dengan PAD kita. Jadi, fiskal kita lemah sekali, meskipun tadi pertumbuhan ekonomi kita bukan cuma yang paling tinggi di Indonesia, bahkan di akhirat sekalipun,” tuturnya, saat membuka Musprov PBSI Malut.
Mantan Kakanwil Kemenag Sulut itu menegaskan bahwa kategori APBD tidak sehat yang disampaikannya bukan merujuk pada kondisi keuangan daerah yang bermasalah, melainkan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah. Dalam penjelasannya, struktur pendapatan Pemprov Malut saat ini masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD belum mampu menjadi sumber utama pendapatan daerah.
“Maksudnya, APBD saat ini, kita tahu semua berdasarkan informasi pendapatan asli daerah. Maluku Utara itu pendapatan asli daerahnya masih di bawah dana transfer pusat. Kemudian, dalam materi Mendagri disebutkan bahwa APBD yang sehat itu fiskal daerahnya, PADnya, lebih besar daripada transfer pusat,” jelas Sarbin usai menghadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Malut di Bela Hotel Ternate, Kamis 25 Juni 2026.
Sarbin menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi Pemprov Malut dalam memperkuat kemandirian fiskal. Ketergantungan tersebut membuat kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional, sehingga setiap perubahan kebijakan pemerintah pusat dapat berdampak langsung terhadap perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan program pembangunan di daerah. Karena itu, peningkatan PAD dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.
“Kita ini berharap pada dana transfer pusat. Ketika kebijakan fiskal nasional berubah, itu berdampak pada kita dalam proses pembangunan,” ujarnya, saat menjelaskan dampak ketergantungan keuangan Pemprov Malut terhadap pemerintah pusat.
Terlepas dari ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat, Pemprov Malut terus berupaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi PAD. Berbagai langkah dilakukan untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah, dan hasilnya mulai terlihat dari proyeksi PAD yang menunjukkan tren kenaikan dibandingkan beberapa tahun terakhir. Meski belum sepenuhnya mengubah struktur pendapatan daerah, peningkatan tersebut menjadi indikator adanya kemajuan dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal Pemprov Malut.
“Nah, kita sudah fokus bagaimana cara meningkatkan PAD, tapi hasilnya memang berproses. Misalnya, selama ini di angka Rp 700 miliar, sekarang syukur-syukur sudah diprediksi di atas Rp 1 triliun. Nah, seperti itu,” katanya, terkait perkembangan upaya peningkatan PAD di Pemprov Malut.
Sarbin menegaskan bahwa kategori APBD tidak sehat yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dari sumber pendapatannya sendiri. Kondisi tersebut terlihat dari besarnya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dibandingkan kontribusi PAD. Semakin besar porsi PAD dalam struktur pendapatan daerah, semakin kuat pula kemampuan Pemprov Malut untuk menjalankan program pembangunan secara mandiri.
“Definisi fiskal tidak sehat itu karena PADnya kecil, sementara dana transfer pusat lebih besar. Kalau Jakarta kan tidak begitu, PADnya lebih besar daripada transfer pusat. Begitu juga Jawa Timur dan Jawa Barat,” tegasnya, saat menjelaskan kondisi APBD Malut. (red)
Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
